Focus Group Discussion (FGD) BKF: “Pemantauan dan Evaluasi Penyerapan Belanja K/L Tahun 2010�
Pada hari Selasa (20/7), bertempat di ruang rapat Analis-Fiskal lantai 3, Gedung R.M. Notohamiprodjo, berlangsung Focus Group Discussion Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (FGD-BKF Kemenkeu) tentang Pemantauan dan Evaluasi Penyerapan Belanja K/L Tahun 2010.FGD dibuka oleh Andin Hadiyanto, Kepala Pusat Kebijakan Kerja Sama Internasional, BKF Kemenkeu. FGD ini menghadirkan beberapa pembicara antara lain Parluhutan Hutahaean, Direktur Anggaran I, Ditjen Anggaran Kemenkeu; Setya Budi Arijanta, Ketua Unit Layanan Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP); dan Tri Buwono Tunggal, Direktur Pelaksanaan Anggaran, Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu. Tampil sebagai moderator adalah Amnu Fuadiy, Kepala Bidang Kebijakan Belanja Pusat, Pusat Kebijakan APBN, BKF Kemenkeu. Peserta yang hadir berasal dari berbagai instansi di pemerintahan, antara lain perwakilan dari Ditjen Anggaran Kemenkeu, Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu, Biro Keuangan Setjen Kemenkeu, Bappenas, Kementerian PU, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Kehutanan, POLRI dan LKPP.
Dalam FGD ini, masing-masing pembicara mempresentasikan materi yang akan didiskusikan. Sesi I menampilkan 2 (dua) pembicara. Pembicara pertama, Parluhutan Hutahaean menyampaikan materi mengenai “Mekanisme Revisi DIPA kaitannya dengan Ditjen Anggaran�. Kemudian dilanjutkan presentasi dari pembicara kedua, Setya Budi Arijanta yang menyampaikan materi mengenai “Pemaparan Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah�. Sesi ini kemudian diakhiri dengan diskusi dan tanya jawab yang dipandu oleh moderator.
Setelah sesi I selesai, FGD dilanjutkan ke sesi II. Pada sesi ini hanya menampilkan 1 (satu) pembicara yaitu Tri Buwono Tunggal yang membahas materi mengenai “Mekanisme Revisi DIPA kaitannya dengan Ditjen Perbendaharaan. Sesi ini juga diakhiri dengan diskusi dan tanya jawab yang dipandu oleh moderator.
Acara FGD ini diakhiri dengan penyampaian kesimpulan dan penutup oleh Askolani, Kepala Pusat Kebijakan APBN BKF Kemenkeu yang kemudian dilanjutkan dengan ramah tamah. Berdasarkan hasil FGD tersebut diperoleh informasi bahwa faktor-faktor yg berpotensi menghambat penyerapan meliputi: (1) aspek internal K/L; (2) mekanisme pengadaan barang dan jasa; (3) mekanisme revisi dan dokumen pelaksanaan anggaran; dan (4) lain-lain (faktor alam antara lain: geografis,iklim).
Dari hasil kajian, diperoleh beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk mempercepat proses penyerapan belanja K/L, berdasarkan jangka waktu sebagai berikut:
a. penyelesaian jangka panjang (2010), antara lain: ï€ mempercepat penetapan KPA, PPK dan Bendaharawan Pengeluaran; ï€ meningkatkan koordinasi dan komunikasi serta proaktif dalam rangka mempersiapkan data pendukung untuk meminimalisir tanda bintang; ï€ sosialisasi kepada seluruh pengguna (K/L); ï€ menunda persyaratan sertifikasi bagi panitia pengadaan; ï€ penyempurnaan regulasi yang meliputi penyederhanaan prosedur dan mempertegas batas waktu penyelesaian.
b. penyelesaian jangka menengah (2010-2011), antara lain: ï€ meningkatkan kapasitas SDM terkait pengelolaan anggaran; ï€ memperkuat perencanaan agar meminimalisir revisi dalam pelaksanaan; ï€ penyederhanaan mekanisme pengadaan. (mi)
