MoU Kerja Sama Kemenkeu RI dan Kemenkeu Republik Sosialis Vietnam

Penandatanganan Memorandum Of Understanding (Mou) Kerja Sama Keuangan Antara Kementerian Keuangan Republik Indonesia Dan Kementerian Keuangan Republik Sosialis Vietnam

Jakarta (28/06): Dalam rangka meningkatkan kerja sama bilateral antara Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Kementerian Keuangan Republik Sosialis Vietnam, pada tanggal 28 Juni 2013 telah ditandatangani naskah Memorandum of Understanding on Financial Cooperation. Penandatanganan MoU tersebut dilaksanakan di Mezzanine Room, Gedung Djuanda I kompleks Kementerian Keuangan Jakarta. Wakil Menteri Keuangan II, Mahendra Siregar bertindak sebagai wakil dari Kementerian Keuangan RI dan Mr. Nguyen Huu Chi, Wakil Menteri Keuangan Republik Sosialis Vietnam mewakili Republik Sosialis Vietnam.

Upacara tersebut dihadiri oleh delegasi dari Kementerian Keuangan Vietnam, perwakilan dari Kementerian Luar Negeri RI dan perwakilan dari Kementerian Keuangan RI, yang meliputi Sekretariat Jenderal, Ditjen Pajak, Ditjen Anggaran, Ditjen Perbendaharaan, Ditjen Pengelolaan Utang, dan Badan Kebijakan Fiskal.

Kedua instansi sepakat untuk memperkuat kerja sama dalam bidang pengelolaan keuangan publik yang meliputi pertukaran pandangan, informasi, dan pembangunan kapasitas dalam beberapa area yaitu (i) macro economic management, (ii) fiscal policy, (iii) public debt management, (iv) trade financing, dan (v) other areas as mutually agreed by the Parties. Kerja sama dimaksud kemudian dituangkan ke dalam Memorandum of Understanding on Financial Cooperation between Ministry of Finance of Indonesia and Ministry of Finance of Vietnam.

Dalam mengimplementasikan MoU dimaksud, akan dibentuk suatu Working Group yang beranggotakan perwakilan dari unit-unit yang terkait dengan area yang dikerjasamakan. WG tersebut akan merumuskan suatu Action Plan yang berisi detail rencana kegiatan, output, dan biayanya terkait dengan area-area yang telah disepakati bersama.

Dalam opening remarks-nya, Wamenkeu Huu Chi menyampaikan apresiasi yang mendalam atas kerja sama yang telah terjalin dengan baik selama ini antara Indonesia dan Vietnam, temasuk dalam isu-isu keuangan. Mr. Huu Chi juga sangat menghargai dukungan Indonesia bagi perkembangan ekonomi Vietnam. Kesepakatan atas MoU tersebut merupakan wujud nyata komitmen Pemerintah Indonesia dalam mendukung perkembangan dan peran Vietnam di dalam perekonomian kawasan dan global.

Menanggapi pernyataan tersebut, Wamenkeu II, Mahendra Siregar menyampaikan bahwa Indonesia menyadari pentingnya untuk memperkuat kerja sama dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dalam istilah beliau adalah ‘cooperation between us and within us’. Konteks kerja sama ini akan dapat menjadi norma baru di tengah suasana krisis global yang belum menunjukkan tanda-tanda pemulihan.

Wamenkeu juga menjelaskan bahwa area-area yang menjadi fokus kerja sama dalam MoU yaitu kebijakan ekonomi makro, kebijakan fiskal, dan kebijakan pengelolan utang merupakan pilar-pilar penting dalam memperkuat fundamental ekonomi suatu negara. Area penting lain yang mendukung yaitu pembiayaan perdagangan dan area-area terkait dengan perdagangan dan investasi, akan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara menjadi lebih sehat dan berkelanjutan.

Lebih lanjut Wamenkeu II menyatakan bahwa MoU tersebut akan menjadi hal penting untuk memperkuat kerja sama bilateral kedua negara. Untuk itu, Wamenkeu II secara khusus akan memberikan perhatian penuh dan memonitor secara lebih dekat implementasi dari MoU dimaskud di kemudian hari. Selanin itu, MoU tersebut juga akan mempunyai announcement effect yang baik bagi para pelaku pasar di kedua negara yang dapat berkontribusi bagi peningkatan perdagangan dan investasi di kedua negara.

Vietnam merupakan mitra strategis dalam kerja sama ASEAN, khususnya yang mewakili negara-negara BCLMV. Dengan adanya MoU tersebut, posisi Indonesia dalam kerja sama ASEAN diharapkan akan semakin kuat dengan dukungan dari negara-negara BCLMV. Vietnam merupakan negara berkembang dengan ketahanan ekonomi yang cukup teruji. Vetnam pernah mengalami tingkat inflasi yang masuk kategori membahayakan perekonomian. Namun terbukti, Vietnam mampu bertahan dan dapat terus mengembangkan perekonomiannya. Ketahanan tersebut dapat menjadi nilai tambah dalam melakukan kerja sama sektor keuangan Indonesia-Vetnam. Selain sebagai tujuan investasi yang menjanjikan, Vietnam juga merupakan pasar yang potensial bagi produk barang dan jasa Indonesia. (njs)