Desember, Anggaran Belanja Rp 100 Triliun Dicairkan

Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan/ Pelaksana Tugas Menko Perekonomian.

Jakarta (Suara Karya): Pemerintah akan mempercepat pengucuran anggaran belanja hingga Rp 100 triliun lebih untuk menambah likuiditas menjelang akhir tahun ini.

"Kita masih punya Rp 120 triliun di BI (Bank Indonesia). Kita harus spend one month (kucurkan dalam satu bulan). Kalau saya bayar DIPA (daftar isian pelaksana anggaran), dalam waktu satu kali 30 hari ke depan seluruh pencairan anggaran akan terjadi," kata Menteri Keuangan/Pelaksana Tugas Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Selasa (25/11).

Menurut dia, pemerintah sudah berkoordinasi dengan BI dan perbankan agar likuiditas yang ada bisa berputar. "Jadi jangan dipakai untuk membeli dolar AS saja. Ini malah bikin runyam," ujarnya.

Pemerintah berharap, pencairan anggaran tidak dipakai untuk spekulasi. "Ini digunakan untuk likuiditas aktivitas ekonomi, bukan untuk spekulasi. Jadi pemerintah akan terus-menerus mencairkan anggaran, bahkan sampai lebih dari Rp 100 triliun," ujarnya.

Sri Mulyani juga mengatakan, sejumlah pihak asing, baik bilateral maupun multilateral, sudah memberi konfirmasi kesiapan memberi pinjaman kepada Indonesia untuk pembiayaan defisit APBN 2009. Komitmen itu akan direalisasikan jika tidak dimungkinkan menarik pinjaman dari pasar melalui penerbitan obligasi negara. "Untuk bilateral, Jepang sudah jelas karena memiliki hubungan yang sudah established (mapan). Sedangkan Prancis sudah konfirmasi dalam program pinjaman dan Australia sedang dalam pembicaraan," kata dia.

Dia menambahkan, Bank Pembangunan Asia (ADB) juga sudah memberi konfirmasi pinjaman 1,5 miliar dolar AS dan akan dicairkan secepatnya. "Bank Pembangunan Islam (IDB) juga akan standby (siaga). Ini termasuk penjajakan penempatan sukuk global yang diterbitkan pemerintah Indonesia," katanya.

Mengenai jumlah seluruh komitmen pinjaman itu, Sri Mulyani belum bersedia menyebutkan, karena perlu kombinasi yang seimbang, sehingga pengelolaannya baik. Dia menyebutkan, APBN 2009 menetapkan defisit 1 persen dari PDB atau sekitar Rp 54 triliun.

"Pembiayaan defisit 2009 akan baik, karena pemerintah melakukan suatu tindakan siaga. Kalau bond market (obligasi) tidak reasonable (memungkinkan) dari segi biaya dan risiko, maka wajib cari sumber lain, baik itu lewat bilateral maupun multila-teral," tuturnya.

Langkah alternatif itu, lanjut Sri Mulyani, sedang diupayakan. Jika sudah benar-benar disusun dengan baik, akan diumumkan, baik realisasi dari bilateral maupun multilateral.

"Insya Allah, kalau sudah diatur, akan diumumkan baik bilateral, multilateral atau pasar. Setiap saat kalau lewat pasar (obligasi ritel) tidak masalah, baik domestik atau global. Pasti akan kita luncurkan," kata Menkeu.

Dalam mengatasi krisisi keuangan global saat ini, Sri Mulyani juga mengajak investor dan para pelaku pasar untuk mendukung pemerintah mengatasi krisis. Dia optimistis krisis bakal segera diatasi asalkan semua pihak bekerja sama dan mendukung kebijakan pemerintah.

"Ini bukan kondisi yang mudah. Kalau mendukung saya, maka saya akan emban amanat dan kepercayaan itu sampai jabatan saya berakhir. Tentunya dengan adanya kepercayaan dari masyarakat atas policy (kebijakan) yang ditempuh. Ibarat mata uang dua sisi, maka antara pemerintah dan masyarakat harus saling percaya," ujar Sri Mulyani.

Menurut dia, bursa saham Indonesia saat ini tak lepas dari imbas krisis global. Indeks saham merosot drastis sejak awal tahun. Dalam kondisi seperti itu, pemerintah akan fokus membuat kebijakan dan akan memberi jaminan kepada investor. "Ini bukan suasana mudah, saya terus menerus bekerja tanpa lelah. Apa pun kami lakukan," ujarnya.

Dia berjanji tidak akan mengecewakan kepercayaan investor pasar modal. Pemerintah sendiri kadang harus mengambil keputusan yang sulit. Namun, keputusan itu tetap diambil dengan pertimbangan dan berbagai rasio yang dikerahkan semua, serta dengan hati bening.

Ekonomi Hendrawan Supratikno mengatakan, kecenderungan proteksionistis di setiap negara tujuan ekspor akan menguat pada 2009. Pemerintah harus meningkatkan kerja sama di bidang ekonomi dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah, Afrika Utara, dan juga Eropa Timur, guna membuka pasar eskpor baru.

"Setiap negara pasti akan memikirkan kelangsungan perekonomian negaranya. Untuk mengantisipasi kecenderungan itu, sebaiknya pemerintah mengefektifkan perjanjian-perjanjian ekonomi, baik bilateral maupun multilateral. Terutama di kawasan Timur Tengah, Afrika Utara dan Eropa Timur untuk membuka pasar tujuan ekspor baru," katanya.

Menurut Hendrawan, perekonomian Timur Tengah, Afrika Utara, dan Eropa Timur masih cukup baik meski juga terkena imbas krisis ekonomi. "Di Timur Tengah, Afrika Utara, dan Eropa Timur--seperti Rusia--memiliki pendapatan yang masih baik. Negara-negara itu bisa menjadi tujuan pengembangan ekspor Indonesia," katanya.

Dia menambahkan, pemerintah juga perlu mempercepat penyerapan APBN, dengan menciptakan permintaan efektif melalui pembangunan proyek-proyek infrastruktur dan juga proyek padat karya. Tahun 2009 merupakan tahun yang cukup berat, karena diperkirakan menjadi puncak dari imbas krisis global.

"Dampak akibat krisis global bagi dunia industri di Indonesia akan sangat dirasakan paling tidak pada Februari 2009. Akan banyak perusahaan di luar negeri yang memutus kontrak atau tidak memperpanjang kontrak pesanan produk dari industri di Indonesia. Semua karena lemahnya daya beli masyarakat di negara tujuan ekspor. Jadi, pengembangan pasar ekspor yang baru harus dilakukan," tuturnya.

Selain itu, tutur Hendrawan, pemerintah juga bisa merealisasikan pengurangan pajak untuk industri serta pengamanan pasar domestik seperti yang dilakukan negara lain, guna meminimalisasi dampak krisis yang berujung pada penurunan produksi. Pemberian insentif harus melalui penghitungan akurat, tepat sasaran, dan selektif.