Menkeu: APBN 2025 Tunjukkan Kinerja yang Solid
Jakarta, (09/01/2026) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa realisasi sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025 mencerminkan kinerja fiskal yang tetap terjaga di tengah dinamika perekonomian global dan domestik. Paparan tersebut disampaikan dalam Konferensi Pers APBN KiTa yang digelar di Jakarta, Kamis (8/1).
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Keuangan menekankan peran APBN sebagai instrumen kebijakan yang mampu merespons berbagai tekanan ekonomi secara cepat dan terukur. “Dalam kondisi yang volatile di tahun 2025, APBN menjadi instrumen kebijakan yang antisipatif dan responsif menghadapi perkembangan dinamika global dan domestik,” kata Menkeu.
Dari sisi penerimaan, pendapatan negara tercatat terealisasi sebesar Rp2.756,3 triliun atau 91,7 persen dari outlook laporan semester sebesar Rp2.865,5 triliun. Capaian ini didukung oleh penerimaan perpajakan sebesar Rp2.217,9 triliun atau 89 persen dari target Rp2.387,3 triliun, yang terdiri atas penerimaan pajak sebesar Rp1.917,6 triliun atau 87,6 persen dari target serta penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp300,3 triliun atau 99,6 persen dari target. Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terealisasi sebesar Rp534,1 triliun atau 104 persen dari target Rp477,2 triliun, sedangkan penerimaan hibah mencapai Rp4,3 triliun atau 733,3 persen dari target Rp1 triliun.
Di sisi belanja, realisasi belanja negara mencapai Rp3.451,4 triliun atau 95,3 persen dari outlook laporan semester yang sebesar Rp3.527,5 triliun. Belanja pemerintah pusat tercatat sebesar Rp2.602,3 triliun, yang terdiri dari belanja kementerian dan lembaga sebesar Rp1.500,4 triliun serta belanja non-kementerian/lembaga sebesar Rp1.102 triliun. Adapun transfer ke daerah telah disalurkan sebesar Rp849 triliun.
Sejalan dengan upaya menjaga kualitas fiskal, pemerintah terus melanjutkan berbagai agenda reformasi untuk memperkuat APBN dari sisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Belanja negara diarahkan agar tetap adaptif dan akomodatif terhadap pelaksanaan program-program prioritas yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan capaian program yang terjaga serta tata kelola fiskal yang disiplin, defisit APBN pada akhir tahun dapat dikendalikan pada level 2,92 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau setara Rp695,1 triliun.
Menteri Keuangan menjelaskan bahwa kebijakan fiskal pada 2025 diarahkan untuk memberikan dorongan bagi perekonomian di tengah kecenderungan perlambatan ekonomi, sekaligus menjaga keberlanjutan APBN. “Kita tahu ekonomi kita sedang mengalami downtrend, turun ke bawah. Kita harus memberikan stimulus ke perekonomian. Ini wujud dari komitmen pemerintah untuk menjaga ekonomi tetap tumbuh secara berkesinambungan tanpa membahayakan APBN. Tapi kita tetap jaga, pastikan bahwa defisitnya tidak di atas 3 persen. Ini dengan misi untuk menjaga ekonomi tetap bisa berekspansi di tengah tekanan global yang tinggi. Inilah kebijakan real dari countercyclical yang sering saya bilang selama ini,” ujar Menkeu.
Ke depan, dengan fondasi perekonomian yang semakin membaik dan momentum pertumbuhan yang diharapkan menguat, Menteri Keuangan meyakini ruang fiskal pada 2026 dapat dikelola dengan lebih optimal. Defisit fiskal diproyeksikan dapat ditekan ke level yang lebih rendah dengan dampak pertumbuhan ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat. “Tahun ini kita asumsikan pertumbuhan ekonominya 5,4 persen, tapi kita akan coba tekan ke level yang lebih tinggi lagi,” kata Menkeu.
Pemerintah akan terus mengoptimalkan peran APBN bersama dengan mesin-mesin pertumbuhan lainnya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, APBN tetap difungsikan sebagai shock absorber dalam rangka menjaga daya beli masyarakat dan memelihara stabilitas perekonomian nasional.(fms/strakom)
