Validation Workshop for The Mitigation Fiscal Framework (MFF)

Jakarta (27/11): Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan melalui Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral menyelenggarakan workshop yang bertemakan Validation Workshop for The Mitigation Fiscal Framework (MFF). Bertempat di hotel Borobudur, workshop yang diselenggarakan atas kerja sama BKF dan UNDP ini bertujuan untuk membahas keuangan publik dan kerangka kerja fiskal untuk program mitigasi iklim di Indonesia.

Workshop ini dihadiri oleh Perwakilan dari UNDP mission di Indonesia dan Perwakilan dari UNDP Asia-Pacific Regional Pusat di Bangkok, serta dihadiri tiga kementerian diantaranya Kementerian Keuangan (BKF), Deputi BAPPENAS untuk lingkungan & sumber daya alam dan Kementerian Kehutanan. Sambutan pembuka diberikan oleh Beate Trankmann, Country Director UNDP, dan dilanjutkan dengan Keynote Speech oleh Bambang P.S. Brodjonegoro, Kepala Badan Kebijakan Fiskal. Kepala BKF dalam pidatonya menerangkan bahwa  Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) berfungsi sebagai pedoman kebijakan penting bagi komitmen sukarela Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 26% dibandingkan dengan bisnis seperti biasanya pada tahun 2020, dengan menggunakan sumber daya domestik. Pengurangan emisi ini perlu dilakukan dalam 6 sektor prioritas / area terus menerus, dan ditingkatkan setiap tahun sampai mencapai target pengurangan dari 767 juta ton CO2 pada tahun 2020. Oleh karena itu, RAN-GRK perlu memiliki kerangka kerja fiskal yang jelas dan efektif untuk membantu BAPPENAS dan Kementerian Keuangan dalam perencanaan dan memobilisasi sumber daya tersebut, sehingga mereka bisa sejalan dengan strategi nasional kita pada pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan.

Mitigation Fiscal Framework (MFF) ini berguna bagi kita karena menawarkan kerangka kerja untuk menilai, memonitor dan mempromosikan kegiatan mitigasi iklim yang paling efektif dari sisi pembiayaan, dan kerjasama antar kementerian untuk memastikan bahwa anggaran yang diperlukan, kebijakan dan kelembagaan berada pada tempat yang tepat untuk mendukung RAN-GRK. MFF juga akan digunakan untuk memperkenalkan thematic budget marker dan budget score untuk kegiatan mitigasi iklim, dan dimasukkannya pengurangan emisi CO2 dalam indikator yang digunakan dalam sistem Penganggaran Berbasis Kinerja dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM). Dan mungkin lebih penting, Kerangka Mitigasi fiskal juga dapat digunakan oleh Kementerian Keuangan untuk merancang anggaran yang lebih efektif dan insentif fiskal untuk meningkatkan investasi sektor swasta dan partisipasi CSO dalam skema mitigasi iklim, seperti dijelaskan dalam lanjutan pidato Kepala BKF.

Acara dilanjutkan dengan presentasi dari Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral (PKPPIM) yang mengusung tema “A Mitigation Fiscal Framework for Indonesia’s National Action Plan on Greenhouse Gases Emission Reduction (RAN-GRK)” yang kemudian diikuti dengan sesi diskusi para peserta workshop. (aam/gh).