Sosialisasi Kebijakan Fiskal Pada Kunjungan Mahasiswa STIE Kusuma Negara Jakarta

Jakarta (04/06): Bertempat di Aula Nusantara, Gedung Radius Prawiro Lantai 1, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan kembali mengadakan sosialisasi kebijakan fiskal dalam rangka mensosialisaikan kebijakan-kebijakan terkini terhadap dunia akademisi. Sosialisasi kali ini dilaksanakan pada Kunjungan Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Kusuma Negara Jakarta ke BKF.

Sosialisasi yang dihadiri 105 peserta yang terdiri dari Ketua STIE Kusuma Negara, Dosen dan mahasiswa ini dimulai dengan sambutan oleh Lukas Lantip Ciptadi, Kepala Bagian Umum, Sekretariat BKF, yang mewakili Sekretaris BKF. Dalam sambutannya, Lukas Lantip Ciptadi mengawali dengan mengenalkan struktur organisasi Kementerian Keuangan secara garis besar. Kemudian Lukas menjelaskan secara lebih rinci mengenai visi dan misi, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, dan karakteristik BKF sebagai salah satu unit eselon I di Kementerian Keuangan.

Acara kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua STIE Kusuma Negara, Profesor Arief. Dalam sambutannya, Prof. Arief menyampaikan ucapan terima kasih atas sambutan yang diberikan kepada STIE Kusuma Negara oleh BKF dalam kegiatan sosialisasi ini. Prof Arief yang juga Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta di Indonesia berharap acara sosialisasi ini juga bisa diadakan kepada perguruan tinggi-perguruan tinggi lain di Jakarta. Selain itu Prof. Arief juga berharap kegiatan sosialisasi pada kunjungan mahasiswa STIE Kusuma Negara ini bisa diadakan lagi di tahun-tahun mendatang. Di akhir sambutannya, Prof. Arief mengutarakan beberapa pertanyaan kepada para narasumber yang dapat dijadikan bahan diskusi oleh para dosen dan mahasiswanya terkait materi yang disampaikan yaitu mengenai Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 dan kebijakan ekonomi syariah di Indonesia.

Sosialisasi kali ini menghadirkan 2 (dua) narasumber, yaitu Parjiono, Kepala Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral (PKRB) BKF yang menyampaikan materi dengan judul Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 Dalam Perspektif Kerja Sama Keuangan ASEAN; dan Muhammad Afdi Nizar, Peneliti Madya pada Pusat Kebijakan Ekonomi Makro (PKEM) BKF yang menyampaikan materi dengan judul Peranan Pemerintah dalam Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia; serta dimoderatori oleh Ivan Yulianto, Kepala Subbidang Risiko Keuangan Dan Pengelolaan Utang, Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal (PPRF) BKF.

Narasumber pertama, Parjiono mengawali pemaparannya dengan menyampaikan penjelasan mengenai MEA. MEA adalah bentuk integrasi Ekonomi ASEAN yang direncanakan akan tercapai pada tahun 2015. Intisari dan karakteristik utama MEA adalah pasar tunggal dan basis produksi; kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi; kawasan dengan pembangunan ekonomi yang setara; dan Kawasan yang terintegrasi ke dalam ekonomi global. Parjiono menekankan terkait isu dan tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam menghadapi MEA 2015 yaitu MEA dipandang akan membawa dampak positif bagi peningkatan ekspor dan aliran investasi ke Indonesia; langkah kolektif ASEAN, seperti pengembangan infrastruktur dan Financial Inclusion, sejalan dengan program reformasi ekonomi Indonesia yang selama ini aktif memainkan peran dalam mendorong proses integrasi di tingkat ASEAN; serta masalah kesiapan daya saing nasional. Dalam menghadapi MEA 2014, Pemerintah Indonesia menyiapkan respon kebijakan yang berkaitan dengan Pengembangan Industri Nasional, Pengembangan Infrastruktur, Pengembangan Logistik, Pengembangan Investasi, dan Pengembangan Perdagangan.

 Narasumber kedua, Muhammad Afdi Nizar mengawali pemaparannya dengan menyampaikan kondisi perekonomian Indonesia. Afdi Nizar menjelaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih sangat sehat, Pertumbuhan ekonomi Indonesia dibandingkan dengan negara anggota G20 dan Emerging Markets masih cukup tinggi dan relatif stabil. Kondisi perekonomian tersebut dapat tercipta karena adanya peran dari pemerintah melalui regulasi (termasuk yang terkait dengan ekonomi syariah) dan APBN; dan partisipasi masyarakat baik melalui kegiatan ekonomi konvensional dan berbasis syariah. Pengembangan kegiatan ekonomi syariah di Indonesia lebih bersifat market driven dan bottom up dan lebih bertumpu pada sektor riil. Di Indonesia fatwa tentang produk-produk syariah bersifat  terpusat pada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang independen. Perkembangan kegiatan ekonomi berbasis syariah di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat antara lain: tumbuhnya sektor perbankan syariah, pasar modal syariah, reksadana syariah, sukuk, dan pengelolaan zakat.

Acara kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang merupakan bagian akhir dari sosialisasi ini. Antusiasme para peserta sangat baik pada acara sosialisasi ini. Hal ini terbukti dengan banyaknya peserta baik dosen maupun mahasiswa yang mengajukan pertanyaan kepada para narasumber terutama terkait masalah kesiapan Indonesia menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN tahun 2015 dan perkembangan ekonomi syariah dalam mendukung perkembangan perekonomian Indonesia. Sosialisasi akhirnya ditutup dengan penyampaian kesimpulan oleh moderator yang kemudian dilanjutkan dengan pemberian doorprize kepada para peserta yang telah mengajukan pertanyaan terbaik serta tukar-menukar cindera mata antara perwakilan BKF dengan perwakilan STIE Kusuma Negara. (mi/gh)