Seminar Kebijakan Fiskal 2013 dan Perkembangan Perekonomian Terkini di Nanggroe Aceh Darussalam
Banda Aceh (30/4): Nanggroe Aceh Darussalam merupakan daerah selanjutnya dalam penyelenggaraan Seminar Kebijakan Fiskal 2013 dan Perkembangan Perekonomian Terkini oleh Badan Kebijakan Fiskal pada tanggal 30 April 2013 yang bertempat di Hotel Sulthan, Banda Aceh. Seminar dihadiri oleh para Kepala Kanwil di lingkungan Kementerian Keuangan dan BI Prop. NAD, para pejabat pemda setempat, para perwakilan akademisi dari perguruan tinggi di Prop. NAD, serta mahasiswa. Seminar dibuka oleh Bapak Mukhtar, Kakanwil Pajak Prop. NAD selaku Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Prop. Nanggroe Aceh Darussalam.
Sistematika penyelenggaraan seminar diisi dengan pemaparan presentasi oleh tiga narasumber, yaitu Subkhan (Kepala Bidang Analisis Sektor Riil, Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, BKF), Dr. Aliasuddin (Fakultas Ekonomi Univ. Syiah Kuala), dan Harry Masyrafah (Research Analyst, World Bank), serta Raja Masbar selaku moderator. Raja Masbar memberikan pengantar mengenai banyaknya kebijakan fiskal yang tidak dipahami secara luas sehingga perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat.
Pada kesempatan pertama, Subkhan memaparkan materi mengenai kondisi perkembangan perekonomian Indonesia terkini. Menurut Subkhan, perekonomian Indonesia dalam hubungan internasional dipengaruhi oleh perkembangan dua perekonomian utama dunia yaitu Eropa dan Amerika. Pada tahun lalu terjadi pertumbuhan negatif di wilayah Eropa, hal ini dapat berimbas kepada perekonomian Indonesia meskipun dampaknya tidak sebesar perekonomian Amerika ke Indonesia.
Lalu presentasi kedua dilanjutkan oleh Dr. Aliasuddin menjelaskan mengenai perkembangan perekonomian Aceh. Dalam presentasinya, perekonomian Aceh cenderung tidak berkembang karena sebagian besar masih ditopang oleh sektor primer atau pertanian yang nilai tambahnya sangat kecil. Hal ini berbeda dengan perekonomian nasional yang sebagian besar didominasi oleh sektor tersier atau ekonomi kreatif dengan nilai tambah yang besar dan penyerapan tenaga yang besar. Oleh karena itu, menurut Aliasuddin, masyarakat Aceh harus mulai memberikan nilai tambah terhadap produk utama yang dihasilkan diantaranya cokelat dan biji besi.
Pemaparan terakhir disampaikan oleh Harry Masyrafah yang membahas lebih mendalam mengenai Kebijakan Dana Otonomi Khusus Prop. NAD. Dana otonomi khusus memiliki kontribusi yang sangat besar di Aceh. Harry Masyrafah menjelaskan bahwa penerimaan Aceh telah meningkat sangat signifikan, yaitu hampir mencapai empat kali lipat sejak era otonomi daerah diberlakukan. Kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang dimoderatori oleh Raja Masbar. (am/nm)
