Seminar Pengelolaan Risiko Fiskal Sebagai Salah Satu Instrumen Mitigasi Risiko
Surabaya(09/05) Dalam rangka sosialisasi pemerintah terkait kebijakan fiskal di bidang pengelolaan risiko fiskal, Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal (PPRF) Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu) menyelenggarakan seminar bertajuk “Pengelolaan Risiko Fiskal Sebagai Salah Satu Instrumen Mitigasi Risiko”. Seminar tersebut diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 9 Mei 2012, bertempat di Ballroom B lantai 2, Hotel Java Paragon, Surabaya.
Seminar dibuka oleh Kepala PPRF BKF, Freddy Saragih. Dalam sambutannya, Freddy Saragih menyampaikan bahwa seminar ini merupakan seminar ketiga yang diselenggarakan di berbagai daerah di Indonesia (sebelumnya di Semarang dan Banjarmasin) dalam rangka menyamakan persepsi antara pemerintah pusat dan daerah di bidang pembangunan khususnya infrastruktur di daerah. Dengan pembangunan infrastruktur yang terencana dengan baik dan cepat maka diharapkan pertumbuhan perekonomian Indonesia juga meningkat. Seminar ini diharapkan menjadi sarana sharing informasi antara Kemenkeu dengan para peserta seminar terkait isu-isu strategis di bidang pengelolaan risiko fiskal untuk mendukung pembangunan yang berkesinambungan.
Adapun peserta seminar yang hadir berjumlah sekitar 100 orang yang terdiri dari perwakilan unit-unit vertikal Kementerian Keuangan di Surabaya dan sekitarnya; perwakilan BPKP Surabaya; perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur; perwakilan Pemerintah Kota Surabaya; perwakilan BUMD dan Swasta; serta para akademisi di Surabaya dan sekitarnya.
Seminar ini dibagi menjadi dua sesi. Tampil sebagai moderator adalah Kepala Bidang Peraturan Pengelolaan Risiko Fiskal, PPRF BKF, Sri Bagus Guritno. Sesi yang pertama menampilkan narasumber Kepala Subbidang Risiko BUMN, PPRF BKF, Widodo Ramadyanto. Dalam sesi ini Widodo Ramadyanto membahas mengenai Pengelolaan Risiko Fiskal Pemerintah. Dalam pembahasannya, Widodo Ramadyanto menyampaikan secara komprehensif terkait konsep manajemen risiko khususnya risiko fiskal. Risiko fiskal perlu dikelola dalam rangka transparansi dan kesinambungan anggaran pemerintah. Oleh karena itu perlu dibentuk unit pengelola risiko fiskal untuk menganalisis adanya potensi sumber risiko fiskal. Unit tersebut adalah Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal BKF. PPRF BKF mempunyai tugas melaksanakan analisis, perumusan rekomendasi, dan evaluasi pengelolaan risiko ekonomi, keuangan, sosial, BUMN, dan dukungan pemerintah (Proyek Infrastruktur dan Investasi Pemerintah.
Sesi kedua menampilkan narasumber Kepala Bidang Rekomendasi Pengelolaan Risiko Fiskal, PPRF BKF, Brahmantio Isdijoso. Dalam sesi ini Brahmantio Isdijoso membahas mengenai Peran PPRF dalam Pembangunan Infrastruktur Jawa Timur. Dalam pembahasannya, Brahmantio Isdijoso menjelaskan demografi dan perekonomian Jawa Timur. Jawa Timur dikenal sebagai pusat Kawasan Timur Indonesia dan memiliki signifikansi perekonomian yang cukup tinggi. Atas dasar tersebut pemerintah pusat khususnya PPRF BKF berusaha mendukung perkembangan proyek-proyek infrastruktur di Jawa Timur antara lain pembangunan jalan tol, pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) dan PDAM. Adapun instrumen kebijakan yang digunakan adalah land capping, land revolving fund, dan land acquisition (terkait pembangunan jalan tol); jaminan kelayakan usaha dan fasilitas dana geothermal (terkait pembangunan PLTP); serta subsidi bunga dan penjaminan dan fasilitasi penyiapan proyek Kerjasama Pemerintah Swasta (terkait pembangunan PDAM). Kebijakan-kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat tersedianya peningkatan akses/jalur prasarana distribusi barang dan jasa; tersedianya listrik yang dapat diandalkan serta ramah lingkungan; tersedianya prasarana air minum/bersih; serta peningkatan kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur.
Seminar kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Partisipasi peserta dalam seminar ini sangat antusias. Hal ini terwujud dari banyaknya pertanyaan yang diajukan kepada narasumber pada sesi tanya jawab ini. Seminar yang berlangsung selama kurang lebih empat jam ini akhirnya ditutup dengan penyampaian kesimpulan oleh Freddy Saragih, Kepala PPRF BKF Kemenkeu. Dalam kesimpulannya, Freddy Saragih menyampaikan bahwa pengelolaan risiko fiskal merupakan hal yang sangat penting dalam rangka pembangunan baik di pusat maupun di daerah untuk mendukung pertumbuhan perekonomian Indonesia. (mi)
File Terkait:
