Focus Group Discussion Dukungan Fiskal Bagi Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia
Jakarta (30/08): Bertempat di Ruang Ikat Ulos, Hotel Four Season Kuningan, Jakarta, PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) bekerjasama dengan Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal (PPRF) Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Dukungan Fiskal Bagi Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia”, hari Jumat siang. Peserta FGD ini adalah pemimpin redaksi dan juga wartawan dari berbagai media baik cetak, online dan televisi; dari Kementerian Keuangan, dari PT SMI dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII). Hadir sebagai narasumber dalam FGD ini adalah Kepala PPRF BKF Freddy R. Saragih mewakili Bambang Brodjonegoro, Kepala BKF dari Kementerian Keuangan, Direktur Utama PT SMI, Emma Sri Martini, dan pengamat ekonomi Aviliani. Tampil sebagai moderator adalah Ruddy Kaharudin Gobel.
Narasumber pertama Freddy R. Saragih menyampaikan mengenai kebijakan fiskal pemerintah Indonesia untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Dalam materinya Freddy R. Saragih membahas mengenai fasilitas fiskal pemerintah untuk proyek Kerjasama Pemerintah Swasta/Public Private Partnership (KPS/PPP) di Inedonesia; dukungan kelayakan / Viability Gap Fund (VGF) untuk proyek; penjaminan pemerintah melalui PT PII.
Narasumber kedua Emma Sri Martini menyampaikan mengenai pelaksanaa tugas PT SMI dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Dalam materinya, Emma Sri Martini menjelaskan mengenai perkembangan kinerja PT SMI; perkembangan proyek-proyek KPS showcase SPAM Umbulan dan KA Bandara; dan hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaa proyek KPS.
Narasumber terakhir Aviliani menyampaikan tanggapan mengenai skema KPS terkait kepastian dalam pengoperasiannya contohnya terkait tarif pada jalan tol dan air minum yang harus ada jaminan kenaikan melalui penetapan. Aviliani juga menyoroti terkait problem percepatan pembangunan di daerah lain di luar jawa yang terkendala malasah kelistrikan. Aviliani juga menyarankan adanya skala prioritas dalam pembangunan infrastruktur. Salah satu yang penting adalah terkait proyek yang berhubungan dengan konektivitas seperti pelabuhan, jalan dan jembatan. Karena hal tersebut dapat mengurangi problem inflasi.
Diskusi kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab dari peserta, beberapa pertanyaan dari peserta antara lain mengenai contoh proyek KPS yang sudah selesai dilaksanakan dan mengenai pembangunan infrastruktur yang terlihat lambat.
Diskusi ini kemudian ditutup dengan penyampaian remark dari Bambang Brodjonegoro yang semula dijadwalkan hadir sebagai nara sumber. Namun karena ada kepentingan yang mendesak, Bambang Brodjonegoro dapat hadir di akhir sesi. Dalam pernyataannya Bambang Brodjonegoro menyampaikan bahwa terkait proyek infrastruktur di Indonesia, salah satu kelemahan Indonesia dalam daya saing ekonomi adalah sangat kurangnya infrastruktur. Masalah ini harus sangat segera dapat diselesaikan agar daya saing Indonesia tidak semakin ketinggalan. Ada beberapa masalah terkait pembangunan infrastruktur yang perlu penanganan contohnya mengenai pembebasan lahan. Masalah pembebasan lahan ini membutuhkan ketegasan pimpinan dalam pelaksanaannya. Karena tanpa adanya ketegasan terkait pembebasan lahan maka suatu proyek yang sudah direncanakan dengan baik tidak akan dapat dieksekusi. Contoh masalah lain adalah terkait penjaminan proyek infrastruktur seperti proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) yang terbentur ijin pemakaian hutan. Masalah-masalah tersebut tentunya mengganggu percepatan pembangunan infrastruktur dan harus segera ada penyelesaian. “Bahwa dukungan fiskal ini kalau pakai istilah optimisasi di mathematic, ini necessary but not sufficient at all. Karena untuk sufficient-nya, perlu ada political will terkait pertama land acquisition, yang kedua ketegasan bahwa PPP is the best way to achieve the most efficient development of infrastructur”, tutup Bambang.
Acara FGD ini kemudian dilanjutkan dan ditutup dengan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Kementerian Keuangan yang diwakili oleh Bambang Brodjonegoro, Kepala Badan Kebijakan Fiskal dengan PT SMI yang diwakili oleh Emma Sri Martini, Direktur Utama PT SMI, terkait perpanjangan masa tugas PT SMI dalam melakukan dukungan fasilitasi terhadap dua proyek showcase yaitu SPAM Umbulan dan KA Bandara.(aam/mi)
