Seminar Kebijakan Fiskal 2014 dan Perkembangan Ekonomi Terkini di Makassar

Makassar (22/5): Dalam rangka menyosialisasikan kebijakan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah dan mengumpulkan ide-ide dan masukan untuk perumusan dan penyusunan kebijakan selanjutnya serta meng-update perkembangan perekonomian terkini kepada pemangku kepentingan di daerah, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bekerja sama dengan Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Sekretariat Jenderal Kemenkeu dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Kemenkeu kembali menyelenggarakan Seminar Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Perekonomian Terkini. Tujuan dari seminar ini adalah untuk menjalin komunikasi yang efektif antara Kementerian Keuangan, pemerintah daerah, akademisi, dan pelaku usaha di daerah. Penyelenggaraan seminar kali ini bertempat di Jasmine Ballroom, Hotel Grand Clarion Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Seminar di Makassar ini merupakan seminar ke-14 dari seminar yang rencananya akan di selenggarakan di seluruh ibukota provinsi di Indonesia.

Doa dan lagu Bagimu Negeri mengawali seminar yang dihadiri sekitar 200 peserta yang berasal dari berbagai kalangan diantaranya akademisi, birokrat pemerintah daerah, perbankan, pelaku usaha, dan masyarakat. Acara kemudian dilanjutkan dengan penyampaian sambutan oleh Alfiker Siringoringo, Kepala Kantor Wilayah DJPB Sulsel. Dalam sambutannya Alfiker Siringoringo menyampaikan bahwa seminar ini merupakan forum dan sarana terbaik bagi pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan untuk bertukar informasi, pengetahuan, dan berdiskusi seputar pengelolaan fiskal dalam rangka memperkaya pemikiran dalam proses perumusan kebijakan di negara Indonesia. Pelaksanaan seminar ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dan hasilnya dapat dituangkan dalam berbagai kebijakan dan tindakan-tindakan untuk kemajuan ekonomi nasional pada umumnya dan Sulsel pada khususnya.

Seminar kali ini menghadirkan tiga pembicara yaitu Yoopi Abimanyu, Peneliti Madya pada Pusat Kebijakan Ekonomi Makro (PKEM) BKF; Ubaidi Socheh Hamidi, Kepala Subdirektorat Evaluasi Dana Desentralisasi dan Perekonomian Daerah, Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Kemenkeu; Taslim Arifin, Ekonom Fakultas Ekonomi Universitas Hassanudin Makassar; dan dimoderatori oleh Siska Indirawati, Kepala Bidang Data Ekonomi Makro dan Administrasi Pengkajian, PKEM BKF.

Pembicara pertama, Yoopi Abimanyu menyampaikan mengenai Perkembangan Makro Ekonomi Indonesia. Yoopi mengawali dengan menjelaskan perkembangan ekonomi global. Perkembangan perekonomian global tahun 2014 diperkirakan akan tumbuh lebih baik meskipun mempunyai risiko yang negatif. Volume perdagangan dunia diperkirakan masih akan meningkat meskipun moderat, sementara inflasi diperkirakan mereda. Namun demikian potensi pengurangan stimulus moneter oleh The Fed dan pelemahan harga komoditas mendorong ekonomi ke keseimbangan yang baru. Yoopi kemudian melanjutkan dengan update perekonomian Indonesia. Sejak Awal tahun 2014, rupiah dan IHSG mengalami penguatan yang cukup baik di antara negara-negara lain di kawasan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia jauh lebih stabil dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya. Terkait perkembangan ekonomi global dan domestik yang terjadi, pemerintah telah melakukan respon kebijakan yang berdampak pada berkurangnya tekanan pada pasar keuangan, penurunan inflasi, neraca perdagangan kembali surplus, defisit neraca berjalan mengecil, pertumbuhan ekonomi lebih baik dan Foreign Direct Investment (FDI) relatif tinggi. Pemerintah juga telah menyiapkan kebijakan yang antisipasif dalam mencegah dan memitigasi terjadinya krisis.

Pembicara kedua, Ubaidi Sochech Hamidi menyampaikan evaluasi kebijakan pendanaan dan keuangan daerah. Ubaidi menjelaskan mengenai hubungan keuangan pusat dan daerah saat ini, kondisi fiskal dan perekonomian se-Provinsi Sulsel, dan evaluasi kebijakan dan pengaturannya ke depan. Kebijakan fiskal daerah harus sejalan dan mendukung dengan keempat kebijakan makro nasional yaitu kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kebijakan neraca pembayaran, dan kebijakan sektor riil. Seluruh kebijakan makro, terutama kebijakan fiskal mempengaruhi kebijakan transfer ke daerah. Terkait dengan kondisi fiskal dan perekonomian Sulsel, Ubaidi menyampaikan bahwa pendapatan dan belanja daerah se-provinsi cenderung meningkat. Rasio belanja pegawai per total belanja se-Provinsi Sulsel di tahun 2012-2014 masih lebih tinggi dari nilai rata-rata nasional. Rasio belanja modal per total belanja menunjukkan tren yang relatif stabil namun masih berada di bawah rata-rata nasional. Tingkat ketergantungan Pemda se-Provinsi Sulsel terhadap dana transfer pemerintah lebih tinggi dibandingkan rata-rata daerah secara nasional. Rasio pendapatan se-Provinsi Sulsel menunjukkan relatif stabil meskipun lebih rendah dari rasio ruang fiskal nasional. Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulsel berfluktuasi selama periode 2010-2012. Selama periode ini laju pertumbuhan berada di atas laju pertumbuhan ekonomi nasional. Namun pendapatan perkapita Provinsi Sulsel berada di bawah nasional meskipun terus mengalami kenaikan pada periode periode. Ubaidi kemudian mengakhiri presentasinya dengan menyampaikan evaluasi kebijakan dan pengaturan ke depan mengenai pendanaan desentralisasi.

Pembicara ketiga, Taslim Arifin menyampaikan mengenai Perkembangan Ekonomi Regional dan Tantangan  Ke Depan Propinsi Sulawesi Selatan dan Barat. Taslim menjelaskan bahwa kualitas pertumbuhan ekonomi wilayah merupakan hal yang penting. Peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari peningkatan kesejahteraan/kualitas hidup, penanganan kemiskinan absolut, peningkatan kualitas lingkungan hidup, dan pemerataan. Pada tahap selanjutnya akan tercipta perubahan teknostruktur, transformasi struktural, dan share economy yang lebih baik. Tahap berikutnya adalah terciptanya kondisi dan keadaan yang mendukung kohesi sosial, modal sosial, dan stabilitas pertumbuhan ekonomi wilayah. Dengan hal-hal tersebut kualitas pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat dilihat. Taslim kemudian menyampaikan pandangannya mengenai kondisi politik terhadap realitas sosial ekonomi di Indonesia. Taslim juga menyampaikan pandangannya terkait masalah transformasi vertikal, solusi terhadap sistem dan kelembagaan ekonomi (dari kelembagaan politik dan ekonomi ekstraktif ke inklusif), dan pengembangan perusahaan daerah melalui pemanfaatan jejaring supply chain global.

Seminar kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang juga merupakan bagian akhir dari seminar ini. Antusiasme para peserta seminar sangat baik pada sesi ini. Hal ini terbukti dengan banyaknya peserta yang mengajukan pertanyaan kepada para pembicara. Seminar akhirnya ditutup dengan penyampaian kesimpulan oleh moderator.(mi/atn)