Seminar Kebijakan Fiskal 2014 dan Perkembangan Ekonomi Terkini di Mataram

Mataram (07/05): Kegiatan Regional Economist berupa seminar dengan tema “Kebijakan Fiskal 2014 dan Perkembangan Ekonomi Terkini” di Hotel Lombok Raya Mataram, adalah kegiatan kesepuluh dari serangkaian acara Kementerian Keuangan yang telah diselenggarakan di beberapa kota di Indonesia yaitu Madura, Medan, Bandung, Jayapura, Balikpapan, Aceh, Jogja, Semarang, dan Serang. Kegiatan yang diprakarsai oleh Badan Kebijakan Fiskal dan Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, serta bekerja sama dengan Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) ini, bertujuan untuk menyampaikan kebijakan pemerintah kepada para akademisi dan masyarakat Provinsi NTB agar dapat memberikan umpan balik dan respon positif dari para pemangku kepentingan terutama terkait Perkembangan Perekonomian dan Kebijakan Fiskal Terkini, serta Penguatan Fiskal Daerah.

Pejabat yang hadir dalam seminar ini adalah Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB, Pejabat Pemda dan BPKP setempat, perwakilan Kantor Pelayanan Pajak dan Bea Cukai, perwakilan dari Bank Indonesia dan Pertamina, serta para akademisi dari Universitas Mataram NTB. Dihadiri sekitar 100 orang peserta, acara seminar ini dibuka oleh Supriyo, selaku Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi NTB, yang juga merupakan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB. Dalam sambutannya, Supriyo mengutarakan bahwa kegiatan seminar ini sebagai wadah mencermati perekonomian internasional dan bagaimana dampaknya terhadap perekonomian nasional khususnya NTB. Seminar ini juga memaparkan bagaimana Kementerian Keuangan dengan sinergis menjaga stabilitas ekonomi nasional salah satunya melalui upaya penguatan fiskal daerah melalui transfer dana ke daerah. Kegiatan ini sekaligus merupakan upaya strategis untuk mempertemukan Kemenkeu dengan para pelaku ekonomi dan Pemda NTB sehingga terjalin kerja sama yang baik untuk mendukung perekonomian NTB. 

Selanjutnya, Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Haryana, berkesempatan untuk menyampaikan keynote speech-nya yang berfokus kepada pelaksanaan kebijakan fiskal yang sehat dan efektif. Beliau memaparkan, sesuai dengan Nota Keuangan Tahun 2014, tema arah kebijakan fiskal tahun anggaran 2014 adalah "Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkualitas, dan Berkelanjutan Melalui Pelaksanaan Kebijakan Fiskal Yang Sehat dan Efektif". Untuk mewujudkan arah kebijakan fiskal tersebut terdapat empat langkah utama yang akan dilaksanakan pemerintah yaitu: (1) memberikan insentif fiskal untuk kegiatan ekonomi strategis, (2) meningkatkan belanja modal secara signifikan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, (3) memanfaatkan utang untuk belanja produktif, dan (4) meningkatan kinerja Badan Usaha Milik Negara untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pemberdayaan koperasi dan UMKM. Beliau menambahkan, pengelolaan keuangan negara kita menghadapi berbagai dinamika lingkungan yang tidak mudah untuk kita pahami dan kelola dengan baik dengan waktu dan sumber daya yang kita miliki, apalagi kalau kita lakukan secara parsial. Dinamika tersebut antara lain meliputi dinamika ekonomi global dan domestik, dinamika penegakan governance, dan dinamika kehidupan poleksosbudkamtibmas. Oleh karena itu, peran dari sistem Forum Regional Economist ini menjadi bertambah penting.

Seminar ini dimoderatori oleh Syafriadi, Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Ditjen Perbendaharaan. Hadir sebagai pembicara dalam seminar ini ialah Ferry Irawan, Kepala Bidang Analisis Moneter dan Lembaga Keuangan, Pusat Kebijakan Ekonomi Makro BKF, Esthi Budilestari, Kepala Sub Direktorat Pelaksanaan Transfer II DJPK, dan Prayitno Basuki, Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Mataram yang juga merupakan Regional Economist Provinsi NTB.

Sesi pertama disampaikan oleh Ferry Irawan yang memaparkan Perkembangan Perekonomian dan Kebijakan Fiskal Terkini Indonesia. Ferry mengawali penjelasannya kepada peserta dengan kilas balik tahun 2013 mengenai bagaimana kebijakan pemerintah yang telah dikeluarkan tahun 2013 lalu telah berhasil mengurangi tekanan perekonomian dalam jangka pendek. Beliau juga menyampaikan bahwa ekonomi Indonesia mampu berada dalam kondisi membaik sehingga stabilitas perekonomian tetap terjaga. Memasuki tahun 2014 ini, menurut Ferry Irawan, perkembangan perekonomian global diperkirakan akan tumbuh lebih baik meskipun masih akan menghadapi risiko pelemahan (downside risk) seperti adanya potensi gejolak likuiditas global yang disebabkan oleh kemungkinan dilakukannya exit policy kebijakan moneter longgar di negara-negara maju yang dapat berdampak pada pembalikan arus modal di negara-negara berkembang serta adanya risiko gejolak harga komoditas pasar global yang dipengaruhi oleh kondisi perekonomian global dan faktor geopolitik sehingga berdampak pada fluktuasi harga minyak dan komoditas ekspor. Dalam kesempatan tersebut, juga dijelaskan hal-hal terkait perkembangan perekonomian Indonesia yang saat ini secara keseluruhan cukup baik untuk menjadi tolok ukur dalam menghadapi tantangan perekonomian di masa depan. Bahkan kajian dari McKinsey (2012) menyatakan bahwa Indonesia memiliki potensi pada tahun 2030 menjadi negara dengan ekonomi terbesar ke-7 di dunia. Di akhir penjelasannya, Ferry Irawan menyampaikan apa saja yang menjadi kerangka strategi kebijakan fiskal yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam menghadapi tantangan perekonomian global dan domestik ke depan, yaitu: (1) pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing dan inklusif, (2) stabilitas ekonomi dan sistem keuangan, (3) keseimbangan eksternal, (4) kesejahteraan masyarakat dan perlindungan sosial, dan (5) fiskal yang berkesinambungan.

Pembicara selanjutnya dalam sesi kedua ialah Esthi Budilestari. Beliau menjelaskan mengenai arah kebijakan transfer ke daerah yang diantaranya  bertujuan untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah, mendukung kesinambungan fiskal nasional, serta dalam rangka meningkatkan perhatian terhadap pembangunan di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan. Kebijakan transfer ke daerah diwujudkan melalui Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus (Otsus) & Penyesuaian. Beliau juga menjelaskan dengan detail setiap jenis dari Dana Perimbangan seperti Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang kesemuanya merupakan dana yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal. Selain itu, beliau juga menjelaskan mengenai Dana Otonomi Khusus (Otsus) dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah sebagaimana ditetapkan dalam UU Otsus, juga mengenai Dana Penyesuaian yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan tertentu sesuai peraturan perundang-undangan. Berdasarkan data APBN, komitmen pemerintah pusat dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal daerah cukup besar dengan adanya kenaikan anggaran transfer ke daerah setiap tahunnya, dan pada APBN 2014 mencapai Rp 592,6 triliun. Dalam kesempatan tersebut, Esthi Budilestari juga menyampaikan komitmen pemerintah pusat dalam hal pendidikan serta kesejahteraan guru melalui mekanisme transfer ke daerah. Hal tersebut telah diwujudkan pada tahun 2013 melalui Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang dialokasikan sebesar Rp43.057,8 M dan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD yang dialokasikan sebesar Rp2.412 M. Dalam hal pendidikan, pemerintah pusat menyediakan alokasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang ditujukan terutama untuk stimulus bagi daerah, tetapi bukan sebagai pengganti dari kewajiban daerah dalam menyediakan anggaran pendidikan dalam APBDnya. Di akhir sesinya, beliau juga menjelaskan bahwa pemerintah pusat juga menyediakan alokasi insentif untuk daerah yang memiliki prestasi dalam hal pencapaian kinerja di atas rata-rata nasional di bidang pengelolaan keuangan, pendidikan, dan ekonomi kesejahteraan melalui skema Dana Insentif Daerah (DID).

Sesi ketiga membahas mengenai Perkembangan Perekonomian Provinsi NTB yang disampaikan oleh  Prayitno Basuki. Beliau mengawali paparannya dengan menyampaikan prestasi Provinsi NTB yaitu Pemenang ke-3 Anugerah Pangripta Nusantara Utama dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2014 tingkat Provinsi Kategori B dan Juara Terbaik I MDG’s Award 2014 (terbanyak dan tercepat). Selanjutnya, dijelaskan bahwa perekonomian Provinsi NTB cukup fluktuatif dan adanya ketergantungan pada sektor publik dalam mendukung pertumbuhan ekonominya. Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, telah terjadi pergeseran sektor perekonomian dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Beliau juga menjelaskan dukungan pemerintah daerah yang cukup baik pada sektor dan komoditas unggulan (sapi, jagung, rumput laut-Pijar dan Pariwisata) sehingga berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat. Dilihat dari indikator tenaga kerja, secara konsisten Provinsi NTB melalui berbagai program dan kegiatan berbasis pengembangan ekonomi lokal telah mampu menekan angka pengangguran terbuka, namun belum dapat memberikan penyerapan tenaga kerja yang berkualitas karena masih tingginya angka setengah menganggur di Provinsi NTB. Dilihat dari angka kemiskinannya, Provinsi NTB cukup progresif dalam menekan angka kemiskinan yang dibuktikan dengan angka kemiskinan Provinsi NTB semakin menurun serta jarak antara angka kemiskinan nasional dengan Provinsi NTB yang juga semakin menurun dalam 5 tahun terakhir. Menutup penjelasannya, Bapak Prayitno Basuki menyampaikan rekomendasi diantaranya ialah dengan melakukan industrialisasi komoditas unggulan NTB, penyiapan SDM yang kompeten dan profesional, serta penciptaan usahawan muda dengan dukungan dari pemerintah, dunia swasta, dan perguruan tinggi. Selain itu, diperlukan juga dukungan terhadap infrastruktur dan sarana prasarana di wilayah produktif pengembang komoditas unggulan di tingkat perdesaan.

Seminar kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang juga merupakan bagian akhir dari seminar ini. Antusiasme para peserta seminar sangat baik pada sesi ini. Hal ini terbukti dengan banyaknya peserta yang mengajukan pertanyaan kepada para pembicara. Media lokal TVRI Mataram juga berkesempatan untuk meliput acara ini. Seminar akhirnya ditutup dengan penyampaian kesimpulan oleh moderator bahwa tantangan perekonomian global yang akan dihadapi Indonesia perlu disikapi melalui sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Acara seminar kemudian ditutup oleh Supriyo (Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB) dan dilanjutkan dengan makan siang bersama. (gcw/ri)