Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G-20 Washington, DC, 19-20 April 2012
- Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara anggota G20 (MCM) telah mengadakan pertemuandi Washington,DC, 19-20 April 2012 dalam rangkaian pertemuan musim semi Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF). MCM dilaksanakan di tengah puncak proses pemulihan krisis Eropa dan kebutuhan penambahan modal IMF dalam rangka memperkuat fungsi global surveillance untuk mengatasi dampak dari terus berlanjutnya krisis utang di kawasan Euro. Agenda pertemuan G20 tersebut secara keseluruhan membahas perkembangan terakhir kondisi perekonomian global, regulasi keuangan, financial inclusion, arsitektur keuangan internasional, energi dan komoditas serta manajemen resiko bencana. DelegasiIndonesiadalam pertemuan tersebut dipimpin oleh Menteri Keuangan Agus Martowardojo dan Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution.
- Dalam pembahasan kondisi perekonomian global saat ini, para Menteri sepakat bahwa prospek pertumbuhan ekonomi global mengalami pelemahan, khususnya di negara emerging markets akibat dari efek penularan krisis di kawasan Euro yang terus berkelanjutan. Hasil kajian lembaga-lembaga internasional menunjukkan pertumbuhan global pada tahun 2012 diperkirakan pada kisaran angka 3.5 persen dan proyeksi pertumbuhan ini diharapkan membaik pada tahun berikutnya. Proyeksi pertumbuhan ekonomi di negara anggota G20 sendiri diperkirakan akan menguat terutama karena tingginya kontribusi pertumbuhan negara emerging market seperti China, India, Brasil, Afrika Selatan, dan Indonesia, yang memberikan kontribusi positif cukup signifikan bagi pertumbuhan global.
- Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral sepakat bahwa terlepas dari prospek perekonomian global ke depan secara keseluruhan yang cenderung membaik, namun resiko terhadap krisis tetap tinggi terutama kemungkinan akibat masih tingginya eskalasi permasalahan sektor keuangan di kawasan Euro. Hal ini disebabkan oleh semakin melebarnya internal imbalances di kawasan Euro terlihat dari defisit neraca berjalan dan peningkatan utang publik di beberapa negara Euro. Akibatnya krisis kepercayaan publik melalui penurunan ekspektasi masih terus terjadi disertai dengan downside risks, serta belum optimalnya implementasi structural adjustment oleh negara anggota Euro secara keseluruhan. Disamping itu isu peningkatan deleveraging oleh perbankan Eropa menambah permasalahan yang terjadi dalam upaya meningkatkan pertumbuhan konsumsi dan investasi global.
- Mengantisipasi hal ini, para Menteri memandang penting terus dilaksanakannya berbagai komitmen negara anggota G20 sebagaimana tertuang dalam Cannes Action Plan, terutama dalam area konsolidasi fiscal, pengurangan global imbalances, dan reformasi struktural. Para Menteri juga menyepakati untuk segera dilakukannya penilaian akuntabilitas (accountability assessment) dalam rangka memperkuat monitoring dan evaluasi pelaksanaan komitmen tersebut diatas terutama untuk sejumlah negara yang dipandang sistemik dalam perekonomian global seperti Amerika Serikat, Japan, China dan India, serta seluruh negara anggota Eurozone. Pelaksanaan penilaian akuntabilitas ini dilakukan oleh IMF dengan partisiapasi aktif dari seluruh negara anggota G20 yang mencakup sector fiskal, moneter, nilai tukar, pasar keuangan, perdagangan dan komitmen pembangunan.
- Dalam pertemuan tersebut, Para Menteri juga sepakat pentingnya peran Menteri Keuangan di dalam terus mendorong terciptanya kerangka pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkelanjutan dan berimbang (Framework for Strong, Sustainable and Balanced Growth) yang lebih dikenal dengan the Framework, antara lain melalui pelaksanaan inisiatif-inisiatif baru di bidang pembiayaan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja dan social inclusion sebagai agenda utama dalam pembahasan tindakan aksi untuk KTT Los Cabos di bulan Juni.
- Dalam kesempatan tersebut, Indonesia telah menyampaikan pandangan perlunya dimasukkannya pembiayaan infrastruktur ke dalam proses pembahasan Framework khususnya untuk mencari upaya menyalurkan excess savings di banyak negara emerging market ke dalam investasi proyek-proyek infrastruktur. Hal ini akan memberikan kontribusi besar di dalam upaya pengurangan global imbalances. Usulan Indonesia telah diterima baik oleh G20 dan akan ditindaklanjuti progresnya ke depan dan diharapkan dapat menjadi bagian dari Los Cabos Action Plan dalam kesempatan KTT G20 bulan Juni nanti.
- Para Menteri Keuangan juga sepakat untuk terus meningkatkan kerja sama dalam menciptakan stabilitas sistem keuangan global, termasuk menyambut baik komitmen negara-negara Eurozone untuk memperkuat ‘financial firewall’ sebagai bagian dari upaya reformasi total dalam mendukung pemulihan dari krisis saat ini. G20 bersama IMFC (International Monetary and Financial Committee) di IMF telah menyepakati perlunya memperkuat sumber pendanaan lembaga moneter internasional tersebut dalam rangka mencegah sekaligus menangani terjadinya krisis baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Para Menteri sepakat untuk menaikkan sumber pendanaan bagi IMF sebesar 430 milyar dolar Amerika Serikat, di luar dari tambahan kenaikan quota modal sesuai kesepakatan dalam 2010 Quota Reform. Tambahan dana ini disediakan bagi seluruh negara anggota IMF, dan tidak boleh digunakan hanya untuk kepentingan kawasan tertentu. Para Menteri berkeyakinan dengan komitmen dan usaha bersama akan membantu meningkatkan kepercayaan pasar dan ekspektasi publik internasional bahwa G20 selalu berada di depan dalam menjaga stabilitas keuangan global serta mempercepat proses pemulihan krisis ekonomi di Eropa saat ini.
- Para Menteri juga menyepakati untuk terus melaksanakan reformasi sektor keuangan global, khususnya terkait penyempurnaan standar regulasi global bagi lembaga-lembaga keuangan secara konsisten dan mempertimbangkan karakterisktik dan kesiapan masing-masing negara dalam menetapkan batas waktu pelaksanaannya. Dalam hal ini, para Menteri Menerima baik hasil rekomendasi Dewan Stabilitas Keuangan (Financial Stability Board - FSB) dan BCBS (asosiasi bank sentral) untuk penetapan kategori Systemically Important Financial Institutions (SIFIs) pada tingkat global maupun Domestic Sytemically Important Banks (D-SIBs). Disamping itu, para Menteri juga menerima baik rekomendasi FSB terkait perumusan regulasi dan peningkatan pengawasan terhadap praktek shadow banking dalam rangka mitigasi terjadinya resiko sistemik di sector keuangan.
- Terkait inisiatif financial inclusion, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 sepakat bahwa pelaksanaan financial inclusion sangat penting dalam rangka meletakkan dasar yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi global. Para Menteri menyambut baik rekomendasi dari Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI) khususnya terkait pengembangan strategi nasional untuk financial inclusion di negara anggota G20. Para Menteri melihat pentingnya masalah edukasi keuangan dan perlindungan konsumen di dalam pelaksanaan financial inclusion initiative ini dalam upaya pemberdayaan lembaga keuangan mikro dan kelompok masyarakat yang selama ini belum tersentuh oleh pelayanan jasa keuangan bank dan lembaga keuangan non bank.
- Indonesiamemberikan dukungan kuat untuk terlaksananya agenda financial inclusion di G20 dan telah menyampaikan pandangan antara lain perlunya koordinasi lebih erat dalam pelaksanaan inisiatif ini. Indonesiajuga menyampaikan bahwa inisiatif financial inclusion ini harus didorong dari pelaksanaan best practices dan sharing experience dengan semua Negara anggota. Oleh karenanyaIndonesia mendukung penuh peer learning program dalam implementasi financial inclusion di G20.Indonesia juga menyatakan kesediaannya untuk akan berpartisipasi aktif di dalam inisiatif tersebut, termasuk melalui percepatan national strategy for financial inclusion.
- Terkait isu energi dan komoditas, para Menteri sepakat untuk terus memperkuat upaya untuk penciptaan transparansi yang lebih tinggi, dan aturan serta pengawasan yang lebih ketat terhadap pasar komoditas global khususnya sektor komoditas energi. Dalam hal ini para Menteri bertekad untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap price reporting agencies dalam upaya memperoleh informasi yang lebih akurat terkait transaksi komoditas energi global untuk mengurangi seminimal mungkin transaksi komoditas yang didasarkan pada spekulasi dan pengambilan keuntungan jangka pendek (speculative and short-term profit actitivies).
- Para Menteri juga menyepakati ditingkatkannya JODI (Joint Organization Data Initiative) di antara otoritas energi global, termasuk meningkatkan kualitas dan reabilitas database JODI, baik JODI-Oil dan JODI-Gas. Disamping itu, para Menteri juga menghimbau negara anggota untuk terus berusaha mengurangi pemberian subsidi bahan bakar fosil dan dalam jangka menengah penghapusan subsidi bahan bakar dapat diselesaikan. Dalam hal ini, para Menteri sepakat untuk pemberian kompensasi bagi masyarakat tidak mampu sebagai akibat dari penghapusan subsidi dan mengurangi dampak dari volatilitas harga komoditas energi yang semakin mengkhawatirkan.
- Para Menteri menyambut baik rekomendasi dari organisasi internasional terkait isu pertumbuhan hijau (green growth) dan konsep pembangunan berkelanjutan sebagai bagian dari pelaksanaan reformasi struktural di negara angota G20. Dalam hal ini, para Menteri sepakat untuk dilaksanakannya voluntary self-reporting terhadap komitmen pelaksanaan pertumbuhan hijau dan konsep pembangunan berkelanjutan ke dalam reformasi structural di negara anggota.
- Disamping itu, Indonesia juga menyampaikan harapan agar kajian penambahan sumber pendanaan IMF tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Pelaksanaannya juga harus mempertimbangkan kepentingan negara berkembang seluruhnya antara lain agar penambahan sumber dana IMF dapat digunakan oleh semua negara, serta tidak menghambat kebutuhan dana pembangunan negara anggota dalam upaya mereka meningkatkan pertumbuhan ekonomi negaranya.
File Terkait:
