Seminar Kebijakan Fiskal 2013 dan Perkembangan Ekonomi Terkini di Ambon
Ambon (5/7): Dalam rangka sosialisasi pokok-pokok kebijakan fiskal dalam APBN-P 2013 serta update informasi perkembangan ekonomi terkini kepada pemangku kepentingan di daerah, kembali Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan menyelenggarakan Seminar Kebijakan Fiskal 2013 dan Perkembangan Ekonomi Terkini pada tanggal 5 Juli 2013, kali ini bertempat di Aston Natsepa Hotel Ambon. Tujuan dari kegiatan seminar ini adalah untuk menyampaikan informasi kepada daerah terkait mengenai kebijakan publik strategis yang dikeluarkan Kementerian Keuangan, yang berdampak luas terhadap masyarakat dan mempunyai kepentingan terhadap daerah dan mengidentifikasi masalah-masalah di bidang ekonomi sesuai dengan kondisi daerah. Penyelenggaraan seminar ini merupakan rangkaian dari seminar-seminar yang telah diselenggarakan sebelumnya di beberapa kota antara lain di Jayapura, Yogyakarta, Banda Aceh, Pekanbaru, Medan, Pangkal Pinang, Balikpapan dan Bengkulu.
Seminar ini dihadiri oleh sekitar 120 orang peserta dari berbagai kalangan, antara lain para akademisi dari Universitas Pattimura (Unpatti) dan beberapa universitas swasta di Ambon, dinas-dinas di lingkungan Pemda Ambon, perwakilan Perbankan (BI dan BRI) Ambon, Badan Pusat Statistik (BPS) Ambon, jajaran Kementerian Keuangan lingkup wilayah Ambon, dan undangan lainnya. Seminar dibuka oleh Mataro Nurdin Arta selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Ambon. Dalam sambutannya, Mataro Nurdin Arta menyampaikan beberapa hal antara lain tentang pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, menjaga stabilitas ekonomi, mempercepat pengentasan kemiskinan dan penganguran, pengembangan infrastruktur, ketahanan pangan, pembangunan minimum essential courses.
Pada seminar kali ini menampilkan 3 (tiga) orang pembicara yaitu Yonathan S. Hadi, Kepala Sub Direktorat Analisis Ekonomi Makro dan Pendapatan Negara, Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) sebagai pembicara pertama; Makmun Syadullah, Ahli Peneliti Utama pada BKF sebagai pembicara kedua; dan Aly Rahmat Saleh, Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ambon sebagai pembicara ketiga. Jalannya seminar ini dipandu oleh Stellamaris Matekohy, Dekan Fakultas Ekonomi Unpatti Ambon sebagai moderator.
Pada sesi pertama, Yonathan S. Hadi menyampaikan materi yang berjudul “Perkembangan Perekonomian Terkini dan APBNP 2013”. Dalam paparannya pembicara pertama menjelaskan beberapa hal antara lain hal-hal yang menyebabkan pembahasan RUU APBNP dipercepat, perkembangan ekonomi dunia yang berdampak terhadap perekonomian Indonesia dan adanya perubahan asumsi makro. Dipaparkan pula mengenai langkah pengamanan APBN yaitu pengendalian defisit dalam batas aman, program penanggulangan kemiskinan dan infrastruktur dan pembiayaan untuk menutup defisit.
Pada sesi kedua, Makmun Syadullah mempresentasikan ‘’Kebijakan Pengendalian Subsidi BBM”. Dalam presentasinya pembicara kedua menyoroti masalah utama subsidi BBM yaitu harga yang terlalu murah, uncontrolable dan tidak tepat sasaran serta dampak yang ditimbulkan antara lain meningkatnya beban fiskal, defisit current account, ketidakadilan, penyelundupan dan menghambat pengembangan energi alternatif.
Pada sesi ketiga, Aly Rahmat Saleh memaparkan mengenai “Pendaerahan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan”. Pembicara ketiga menjelaskan mengenai pemberian pengalihan pemungutan pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)-P2 berdasar Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah untuk PBB perkotaan dan perdesaan. Sementara berdasarkan KUP, ada 5 sektor dalam PBB: perdesaan, perkotaan, pertambangan, perkebunan dan kehutanan. Kesiapan di daerah Maluku baru 2 (dua) kabupaten/kota dari 11 (sebelas) kabupaten/kota yang sudah menyampaikan Raperda tentang pemungutan PBB. Pada kasus di beberapa daerah, biaya pemungutan lebih besar dibanding dengan potensi pendapatan yang dihasilkan.
Pada bagian akhir dari seminar ini dilaksanakan sesi diskusi dan tanya jawab. Para peserta seminar cukup antusias dalam mengikuti sesi ini. Peserta tidak hanya mengajukan pertanyaan kepada narasumber namun juga sharing mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi di Ambon dan metode-metode yang digunakan untuk menyelesaikannya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam seminar tersebut terjadi pertukaran informasi top down dan bottom up yang cukup baik. Seminar akhirnya ditutup dengan penyampaian kesimpulan oleh moderator dan pemberian cindera mata kepada para peserta yang telah berpartisipasi aktif dalam seminar tersebut oleh Kepala Kanwil DJPBN Ambon serta diakhiri dengan foto bersama.
Setelah selesainya seminar tersebut, pada sore harinya diselenggarakan acara talkshow dengan salah satu radio swasta lokal di Ambon, membahas topik dan menghadirkan narasumber yang sama dengan seminar tersebut. (hrat/tw).
