Pemerintah Tegaskan Komitmen Pembiayaan Iklim pada Climate Finance Day 2025
Jakarta, (11/06/2025) – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan kembali menegaskan komitmennya dalam menghadapi perubahan iklim dengan menyelenggarakan Climate Finance Day bertema “Financing a Resilient Low-Carbon Future” pada 10–11 Juni 2025. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK) Kementerian Keuangan dan UNDP Indonesia.
Mengawali acara, Direktur Jenderal SPSK, Masyita Crystallin, menekankan pentingnya pembiayaan sebagai fondasi utama dalam perjuangan menanggulangi krisis iklim. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa kebutuhan pendanaan untuk mendukung aksi iklim mencapai lebih dari Rp4.000 triliun, sementara untuk mencapai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dibutuhkan lebih dari Rp14.000 triliun.
"Keuangan adalah jantung dari perjuangan ini. Kementerian Keuangan bertugas tidak hanya mengelola fiskal negara, tetapi juga menjadi enabler yang memastikan setiap rupiah mendukung transformasi menuju ekonomi hijau, inklusif, dan berketahanan," ungkap Masyita.
Salah satu sorotan utama kegiatan ini adalah peluncuran sistem auto-tagging dan dashboard Climate Budget Tagging (CBT), sebuah inovasi digital berbasis machine learning yang memperkuat sistem pelacakan dan penandaan anggaran perubahan iklim. Sistem ini sebelumnya telah diterapkan sejak 2016 dan mulai diperluas ke tingkat daerah sejak 2020 melalui skema Regional CBT (RCBT).
Masyita menyatakan bahwa teknologi digital bukan hanya alat, melainkan jembatan menuju kebijakan anggaran yang adaptif terhadap risiko iklim. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan antar-pemangku kepentingan untuk memperluas cakupan serta memperkuat konektivitas antara perencanaan, penganggaran, dan pembiayaan.
Diskusi Lintas Sektor: Dari Data hingga Inklusivitas Gender
Selama dua hari, Climate Finance Day menjadi ajang strategis untuk berbagi praktik baik dan pengetahuan antar pemerintah pusat, daerah, mitra pembangunan, lembaga donor, dan sektor swasta. Hari pertama difokuskan pada peluncuran sistem digital, serta tiga diskusi panel seputar transformasi digital dalam pembiayaan iklim, akses pendanaan perubahan iklim, dan pembiayaan pembangunan rendah karbon yang berketahanan.
Hari kedua dilanjutkan dengan diskusi tentang pengarusutamaan adaptasi iklim dalam perencanaan daerah dan penganggaran iklim yang responsif gender. Dalam panel tersebut, pemerintah daerah seperti Wakatobi, Surabaya, dan DKI Jakarta berbagi pengalaman dalam menyusun kebijakan adaptasi berbasis risiko dan menyertakan perspektif gender dalam proses penganggaran.
Tak hanya diskusi, sesi peningkatan kapasitas dan working session juga digelar, memberikan panduan praktis kepada pemerintah daerah untuk mengakses berbagai instrumen pembiayaan, menyusun proyek iklim yang layak, serta mengidentifikasi kebutuhan strategis daerah dalam konteks perubahan iklim.
Dalam sambutannya, Masyita menegaskan bahwa keberlanjutan bukan hanya tentang lingkungan, tapi juga mencakup aspek sosial dan tata kelola. Oleh sebab itu, keadilan sosial dan kesetaraan gender menjadi prinsip utama dalam pengembangan kebijakan keuangan berkelanjutan oleh pemerintah. "Forum ini bukan hanya ruang diskusi, tapi ruang konsolidasi untuk bersama membentuk solusi pembiayaan iklim yang inklusif dan berdampak nyata," pungkas Masyita.
Dengan diselenggarakannya Climate Finance Day 2025 membuktikan posisi Indonesia sebagai pionir dalam memadukan kebijakan fiskal dan pembiayaan berkelanjutan yang berbasis sains, teknologi, dan inklusivitas sosial. Kegiatan ini bukan hanya menjadi refleksi komitmen nasional terhadap pembiayaan iklim, tetapi juga menjadi langkah konkret menuju masa depan rendah karbon yang tangguh dan berkeadilan. (fms)
