Stimulus Fiskal Sektor Riil Butuh Realisasi

[Jakarta - Suara Pembaharuan] Janji pemerintah memberikan stimulus fiskal untuk menggerakkan sektor riil dinilai sangat baik. Namun, saat ini yang dibutuhkan oleh industri sektor riil adalah implementasi seluruh kebijakan pemerintah untuk menggairahkan perekonomian nasional.

"Kami dari sektor riil hanya menunggu implementasi, karena yang dijanjikan sudah sangat banyak. Sektor riil sudah menunggu sangat lama," ujar Sekjen Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Ernovian G Ismy, yang dihubungi SP di Jakarta, Rabu (26/11) pagi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Selasa (25/11) menyatakan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah stimulus untuk menyelamatkan perekonomian domestik menghadapi krisis saat ini. Salah satu yang penting adalah segera merealisasikan anggaran belanjanya senilai Rp 120 triliun, yang saat ini tersimpan di rekening di Bank Indonesia (BI), dalam satu bulan ke depan.

Namun, Ismy mempertanyakan bentuk stimulus fiskal yang akan diberikan pemerintah. "Segala sesuatunya masih belum jelas. Industri saat ini menunggu solusi dari pemerintah, jangan sampai krisis ekonomi berubah menjadi resesi," tandasnya.

Diutarakan, pemerintah harus mulai melakukan pendataan dan standardisasi pengusaha atau sektor industri yang berhak mendapatkan stimulus fiskal. Stimulus fiskal perlu diberikan kepada sektor industri yang memberikan nilai tambah bagi negara, seperti industri yang banyak menyerap tenaga kerja besar dan menambah devisa.

Sekjen Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Djimanto juga mendukung langkah pemerintah menyiapkan dana Rp 120 triliun. "Kami berharap, pemerintah memberikan stimulus kepada perusahaan-perusahaan yang menyiapkan kebutuhan pokok dalam negeri dan menyerap tenaga kerja," katanya.

Perusahaan-perusahaan yang dimaksud Djimanto adalah perusahaan karet, kopi, gula, alas kaki, sawit, dan tekstil. "Beberapa industri dalam negeri mempunyai mesin pabrik yang ketinggalan zaman, di mana kerjanya lambat. Cepat lambatnya kerja mesin dalam memproduksi berpengaruh pada penghasilan perusahaan," tandasnya.

Oleh karena itu, Djimanto meminta pemerintah agar perusahaan yang mempunyai mesin seperti ini harus diberi stimulus.

Segera

Langkah pemerintah untuk menyiapkan sejumlah stimulus untuk mendongkrak ekonomi nasional, dinilai akan berdampak positif bagi perekonomian Indonesia. Karena itu, diharapkan, stimulus berupa realisasi anggaran belanja senilai Rp 120 triliun, segera diwujudkan agar mampu memperbaiki dan mengatasi kerusakan di bidang ekonomi yang bergerak dengan cepat.

"Stimulus pemerintah sangat urgent, harus didukung dan harus dilakukan secepatnya untuk mengatasi masalah ekonomi yang kerusakannya berlangsung dengan sangat cepat. Ini bukan lagi business as usual. Harus ada action yang segera untuk menanggulangi dan mengatasi," kata pengamat ekonomi Farial Anwar.

Menurut Farial, keputusan pemerintah tersebut, merupakan satu-satunya langkah yang bisa diharapkan untuk perekonomian nasional saat ini. Pasalnya, sektor-sektor lain sudah tidak bisa lagi diharapkan.

Sektor swasta katanya, sedang mengalami kesulitan, dengan kondisi ekonominya, baik global maupun lokal, yang tidak kondusif untuk kembangkan usaha/investasi. Bahkan, beberapa justru mengurangi produksi dan melakukan PHK di berbagai sektor, yang akan sangat mengganggu ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan, motor pertumbuhan ekonomi lain selain swasta adalah asing, ekspor, dan konsumsi masyarakat. Ketiganya pun sulit diharapkan.

"(Investor) asing mana yang mau masuk ke Indonesia? Sejak sebelum krisis, mereka tidak tertarik karena masalah birokrasi, otonomi daerah yang luar biasa ruwet, dan tidak mudah diatur seperti dulu. Sementara untuk ekspor, harga komoditas sedang turun tajam. Ekspor industri juga sedang susah karena resesi di luar negeri," paparnya.

Untuk konsumsi masyarakat sebagai motor pertumbuhan ekonomi juga sulit diharapkan. Lagi-lagi penyebabnya adalah resesi yang membuat konsumsi turun.

"Jadi, satu-satunya yang bisa diharapkan adalah pengeluaran pemerintah," katanya.

Kepala Ekonom BNI, Tony Prasetianto menuturkan, pemerintah harus lebih bijak mengalokasikan rencana belanja senilai Rp 120 triliun itu. "Dana itu tidak akan habis dalam waktu sebulan. Dana tersebut, bisa dialihkan ke tahun depan untuk menggairahkan perekonomian," katanya.

Pasalnya, kondisi perekonomian global diperkirakan akan semakin memburuk pada 2009. "Ekonomi Amerika bahkan diprediksikan baru akan mengalami pemulihan pada pertengahan 2010," ujar Tony Prasetianto.

Sementara itu, perihal penyediaan pembiayaan siaga apabila market shut down, dananya tidak sedikit. Pemerintah perlu menyiapkan dana stimulus fiskal lebih dari Rp 100 triliun untuk menjaga perekonomian pada 2009 nanti. "Apakah pemerintah cukup mampu mendapatkan dana sebesar itu, terutama di tengah krisis keuangan global saat ini?" tandasnya.