Pemerintah Sampaikan Tanggapan terhadap Pandangan Fraksi atas KEM PPKF 2026
Jakarta, (01/07/2025) – Pemerintah melalui Sidang Paripurna menyampaikan tanggapannya terhadap pandangan fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2026. Sidang ini digelar di Gedung Nusantara II DPR RI pada hari Selasa, 1 Juli 2025. Pemerintah menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi yang telah menyampaikan pandangan dan masukan yang konstruktif terhadap KEM PPKF tahun 2026.
Pemerintah menanggapi pandangan fraksi PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, Nasdem, PKS, PAN dan Partai Demokrat mengenai dukungan untuk menjaga efektivitas dan efisiensi belanja negara, terutama dalam mendukung program prioritas. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyampaikan bahwa pemerintah sangat sepakat dan menyampaikan penghargaan atas pandangan Dewan terhadap kualitas belanja. Belanja negara difokuskan untuk penguatan daya saing dan daya tahan ekonomi.
Pada kesempatannya, Menkeu juga menyampaikan bahwa strategi kebijakan ekonomi dan fiskal untuk tahun 2026 diarahkan pada penguatan ketahanan nasional secara menyeluruh. Lebih lanjut, Menkeu menyampaikan bahwa “Pada saat kita tidak mampu dan tidak akan mengontrol kondisi global, maka ketahanan nasional harus ditingkatkan,” ujar Menkeu.
Menkeu menjelaskan bahwa fokus utama diarahkan pada pencapaian swasembada pangan, swasembada energi, peningkatan kualitas pendidikan, percepatan industrialisasi nasional, dan pencapaian ini akan menjadi fondasi untuk mempertahankan dan memperkuat pertahanan dan ketahanan nasional di era dimana dunia makin multi polar dan tidak predictable.
Disamping itu, Menkeu menambahkan bahwa kebijakan fiskal 2026 diarahkan untuk memperkuat kualitas belanja, optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi serta pengelolaan pembiayaan yang hati-hati atau pruden dan berkelanjutan atau sustainable.
“Prinsip efisiensi dan efektivitas menjadi roh utama di dalam alokasi anggaran 2026,” kata Menkeu.
Selain agenda rapat paripurna, pada hari yang sama, pemerintah bersama DPR juga melakukan Rapat Kerja Badan Anggaran yang membahas terkait KEMPPKF RAPBN TA 2026 dan Pembentukan Panja-panja. (cs/aa)
