Pgs. Kepala BKF Hadiri Pertemuan Tahunan Pertama Kerangka Dialog Kebijakan Keuangan Antara Pemerintah Indonesia dan JBIC

Pada hari Selasa (3/8), bertempat di Hotel Sari Pan Pasific, Jakarta, Pgs. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Agus Suprijanto menghadiri Pertemuan Tahunan Pertama Kerangka Dialog Kebijakan Keuangan antara Pemerintah Indonesia dan Japan Bank for International Cooperatian (JBIC) (1st Annual Meeting for Financial Policy Dialogue Framework between Government of Indonesia and JBIC).

Pertemuan yang diselenggarakan oleh Pusat Kebijakan Kerja Sama Internasional (PKKSI) BKF bekerja sama dengan JBIC ini dibuka oleh Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Anny Ratnawati yang mewakili Menteri Keuangan.

Hadir pada pertemuan ini oleh Wakil Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Lukita Dinarsyah Tuwo, perwakilan Kementerian Keuangan (Badan Kebijakan Fiskal, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Negara BUMN, Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Dewan Nasional Perubahan Iklim, BUMN yaitu PT PLN, PT Pertamina, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (SMI), PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) dan perwakilan JBIC yang dipimpin langsung oleh Presiden/CEO JBIC, Hiroshi Watanabe.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut adalah Kepala Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal BKF, Freddy Saragih dan Peneliti Utama BKF, Singgih Riphat.

Pertemuan dibuka dengan penyampaian kata sambutan oleh Wamenkeu, Anny Ratnawati, yang pada intinya menyampaikan bahwa Kemenkeu menyambut baik arah kerjasama yang dihasilkan oleh kegiatan dialog kebijakan ini, yaitu kerjasama bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup dengan penekanan pada pengembangan energi yang bersih dan terbarukan. Hal ini sejalan dengan prioritas kebijakan Pemerintah Indonesia.

Pertemuan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan Presiden JBIC yang berjudul “Future Cooperation between GOI and JBIC: Reconciling Economic Growth and Environmental Preservation�. Dalam paparan ini, Presiden JBIC menyampaikan proposal JBIC untuk kerjasama dengan Pemerintah RI di masa mendatang, yakni dengan prinsip utama: (1) penggunaan sumber daya domestik secara efisien; (2) pendekatan rantai persediaan; dan (3) kontribusi entitas bisnis Jepang melalui teknologi yang ramah lingkungan. Adapun area-area yang ditargetkan adalah: pemangkit listrik yang menggunakan batu bara bersih, energi yang terbarukan dan gas alam. Area-area ini diharapkan dapat menjadi isu yang dibahas dalam Tim Kerja 2 pada proyek-proyek sektor tenaga.

Di akhir pertemuan, disimpulkan keseluruhan hasil diskusi Tim-tim kerja dan rencana ke depan, yaitu: (1) melanjutkan pembahasan Tim Kerja 1 mengenai Pendekatan Neraca (Balance Sheet Approach) sambil berupaya memperluas topik-topik yang menjadi kepentingan bersama; (2) melanjutkan pembahasan Tim Kerja 2 dengan memperluas topik pembahasan mencakup upaya pengembangan pembangkit listrik yang menggunakan batu bara bersih, energi yang terbarukan, dan gas alam; dan (3) menjadikan pembahasan proyek-proyek bisnis yang berhubungan dengan lingkungan pada Tim Kerja 3 menjadi tidak bersifat reguler.

Penandatangan Nota Kesepahaman antara PT SMI dan JBIC

Pada kesempatan yang sama, Pgs. Kepala BKF juga turut hadir dalam penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) dengan JBIC untuk kerjasama bagi pengembangan proyek-proyek yang ramah lingkungan, yang disaksikan oleh Wamenkeu dan Presiden JBIC.

Kolaborasi antara PT SMI dan JBIC diharapkan dapat meningkatkan arus investasi swasta di Indonesia, khususnya dalam proyek-proyek yang dapat mendorong pengurangan green house gas (GHG).