Upaya Mempercepat Pembangunan Infrastruktur melalui Kemitraan Pemerintah Swasta

Sejak ditetapkan pada tanggal 15 Februari 2010,  forum dialog antara Government of Indonesia (GoI) dan Japan Bank for International Cooperation (JBIC) yang dikemas dalam Financial Policy Dialogue Framework (GOI-JBIC FPDF) telah diselenggarakan sebanyak tiga kali. FPDF yang terakhir diselenggarakan pada tanggal 28 September 2012 di Jakarta.

Forum dialog dibuka oleh Wakil Menteri Keuangan II, Mahendra Siregar sementara Wakil Menteri Bappenas yang diwakili oleh Deputi Sarana dan Prasarana, Dedy S. Priatna dan Presiden/CEO JBIC, Hiroshi Watanabe menyampaikan keynote speech. Pertemuan dihadiri oleh para pejabat dan perwakilan dari kalangan pemerintah dan BUMN, antara lain Kantor Menko Perekonomian, Bappenas, BKPM, Kementerian ESDM, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, PT. Pertamina, PT. PLN, dan PT. SMI.

Dalam pembukaanya, Wakil Menteri Keuangan II menyampaikan bahwa dalam waktu yang hampir bersamaan, telah diterbitkan tiga buah laporan mengenai kondisi dan prediksi perekonomian Indonesia. Laporan yang pertama bertajuk The Archipelago Economy: Unleashing Indonesia's Potential disusun oleh Mckinsey Global Institute (MGI). Mckinsey memprediksi Indonesia akan menempati posisi ketujuh dunia sebagai negara dengan skala ekonomi terbesar pada 2030. Pada saat itu, perekonomian Indonesia akan ditopang oleh empat sektor utama yaitu bidang jasa, pertanian dan perikanan, serta sumber daya alam. Laporan yang kedua dan ketiga disusun oleh IMF dan OECD. IMF dan OECD memperkirakan Indonesia akan berekspansi 6% tahun 2012. Sementara untuk 2013, perkiraan OECD dan IMF masing-masing 6,2% dan 6,3%. Menurut Sekjen OECD, Indonesia berpeluang menjadi salah satu kekuatan 10 ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2025.

Terkait dengan pembangunan infrastruktur, Wakil Menteri Keuangan II menyampaikan bahwa masalah utamanya adalah persiapan proyek yang baik dan terstruktur di samping perlunya dukungan pembiayaan dari sektor swasta dan mitra pembangunan, termasuk JBIC mengingat keterbatasan anggaran pemerintah yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur. Persiapan proyek yang baik diperlukan untuk membuat sebuah proyek menjadi economically feasible dan financially viable. Dalam hal ini, governance dan transparansi perlu untuk dikedepankan.

Wakil Menteri PPN/Bappenas, Lukita Dinarsyah Tuwo yang sambutannya disampaikan oleh Deputi Sarana dan Prasarana, Dedy S. Priatna menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur di Indonesia akan difokuskan pada proyek-proyek yang berada di dalam MP3EI. Terkait pembiayaan, APBN hanya akan mampu untuk menutupi hingga 30% dari kebutuhan. Untuk itu, pemerintah mencari alternatif mekanisme pembiayaan untuk menutupi kesenjangan pembiayaan tersebut. Dalam hal ini, Pemerintah menerapkan dual track strategy yaitu anggaran negara untuk membiayai infrastruktur dasar (sosial) dan investasi swasta untuk proyek-proyek komersial. Investasi swasta difasilitasi melalui skema kemitraan Pemerintah Swasta (KPS) atau Public Private Partnership (PPP). Untuk menjadikan sebuah proyek bankable, proyek tersebut harus secara teknis layak dan secara ekonomi menguntungkan. Keterlibatan mitra pembangunan, seperti AusAID, JBIC sangat diperlukan.

Presiden JBIC dalam sambutannya menyampaikan update mengenai operasional JBIC di Indonesia. Pada sektor infrastruktur, JBIC banyak terlibat dalam berbagai proyek, yang meliputi power plant, transportasi dan jalan tol, pelabuhan, dan air bersih.

Dalam forum dialog juga dilakukan diskusi panel dengan menghadirkan pembicara dari Indonesia dan Jepang. Pembicara dari Indonesia adalah Dedy S. Priatna, Deputi Sarana dan Prasarana Bappenas, Bambang Brodjonegoro, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Yos Harmen dari BKPM, sedangkan pembicara dari Jepang adalah Tadashi Maeda, Managing Executive Officer, Global Head of Infrastructure Finance Group, JBIC dan Takuji Motooka, Deputy Chairman of Jakarta-japan Club.

Pada saat diselenggarakan diskusi panel, secara bersamaam dilaksanakan pula joint press conference yang dihadiri oleh Wakil Menteri Keuangan II, Deputi Sarana dan Prasarana Bappenas, dan Presiden/CEO JBIC. Konferensi pers dihadiri oleh wartawan media cetak dan elektronik, baik lokal maupun internasional.

Acara dialog ditutup oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal yang menyampaikan summary hasil pertemuan. Kepala BKF juga memberikan apresiasi atas partisipasi dari para peserta dialog yang telah memberikan masukan untuk memperkuat kerja sama Indonesia dan JBIC, khususnya dalam rangka membangun infrastruktur di Indonesia. Sebagai penutup, Kepala BKF menyitir penyataan Sekretaris Jenderal OECD yang mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada international best practise yang dapat menjadi acuan pelaksanaan skema PPP. (dal)