Menkeu Pimpin Sidang Hambatan PSN Onshore LNG Abadi Masela
Jakarta, 25/2/2026 – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memimpin sidang debottlenecking yang membahas hambatan pada Proyek Strategis Nasional (PSN) Onshore Liquefied Natural Gas (LNG) Abadi Masela di Jakarta, Selasa (24/2). Menkeu menyampaikan bahwa forum tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam merespons setiap aduan yang masuk melalui kanal debottlenecking secara cepat, terkoordinasi, transparan, dan akuntabel.
“Iklim usaha yang sehat akan terus diperkuat guna mempercepat investasi dan aktivitas ekonomi untuk mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi, seiring dengan penguatan mesin fiskal dan sektor keuangan,” kata Menkeu.
INPEX telah memegang hak kelola Blok Masela di Maluku sejak 1998. Proyek ini diharapkan menjadi salah satu pilar ketahanan energi nasional melalui pembangunan fasilitas LNG berkapasitas 9,5 juta ton per tahun, sekaligus menghasilkan kondensat dan gas alam dalam volume besar.
Dalam sidang tersebut, INPEX menyampaikan perkembangan proyek serta sejumlah dukungan yang diperlukan dari pemerintah. Percepatan proyek dinilai membutuhkan penyederhanaan regulasi, percepatan proses perizinan, pembukaan akses pasar global yang lebih luas, serta dukungan efisiensi biaya, khususnya pada komponen Engineering, Procurement, Construction, and Installation (EPCI) yang menjadi penentu utama nilai investasi dan direncanakan mulai awal 2027. Proyek ini juga menunjukkan kemajuan penting dengan dukungan SKK Migas, termasuk persetujuan AMDAL dan kelanjutan tahap Front End Engineering Design (FEED) sesuai jadwal.
Dari sisi pemerintah, masih terdapat sejumlah tantangan yang harus diselesaikan secara bersama. Di antaranya adalah peningkatan penerimaan masyarakat terdampak melalui dialog berkelanjutan serta penyelesaian skema kompensasi yang adil untuk menjaga stabilitas sosial. Pemerintah juga menaruh perhatian pada kepastian pemanfaatan area fasilitas kelautan, termasuk untuk mendukung penerapan Carbon Capture and Storage (CCS) sebagai bagian dari pengembangan energi berkelanjutan.
Melalui Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP), berbagai persoalan tersebut akan ditangani secara terpadu dengan memperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga dan para pemangku kepentingan. Upaya yang dilakukan meliputi percepatan penyelesaian perizinan, penguatan koordinasi lintas sektor, serta peningkatan komunikasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat terdampak.
Hingga 24 Februari 2026, sebanyak 92 aduan telah diterima melalui kanal debottlenecking. Dari jumlah tersebut, 46 aduan telah disidangkan dan ditindaklanjuti secara cepat, terkoordinasi, dan akuntabel oleh Satgas P2SP. Aduan tersebut mencakup beragam sektor, mulai dari perizinan apotek, pembiayaan industri tekstil, hingga isu strategis seperti pembangunan pabrik bioetanol, proyek listrik tenaga sampah, perizinan pelayaran, serta HS code impor.
Menutup sidang, Menkeu menekankan bahwa keberlanjutan forum ini penting untuk menjaga kepercayaan dan optimisme pelaku usaha.
“Penyelenggaraan sidang ini bukan hanya menyelesaikan hambatan bagi para pelapor, namun lebih dari itu. Hal ini dapat memberikan kepercayaan dan sentimen positif bagi dunia usaha yang memperkuat iklim usaha yang sehat,” ujar Menkeu.
