Desentralisasi Ekonomi Demi Kesejahteraan Masyarakat
Jakarta (18/8): “Adanya beberapa perubahan kebijakan baik terkait Dana Transfer yang ada di APBN tujuannya bukan hanya sekedar Desentralisasi Fiskal tetapi yang diharapkan oleh Pemerintah adalah Desentralisasi Ekonomi karena dampaknya akan lebih luas sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat tentunya dengan didukung oleh belanja baik pemerintah daerah dan pusat. Dana desa yang jumlahnya sangat besar ini telah disampaikan tepat waktu dan sesuai prosedur oleh Kementerian Keuangan menurut amanat Undang-Undang ke Pemda masing-masing untuk proses pencairan lebih lanjut itu menjadi kewenangan Pemda tentunya jika semua syarat yang ditentukan sudah dipenuhi maka bisa dicairkan“ penekanan itu dilakukan oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal dalam menyampaikan paparan diskusi publik dengan tema “Optimalisasi Fiskal bagi Pertumbuhan Ekonomi Daerah: Peran belanja Operasional dan Belanja Modal dalam APBD” yang diselenggarakan oleh Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) bekerja sama dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) bertempat di Gedung Permata Kuningan lantai 11 Jakarta.
Suahasil Nazara menyampaikan empat hal. Pertama adalah komitmen Pemerintah terhadap Desentralisasi Ekonomi yang tujuan utamanya adalah kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedua, komitmen ini ditunjukkan dalam RAPBN 2016, pada tahun 2015 transfer ke daerah dan dana desa adalah sebesar Rp. 664 triliun atau 33,5 persen dari APBNP 2015. Namun di RAPBN 2016, anggaran tersebut ini dinaikkan menjadi Rp. 782,2 triliun atau 37 persen dari RAPBN 2016. Ketiga, penguatan daerah harus terus berjalan secara berkelanjutan dan yang keempat adalah perlunya Public Expenditure Review yang berkelanjutan.
Acara ini sangat bagus karena di tengah ramainya pemberitaan tentang minimnya penyerapan anggaran pemerintah daerah sehingga bisa saling sharing tentang permasalahan apa saja yang menjadi kendala dari realisasi APBD tersebut. Adapun acara diskusi publik ini membahas hasil penelitian dari tim peneliti KPPOD dan menghadirkan beberapa narasumber antara lain Suahasil Nazara, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan; Horas Mauritz Panjaitan, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Departemen Dalam Negeri; Hariyadi B Sukamdani, perwakilan dari APINDO; dan dimoderatori oleh Robertus Na Endi Jaweng, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD). Acara ini memiliki dua tujuan yaitu membahas hasil penelitian yang dilakukan oleh Tim KPPOD tentang pengaruh belanja pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di daerahnya dan peran daerah dalam penyerapan anggaran terkait otonomi fiskal. Diskusi dilakukan di Ruang ATC, Apindo, Gedung Permata Kuningan.
Penelitian yang dilakukan oleh tim KPPOD dilakukan dengan dua metode, yang pertama menggunakan studi kuantitatif dengan menggunakan data APBD dan data ekonomi dari 255 daerah Kabupaten/Kota di Indonesia dalam kurun waktu 2010-2013, dan metode yang kedua menggunakan studi kasus perbandingan antara Kota Semarang dan Kabupaten Donggala. Pendekatan yang dilakukan menggunakan teori pertumbuhan Sollow, teori pengeluaran Pemerintah Keyness, dan teori Aglomerasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia, Belanja Operasional Pemerintah, Belanja Modal Pemerintah, dan Aglomerasi berpengaruh Positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
Pendapat senada dikemukakan oleh Hariyadi B. Sukamdani dari APINDO. Ia menambahkan bahwa belanja pemerintah menjadi faktor pendorong penting dalam situasi ekonomi saat ini. Salah satu faktor penting lainnya adalah pentingnya penggunaan alokasi anggaran dengan tepat baik secara waktu maupun sasaran penggunaan anggaran. Perencanaan menjadi faktor yang perlu dititikberatkan dan tidak hanya terpaku pada alokasi anggaran. Acara kemudian diakhiri dengan tanya jawab dan diskusi dengan peserta seminar. (PG/GH)
