Seminar Kebijakan Fiskal 2013 dan Perkembangan Ekonomi Terkini di Makassar
Makassar (03/10) : Selanjutnya di tahun 2013 ini, kegiatan Regional Economist diadakan di Makassar. Kegiatan Regional Economist di Makassar ini merupakan kegiatan Regional Economist seri ke-16, kelanjutan dari serangkaian kegiatan Regional Economist yang sebelumnya telah diselenggarakan di beberapa kota di Indonesia, seperti Jayapura, Yogyakarta, Banda Aceh, Pekanbaru, Medan, Pangkal Pinang, Malang, Balikpapan, Maluku, Bengkulu, Palangkaraya, Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Bandar Lampung. Badan Kebijakan Fiskal dan Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan bekerjasama menyelenggarakan "Seminar Kebijakan Fiskal 2013 dan Perkembangan Ekonomi Terkini” bertempat di Hotel Aryaduta, Makassar. Seminar ini dihadiri oleh 150 peserta yang terdiri dari pejabat vertikal Kementerian Keuangan di Provinsi Sulawesi Selatan, pejabat daerah setempat, para ekonom, dan civitas akademika. Seminar ini bertujuan untuk menampung aspirasi dari para pemangku kepentingan dan mengharapkan masukan demi memajukan pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan.
Seminar dimulai pada pukul 09.00 WITA dengan welcome speech oleh Arfan, Kakanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, Tenggara yang merupakan Plh. Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan. Arfan mengharapkan signifikansi kerjasama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan perkekonomian demi kesejahteraan rakyat dan bermuara pada dampak positif bagi Provinsi Sulawesi Selatan. Perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan masih terjaga secara kondusif dan stabil. Akan tetapi, ada beberapa tantangan yang dihadapi Provinsi Sulawesi Selatan, seperti adanya fiscal space yang terbatas sehingga pemerintah memiliki keterbatasan dalam mengalokasikan anggaran dan belanja di Provinsi Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, pemerintah pusat khususnya Kementerian Keuangan siap merespon masukan dari pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan di Provinsi Sulawesi Selatan.
Selanjutnya opening remarks oleh H. A. Yaksan Hamzah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, dan sekaligus membuka acara seminar ini. H. A. Yaksan Hamzah mengungkapkan apresiasi dan terima kasihnya kepada Kementerian Keuangan atas supportnya dalam meningkatkan kebijakan fiskal dan perekonomian di Provinsi Sulawesi Selatan. Pemerintah daerah mendapatkan banyak rekomendasi untuk mendorong pembangunan infrastruktur di Provinsi Sulawesi Selatan serta mendapatkan perhatian potensi dan dukungan kebijakan fiskal di bidang pertanian, perkebunan, pertambangan, dan migas. Provinsi Sulawesi Selatan juga sangat membutuhkan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai. H. A. Yaksan Hamzah sangat mengharapkan adanya pendekatan kebijakan fiskal dan kerjasama dari berbagai pihak untuk membangun percepatan pembangunan di Indonesia Bagian Timur, khususnya Provinsi Sulawesi Selatan. Diharapkan juga Provinsi Sulawesi Selatan agar menjadi pilar dan contoh secara nasional.
Kemudian dilanjutkan dengan sesi pemaparan dari para narasumber. Narasumber pertama, Luky Alfirman, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, BKF, yang memaparkan perkembangan perekonomian terkini. Menurut McKinsey Report September 2012, Indonesia menempati urutan ke-16 untuk National GDP 2012, menempati urutan ketiga untuk persentase GDP growth, serta menempati urutan pertama untuk Growth Deviation. Narasumber kedua, Bilmar Parhusip, Kakanwil DJPB Provinsi Sulawesi Selatan, yang menjelaskan perkembangan fiskal regional Provinsi Sulawesi Selatan. Dan narasumber ketiga, Taslim Arifin, Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin, dengan paparannya mengenai peranan keunggulan lokal terhadap perkembangan ekonomi regional. Sesi pemaparan ini dimoderatori oleh Hamid Paddu, Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin. Sama halnya dengan Arfan, Hamid Paddu mengharapkan dengan adanya seminar ini agar lebih memperkuat kebijakan fiskal regional dan meningkatkan perekonomian di Provinsi Sulawesi Selatan.
Untuk merespon pemaparan dari ketiga narasumber tersebut, moderator membuka sesi tanya jawab agar para peserta dapat memberikan pertanyaan dan masukan yang sebagian besar berkaitan dengan sinkronisasi kebijakan fiskal dengan kebijakan moneter, serta perlu adanya kajian persentasi pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi di daerah sesungguhnya. (s/aip)
