Jakarta, (22-27/10/2024) – Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal beserta Delegasi Kemenkeu, hadir dalam Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Grup Bank Dunia (WBG) di Washington, D.C pada tanggal 22-27 Oktober 2024. Dalam pertemuan ini, Indonesia menegaskan pentingnya kolaborasi dan kerja sama untuk mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim, risiko ekonomi, dan stabilitas geopolitik.
Sejumlah isu strategis yang dibahas dalam pertemuan tersebut antara lain yaitu: kebutuhan mendesak terhadap energi hijau; peningkatan akses layanan kesehatan; pembangunan infrastruktur; dan solusi bagi risiko ekonomi global. Isu-isu tersebut berperan penting dalam membangun masa depan yang berkelanjutan.
Agenda lainnya dalam rangkaian Annual Meeting IMF – WB 2024 meliputi agenda G20, ASEAN – IMF Closed Door Annual Roundtable of ASEAN Finance, dan 12th Ministerial Meeting of Coalition of Finance Minister for Climate Action
Indonesia, sebagai co-chair Koalisi Menteri Keuangan untuk Aksi Iklim, bersama Belanda mempertegas komitmennya terhadap kebijakan iklim global. Dalam koalisi ini, Indonesia mendukung target Nationally Determined Contributions (NDCs) melalui pasar karbon dan pembiayaan hijau. Inovasi seperti Debt-for-Nature Swap (DNS) juga diperkenalkan untuk melestarikan lingkungan dan menanggulangi perubahan iklim, sambil tetap mengedepankan pertumbuhan ekonomi.
Lebih lanjut, pada pertemuan ASEAN-IMF, Wakil Menteri Keuangan Indonesia bersama delegasi negara-negara Asia Tenggara membahas berbagai tantangan regional. Beberapa isu utama yang dibahas adalah penguatan rantai pasok, ekonomi digital melalui ASEAN Digital Economy Framework (DEFA), dan ketahanan pangan untuk menghadapi ancaman krisis yang mungkin terjadi di kawasan Asia Tenggara.
Keikutsertaan delegasi Indonesia pada pertemuan tahunan IMF-WBG 2024 menegaskan komitmen Indonesia pada isu-isu prioritas bersama, termasuk terhadap aksi perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan. Untuk mewujudkan komitmen tersebut, diperlukan pembiayaan hijau, transisi energi, kerja sama multilateral serta reformasi MDBs.