Penurunan Lifting Dorong Defisit
JAKARTA (SI), 22 April 2010 – Tidak tercapainya target produksi minyak mentah siap jual (lifting) 2010 sebesar 965.000 barel per hari (bph) dapat mengganggu penerimaan negara sehingga meningkatkan defisit anggaran.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Anggito Abimanyu menuturkan, penurunan target liftingyang diusulkan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) menjadi 917.000 bph akan membuat penerimaan dari sektor migas ikut turun.�Pokoknya kalau turun itu tambah defisit negara. Begitu saja. Ya, pokoknya tekorlah,� kata Anggito di sela rapat kerja dengan Komisi VII DPR di Jakarta kemarin. Sementara itu,rapat kerja pembahasan target liftinguntuk APBNP 2010 berlangsung alot.Dalam rapat tersebut terdapat perbedaan pendapat antara anggota Komisi VII DPR dan pemerintah terkait besaran lifting. Pemerintah berketetapan lifting di angka 965.000 bph, sementara DPR masih mempertanyakan angka 917.000 bph yang diusulkan BP Migas.
�Pada dasarnya pemerintah tidak mengajukan perubahan untuk lifting, jadi masih tetap,� kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Darwin Zahedy Saleh. Alotnya pembahasan lifting ini terlihat dari skorsing RDP selama tiga jam pada pukul 17.00 WIB untuk menunggu kehadiran Kepala BP Migas R Priyono.Padahal rapat sudah berlangsung sejak pukul 10.00 WIB. Kehadiran Kepala BP Migas ini merupakan permintaan dari Komisi VII DPR. Darwin menilai, posisi BP Migas dalam hal ini hanya sebagai pelaksana. Keputusan tetap berada di tangan Kementerian ESDM.
Menurut Menteri ESDM, lifting minyak sebetulnya sudah mencapai 965.000 bph. Pada Februari 2010 lifting bahkan pernah menyentuh 970.000 bph. �Pernyataan BP Migas adalah pernyataan yang punya range minimum dan maksimum. BP Migas akan mengikuti koordinasi yang ditetapkan pemerintah menetapkan angka berapa.Tentu Komisi VII akan menguji asumsi kami seberapa realistis angka 965.000 bph itu,�tutur dia. Dirjen Migas Kementerian ESDM Evita H Legowo mengakui, kendala utama untuk mencapai angka lifting 965.000 bph adalah UU No 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (LH). Namun, ujar dia, masalah UU LH ini sudah dibicarakan secara bersama-sama dengan BP Migas.
Sementara hari ini pihaknya akan menemui Kabareskrim Polri untuk membahas lebih lanjut soal penerapan UU tersebut. �Kelihatannya BP Migas agak ragu karena ada UU Lingkungan Hidup.Tapi, semalam sudah kita selesaikan bersama. Jadi mudahmudahan bisa mencapai angka 965.000 bph.Ada beberapa upaya yang masih berlangsung untuk mencapai angka tersebut. Jadi sebetulnya tidak perlu ada perbedaan ini,�tutur Evita. Dia menuturkan, upaya dari kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) migas untuk memenuhi baku mutu air dan udara sudah cukup sehingga tidak perlu didatangkan polisi. Sementara itu, untuk permasalahan tumpang tindih lahan dinilai tidak akan terlalu mengancam liftingminyak.
�Adanya tumpang tindih lahan dan hutan lindung tidak akan terkait langsung dengan produksi 2010.Tumpang tindih lahan terkait pengembangan,�paparnya. Wakil Ketua Komisi VII DPR Effendi Simbolon mempertanyakan acuan lifting yang digunakan pemerintah. Dalam RDP dengan Komisi VII sebelumnya BP Migas mengajukan angka kisaran 917.000-965.000 bph.�Acuan lifting dari mana? BP Migas bilang 917.000 bph. Berarti angka 965.000 bph tidak punya justifikasi,�tutur dia. Anggota Komisi VII DPR RI Dito Ganinduto berharap agar pemerintah bisa memberikan informasi yang jelas mengenai lifting. Apabila akhirnya lifting dibuat atas keputusan politis, Dito mengaku akan membuat catatan.
�Kalau nanti yang diambil kebijakan politis, saya mau buat catatan. Memang kalau lifting turun, pendapatan juga turun, tetapi defisit bisa dinaikkan,�ujar Dito. Kepala BP Migas R Priyono menuturkan, angka produksi minyak yang diajukan untuk APBN-P 2010 merupakan kisaran. “Bukan untuk menurunkan target produksi, melainkan memberi gambaran bahwa produksi industri ini sangat fluktuatif karena terhubung dengan ketidakpastian yang tinggi karena kondisi bawah tanah tidak dapat diprediksi dengan pasti.Iniindustripengurasan,bukan pabrik panci,� kata dia seperti dikutip dari situs BP Migas. Karena itu, Priyono menyerahkan sepenuhnya angka produksi yang dijadikan target dalam APBN-P 2010 kepada pemerintah.
BP Migas dalam posisi memberi masukan tingkat probabilitas keberhasilan pencapaian angka produksi.“ Meski demikian,karena BP Migas yang mengetahui kemampuan teknis sumur-sumur produksi, kami akan memberi masukan tingkat probabilitas keberhasilan pencapaian angka tersebut,�ujarnya. (bernadette lilia nova/ maya sofia)
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Anggito Abimanyu menuturkan, penurunan target liftingyang diusulkan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) menjadi 917.000 bph akan membuat penerimaan dari sektor migas ikut turun.�Pokoknya kalau turun itu tambah defisit negara. Begitu saja. Ya, pokoknya tekorlah,� kata Anggito di sela rapat kerja dengan Komisi VII DPR di Jakarta kemarin. Sementara itu,rapat kerja pembahasan target liftinguntuk APBNP 2010 berlangsung alot.Dalam rapat tersebut terdapat perbedaan pendapat antara anggota Komisi VII DPR dan pemerintah terkait besaran lifting. Pemerintah berketetapan lifting di angka 965.000 bph, sementara DPR masih mempertanyakan angka 917.000 bph yang diusulkan BP Migas.
�Pada dasarnya pemerintah tidak mengajukan perubahan untuk lifting, jadi masih tetap,� kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Darwin Zahedy Saleh. Alotnya pembahasan lifting ini terlihat dari skorsing RDP selama tiga jam pada pukul 17.00 WIB untuk menunggu kehadiran Kepala BP Migas R Priyono.Padahal rapat sudah berlangsung sejak pukul 10.00 WIB. Kehadiran Kepala BP Migas ini merupakan permintaan dari Komisi VII DPR. Darwin menilai, posisi BP Migas dalam hal ini hanya sebagai pelaksana. Keputusan tetap berada di tangan Kementerian ESDM.
Menurut Menteri ESDM, lifting minyak sebetulnya sudah mencapai 965.000 bph. Pada Februari 2010 lifting bahkan pernah menyentuh 970.000 bph. �Pernyataan BP Migas adalah pernyataan yang punya range minimum dan maksimum. BP Migas akan mengikuti koordinasi yang ditetapkan pemerintah menetapkan angka berapa.Tentu Komisi VII akan menguji asumsi kami seberapa realistis angka 965.000 bph itu,�tutur dia. Dirjen Migas Kementerian ESDM Evita H Legowo mengakui, kendala utama untuk mencapai angka lifting 965.000 bph adalah UU No 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (LH). Namun, ujar dia, masalah UU LH ini sudah dibicarakan secara bersama-sama dengan BP Migas.
Sementara hari ini pihaknya akan menemui Kabareskrim Polri untuk membahas lebih lanjut soal penerapan UU tersebut. �Kelihatannya BP Migas agak ragu karena ada UU Lingkungan Hidup.Tapi, semalam sudah kita selesaikan bersama. Jadi mudahmudahan bisa mencapai angka 965.000 bph.Ada beberapa upaya yang masih berlangsung untuk mencapai angka tersebut. Jadi sebetulnya tidak perlu ada perbedaan ini,�tutur Evita. Dia menuturkan, upaya dari kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) migas untuk memenuhi baku mutu air dan udara sudah cukup sehingga tidak perlu didatangkan polisi. Sementara itu, untuk permasalahan tumpang tindih lahan dinilai tidak akan terlalu mengancam liftingminyak.
�Adanya tumpang tindih lahan dan hutan lindung tidak akan terkait langsung dengan produksi 2010.Tumpang tindih lahan terkait pengembangan,�paparnya. Wakil Ketua Komisi VII DPR Effendi Simbolon mempertanyakan acuan lifting yang digunakan pemerintah. Dalam RDP dengan Komisi VII sebelumnya BP Migas mengajukan angka kisaran 917.000-965.000 bph.�Acuan lifting dari mana? BP Migas bilang 917.000 bph. Berarti angka 965.000 bph tidak punya justifikasi,�tutur dia. Anggota Komisi VII DPR RI Dito Ganinduto berharap agar pemerintah bisa memberikan informasi yang jelas mengenai lifting. Apabila akhirnya lifting dibuat atas keputusan politis, Dito mengaku akan membuat catatan.
�Kalau nanti yang diambil kebijakan politis, saya mau buat catatan. Memang kalau lifting turun, pendapatan juga turun, tetapi defisit bisa dinaikkan,�ujar Dito. Kepala BP Migas R Priyono menuturkan, angka produksi minyak yang diajukan untuk APBN-P 2010 merupakan kisaran. “Bukan untuk menurunkan target produksi, melainkan memberi gambaran bahwa produksi industri ini sangat fluktuatif karena terhubung dengan ketidakpastian yang tinggi karena kondisi bawah tanah tidak dapat diprediksi dengan pasti.Iniindustripengurasan,bukan pabrik panci,� kata dia seperti dikutip dari situs BP Migas. Karena itu, Priyono menyerahkan sepenuhnya angka produksi yang dijadikan target dalam APBN-P 2010 kepada pemerintah.
BP Migas dalam posisi memberi masukan tingkat probabilitas keberhasilan pencapaian angka produksi.“ Meski demikian,karena BP Migas yang mengetahui kemampuan teknis sumur-sumur produksi, kami akan memberi masukan tingkat probabilitas keberhasilan pencapaian angka tersebut,�ujarnya. (bernadette lilia nova/ maya sofia)