Pre-High Level Policy Dialogue Canberra, Australia, 14 November 2013
Canberra(14/10): Dilaksanakan Pertemuan Pendahuluan High Level Policy Dialogue (Pre-HLPD) antara Kementerian Keuangan Indonesia dan Australian National University (ANU) di Kampus ANU di Canberra, Australia. HLPD merupakan forum dialog untuk membahas kondisi perekonomian Indonesia terkini beserta current issue lain yang menyertainya. Dialog yang telah dimulai sejak enam tahun lalu tersebut, ditujukan untuk menjaring masukan bagi penyusunan rekomendasi kebijakan ekonomi di Indonesia.
Dalam Pre-HLPD kali ini, Delegasi Indonesia dipimpin oleh Wakil Menteri Keuangan, Bapak Bambang Brodjonegoro dengan anggota delegasi yang terdiri atas Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro-BKF, Kepala Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral-BKF, Direktur Kebijakan Moneter Bank Indonesia, Direktur Keuangan Negara dan Analisa Moneter Bappenas, dan beberapa orang staf dari BKF-Kementerian Keuangan. Pada sisi lain, Delegasi ANU dipimpin oleh Profesor Hal Hill didampingi oleh beberapa dosen dan mahasiswa ANU. Di samping itu, hadir pula perwakilan dari Australian Treasury dan beberapa delegasi lainnya. Bertindak sebagai Chairman dalam Pre-HLPD adalah Profesor Hal Hill, sedangkan Wakil Menteri Keuangan menyampaikan keynote speech.
Dalam paparannya, Bapak Bambang Brodjonegoro menjelaskan mengenai kondisi perekonomian RI terkini dengan highlight sebagai berikut (i) pertumbuhan ekonomi sampai dengan semester 1 tahun 2013 mencapai 5,8%, (ii) tingkat inflasi pada bulan Oktober 2013 sebesar 8,32% year-on-year, (iii) rasio utang pemerintah terhadap GDP 23,4%, (iv) defisit anggaran sebesar 2,4%, dan (v) defisit neraca berjalan (current account) sebesar US$9.8 milyar atau 4.4% dari GDP pada kuartal 2 tahun 2013. Mempertimbangkan kondisi ekonomi makro dimaksud, pada dasarnya, kebijakan Pemerintah RI saat ini ditujukan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi pada tingkat yang moderat, menjaga agar inflasi dalam tingkatan yang rendah, menurunkan defisit fiskal, menurunkan rasio utang pemerintah terhadap GDP, dan mengurangi defisit neraca berjalan serta mendorongnya agar menjadi positif.
Pada sesi diskusi, para peserta Pre-HLPD menyampaikan tanggapan dan masukan antara lain mengenai (i) perlunya perbaikan data perekonomian khususnya data kependudukan, (ii) usulan untuk menerapkan kebijakan keranjang mata uang (basket currency) guna mengurangi ketergantungan terhadap USD sehingga volatilitas nilai tukar dapat lebih terjaga, (iii) usulan untuk melakukan perbaikan kebijakan dalam sektor industri, (iv) perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam proses perekonomian, (v) kebijakan terkait ketenagakerjaan, dan (vi) kebijakan terkait pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara. Atas tanggapan dan masukan dari para peserta tersebut, Wakil Menteri Keuangan memberikan penjelasan dengan dilengkapi keterangan dari Bank Indonesia dan Bappenas.
Pre-HLPD ditutup dengan diskusi mengenai tema untuk HLPD 2014 yang akan diselenggarakan di Jakarta pada bulan Maret 2014. Tema tersebut adalah Structural Reforms dengan fokus bahasan pada industrial policy, energy policy, dan revenue policy. Wakil Menteri Keuangan menyarankan agar isu hilirisasi (downstreaming) mineral dapat menjadi salah satu pokok bahasan dalam HLPD 2014.
Setelah pelaksanaan Pre-HLPD, Wakil Menteri Keuangan memimpin Delri melakukan Bilateral Economic Policy Dialogue (BEPD) dengan Australian Treasury. Dialog ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman (MoU) yang telah ditandatangani oleh Menteri Keuangan RI dan Australian Treasurer guna memperkuat kerja sama bilateral bidang keuangan antara Indonesia-Australia. Beberapa isu yang dibahas dalam BEPD kali ini adalah (i) G20, terkait dengan agenda yang akan diangkat oleh Australia sebagai Chairman G20 pada tahun 2014, (ii) perkembangan ekonomi global terkini, yang mana kedua negara saling bertukar pandangan mengenai isu-isu perekonomian global terkini dan tantangan yang dihadapi, dan (iii) Productivity enhancing reforms yang membahas mengenai upaya-upaya memperbaiki tingkat produktivitas ekonomi.
Pada akhir agenda di Canberra, Wakil Menteri Keuangan melakukan pertemuan dengan pejabat dari Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT). Departemen ini sebelumnya bernama The Australian Agency for International Development (AusAID). Dalam pertemuan tersebut, Wakil Menteri Keuangan kembali menjelaskan mengenai kondisi perekonomian Indonesia terkini beserta kebijakan-kebijakan yang menyertainya. Menanggapi permintaan DFAT untuk memberikan review atas program-program DFAT di Indonesia, Wakil Menteri Keuangan menjelaskan bahwa DFAT telah berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia antara lain melalui penyediaan stand by facility untuk mendukung APBN melalui skema Deferred Drawdown Option (DDO), dukungan terhadap pembangunan infrastruktur melalui skema Public Private Partnership (PPP), upaya pengentasan kemiskinan, dan penyediaan beasiswa bagi para mahasiswa Indonesia untuk belajar di Australia. Pada akhir pertemuan, Wakil Menteri Keuangan menyampaikan harapan agar kerja sama bilateral Indonesia-Australia dapat terus ditingkatkan di berbagai bidang.(dal)
