Seminar Kebijakan Fiskal 2013 dan Perkembangan Ekonomi Terkini di Balikpapan
Balikpapan (27/6): Dalam rangka sosialisasi pokok-pokok kebijakan fiskal yang tertuang dalam APBN-P 2013 dan untuk memberikan gambaran yang lengkap mengenai latar belakang dilakukannya percepatan pembahasan RAPBN-P 2013 serta meng-update perkembangan ekonomi daerah terkini kepada pemangku kepentingan di daerah, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan kembali menyelenggarakan Seminar Kebijakan Fiskal 2013 dan Perkembangan Ekonomi Terkini. Tujuan umum dari kegiatan seminar ini adalah untuk menjalin komunikasi yang efektif antara Kementerian Keuangan, Pemerintah daerah dan akademisi di daerah. Penyelenggaraan seminar kali ini bertempat di Ballroom Hotel Gran Senyiur Balikpapan yang dilakukan bersamaan dengan seminar di Malang. Seminar ini merupakan kelanjutan dari seminar-seminar sebelumnya yang telah diselenggarakan di beberapa kota lainnya seperti Jayapura, Yogyakarta, Banda Aceh, Pekanbaru, Medan, dan Pangkal Pinang.
Seminar yang dihadiri oleh sekitar 100 orang peserta ini dibuka oleh Jusuf Indarto, Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Kalimantan Timur yang juga merupakan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kalimantan Bagian Timur. Dalam sambutannya, Jusuf Indarto menyampaikan bahwa melalui seminar ini diharapkan adanya komunikasi yang efektif antara masyarakat, akademisi dan pemerintah dalam menyikapi perkembangan kebijakan fiskal saat ini salah satunya terkait penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dan pemberian kompensasi untuk rakyat miskin untuk memitigasi dampak dari penyesuaian harga tersebut.
Seminar kali ini menghadirkan 3 (tiga) pembicara yaitu Ferry Irawan, Kepala Bidang Analisis Moneter dan Lembaga Keuangan, Pusat Kebijakan Ekonomi Makro BKF, Yonathan S. Hadi, Kepala Sub Direktorat Analisis Ekonomi Makro dan Pendapatan Negara, Direktorat Penyusunan APBN, Direktoral Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan; dan Edi Suratman, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura Pontianak, Kalimantan Barat serta dimoderatori oleh Eddy Marlan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalimantan Timur.
Pada kesempatan pertama, Ferry Irawan menjelaskan bahwa sebagai sebuah negara dengan sistem perekonomian terbuka, perekonomian global secara tidak langsung akan mempengaruhi perekonomian nasional/domestik. Dengan adanya ketidakpastian perekonomian global saat ini, maka pemerintah Indonesia harus menyiapkan langkah mitigasi untuk mengelola risiko ketidakpastian global yang mungkin terjadi. Beberapa langkah tersebut adalah dengan perubahan asumsi dasar ekonomi makro yang berimplikasi pada perubahan postur APBN. Salah satu poin yang perlu menjadi perhatian adalah koreksi atas pertumbuhan ekonomi nasional dari 6,8% diturunkan menjadi 6,3%, sebagaimana telah disetujui dalam pembahasan APBN-P bersama DPR.
Pembicara selanjutnya adalah Yonathan S. Hadi yang berfokus membahas APBN-P 2013. Beliau menjelaskan perubahan postur APBN perlu dilakukan karena adanya penurunan penerimaan negara yang dalam ini adalah penerimaan perpajakan pada triwulan pertama tahun 2013, di samping ketidakpastian perekonomian global sebagai penyebab lain. Dalam substansi APBN-P, dipaparkan juga mengenai kompensasi atas penyesuaian harga BBM kepada masyarakat diantaranya adalah Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) dan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Adapun opsi kenaikan harga BBM ini merupakan opsi yang paling efektif dan realistis dilakukan, dalam upaya meningkatkan kualitas belanja pemerintah.
Edi Suratman sebagai pembicara terakhir, memaparkan bahwa success story memang terjadi pada perekonomian nasional dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi nasional, pada triwulan pertama tahun 2013 beberapa daerah di Indonesia berhasil mencapai angka pertumbuhan ekonomi diatas angka pertumbuhan ekonomi nasional, kecuali di daerah Kalimantan, Nusa Tenggara, dan Papua. Dari seluruh provinsi di Kalimantan kecuali Kalimantan Tengah, pertumbuhan ekonominya di bawah pertumbuhan ekonomi nasional. Namun demikian, untuk daerah Kalimantan Timur, meskipun pertumbuhan ekonomi rendah dan inflasi yang relatif tinggi dibandingkan daerah lain, tingkat pengangguran dan kemiskinan relatif rendah dan Indeks Pembangunan Manusia menduduki posisi ke lima di tingkat nasional. Hal yang perlu menjadi perhatian adalah kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur terkonsentrasi di beberapa Kabupaten/Kota Malinau, Bulungan, Nunukan, Tana Tidung dan Tarakan. Pesan utama dari pembicara adalah masih terjadinya ketimpangan pembangunan di wilayah Timur dibandingkan wilayah Barat.
Seminar kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang juga merupakan bagian akhir dari seminar ini. Antusiasme para peserta seminar sangat baik pada sesi ini. Hal ini terbukti dengan banyaknya peserta yang mengajukan pertanyaan kepada para pembicara. Seminar akhirnya ditutup dengan penyampaian kesimpulan oleh moderator dan pemberian cindera mata kepada para peserta yang telah mengajukan pertanyaan. (can/mi/wtr)
