Kunjungan Mahasiswa Universitas 17 Agustus Cirebon ke Badan Kebijakan Fiskal
Jakarta, (1/3): Dalam rangka mendiseminasikan kebijakan fiskal kepada akademisi, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) mengadakan sosialisasi kepada mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon. Sosialisasi yang bertempat di Aula Serbaguna, Gedung Notohamiprodjo, Kompleks Kementerian Keuangan, dibuka oleh Kepala Bagian Informasi dan Komunikasi Publik, Sekretariat BKF, Endang Larasati.
Sesi presentasi dan diskusi dipandu oleh Rita Helbra Tenrini, Peneliti Madya, BKF. Dalyono, Kepala Bidang Analisis Ekonomi Internasional dan Hubungan Investor, PKEM, berkesempatan melakukan presentasi pertama dengan memaparkan perkembangan ekonomi makro terkini. Dalam paparannya Dalyono menyampaikan meskipun perekonomian dunia mulai membaik, namun pertumbuhannya diperkirakan akan tumbuh moderat. Untuk pertumbuhan Indonesia sendiri, pada tahun 2016, terbilang cukup baik jika dibandingkan dengan negara G20 lainnya. Indonesia ungkap Dalyono, hanya tertinggal dari Tiongkok dan India yang menempati urutan pertama dan kedua tertinggi dalam sisi pertumbuhan. Ia mengatakan untuk tahun 2017, pemerintah menargetkan pertumbuhan 5,1%. Target tersebut menurutnya masih realistis, namun masih ada beberapa tantangan yang harus diperhatikan oleh pemerintah untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam APBN 2017. Tantangan tersebut berasal baik dari sisi eksternal maupun internal.
Pada sisi eksternal, pemerintah harus tetap mewaspadai kebijakan terkait suku bunga acuan The Fed dan kebijakan ekonomi presiden terpilih Amerika Serikat khususnya dalam bidang perdagangan internasional. Selain itu, kondisi geopolitik dan keamanan di kawasan Timur Tengah, keputusan keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit), rebalancing ekonomi Tiongkok dan perubahan iklim yang berdampak pada ekonomi Indonesia terus diwaspadai oleh Pemerintah. Di sisi internal, kemiskinan dan kesenjangan masih menjadi tantangan pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan Indonesia. Usaha yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi hal tersebut ialah dengan terus melakukan reformasi fiskal seperti penetapan belanja yang lebih produktif, peningkatan basis dan kepatuhan pajak, dan pengelolaan pembiayaan dengan prinsip kehati-hatian dan efektif.
Pada sesi kedua, Rio Darmojo Pronowirasto, Kepala Subbidang Forum Non Keuangan ASEAN dan ASEAN Mitra, PKRB, mempresentasikan tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Rio menyampaikan bahwa kesepakatan roadmap MEA 2025 tidak jauh berbeda dengan MEA 2015. Ia melanjutkan, untuk MEA 2025, ditambahkan penguatan pada integrasi, inklusifitas, dan stabilitas sektor keuangan ASEAN. Usaha integrasi keuangan di ASEAN, misalnya dengan menyamakan standar pada peraturan dan praktek dalam sektor keuangan. Inklusif berarti ASEAN akan membuka akses keuangan untuk semua kalangan tanpa terkecuali. Rio juga menjelaskan, dalam menghadapi MEA, Indonesia memiliki beberapa peluang yang perlu dimaksimalkan. Dengan jumlah populasi sebanyak 40% dari ASEAN, Indonesia menjadi negara terbesar di ASEAN dalam hal populasi. Selain itu, Indonesia juga memiliki sumber daya alam yang melimpah. Kemudian, saat ini Indonesia memiliki bonus demografi, dimana jumlah angkatan kerja di Indonesia mengalami peningkatan. Lebih lanjut Rio menyampaikan bahwa saat ini pemerintah telah menyiapkan beberapa strategi dalam menghadapi MEA. Pertama dengan mengubah struktur ekonomi yang semula bergantung pada komoditas, berubah menjadi ekonomi yang berdasarkan industri yang memiliki nilai tambah. Kedua, mengubah komponen yang berpengaruh pada pertumbuhan, yaitu dari konsumsi (consumption led growth) ke pertumbuhan yang ditopang oleh investasi (investment led growth). (is/pg)
