Joint Coordinating Commitee Antara Badan Kebijakan Fiskal dan Japan International Cooperation Agency

Jakarta (6/10): Badan Kebijakan Fiskal (BKF) bersama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) telah menyelenggarakan Joint Coordinating Committee (JCC) meeting pada tanggal 9 September 2014 di Hotel Double Tree, Jakarta. Pertemuan ini digelar sebagai bagian dari kerja sama BKF dan JICA yang bertujuan untuk membahas perkembangan dari empat projects output yang telah disepakati oleh BKF dan JICA, yaitu mekanisme pembiayaan untuk Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK), insentif fiskal untuk pengembangan kota hijau, pengembangan asuransi pertanian, dan pengembangan instrumen ekonomi lingkungan hidup, khususnya pada instrumen Payment Environmental Service (PES).

Acara JCC meeting tersebut dihadiri oleh perwakilan dari kementerian/lembaga terkait, antara lain Kepala Badan Perencanaan Pembanguan Daerah Sumatera Selatan (Bappeda Sumsel), Direktur Jasa Keuangan dan BUMN – Bappenas, perwakilan Kementerian Pertanian, dan perwakilan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Dari lingkungan Kementerian Keuangan dihadiri perwakilan dari setiap pusat di BKF serta perwakilan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA). Selain itu, hadir pula perwakilan dari JICA dan perwakilan dari Kedutaan Besar Jepang di Indonesia.

Pada sesi pembukaan JCC Meeting, Syurkani Ishak Kasim selaku Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral (PKPPIM) dan Mikiya Saito selaku Senior Representative dari JICA Office Indonesia memberikan opening remarks. Kepala PKPPIM menyampaikan bahwa JCC meeting merupakan implementasi kerja sama government-to-government antara Indonesia dan Jepang. Kerja sama yang dibangun diharapkan selaras dengan arah pembangunan Indonesia serta berada dalam koridor kesinambungan fiskal dan stabilitas makroekonomi. Mikiya Sato menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan serta mengharapkan agar kerja sama ini dapat berjalan lebih baik di masa mendatang. Oleh karena itu, JCC meeting perlu dilaksanakan sebagai sarana untuk mengetahui perkembangan terkini serta saling bertukar ide maupun pendapat untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan proyek-proyek tersebut. Selain itu, pertemuan dimaksudkan untuk menentukan rencana implementasi proyek ke depan.

Pada sesi berikutnya, Joko Tri Haryanto, peneliti madya PKPPIM, memaparkan perkembangan dari masing-masing projects output, antara lain terkait status proyek terkini, hambatan proyek, serta rencana tindak lanjut di masa mendatang.

• Pembiayaan untuk RAD-GRK
  • Telah diselenggarakan Focus Group Discussion (FGD) terkait RAD-GRK dan sosialisasi budget tagging dan budget scoring. Lebih lanjut, implementasi budget tagging dan budget scoring diharapkan dapat terlaksana dalam APBN 2015. Hambatan proyek ini adalah masih belum jelasnya sumber dana untuk pembiayan RAD-GRK. Oleh karena itu, sedang diupayakan sumber pendanaan di luar APBN, misalnya melalui ICCTF (Indonesia Climate Change Trust Fund), Pusat Investasi Pemerintah (PIP), Joint Crediting Mechanism (JCM), dan sebagainya.

• Insentif fiskal pengembangan kota hijau
  • BKF telah menyelenggarakan audit energi pada gedung pemerintah di Kota Surabaya. Selain itu, BKF telah menyampaikan surat kepada Walikota Surabaya yang berisi rencana dijadikannya Surabaya sebagai pilot project pengembangan kota hijau di Indonesia. Namun, masih diperlukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Surabaya terkait hal tersebut.

• Asuransi Pertanian
  • PKPPIM bersama dengan PKAPBN dan PPRF sedang mempersiapkan pelaksanaan asuransi pertanian di Indonesia, sesuai bidang tugasnya masing-masing. Dari sisi risiko fiskal, PPRF telah menyusun kajian mengenai persiapan implementasi asuransi pertanian. Namun, masih perlu dilakukan studi lebih lanjut guna mendapatkan mekanisme asuransi pertanian yang terbaik. Koordinasi internal Kementerian Keuangan tengah dilakukan terkait pengalokasian anggaran untuk asuransi pertanian dalam APBN 2015 serta sedang disusun kerangka kerja jangka panjang sebagai acuan alokasi anggaran untuk asuransi pertanian. Saat ini tengah dibangun komunikasi dengan Kementerian Pertanian dan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) untuk membahas mekanisme terbaik dari asuransi pertanian serta koordinasi internal lanjutan antar unit terkait di lingkungan Kementerian Keuangan.

• Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup
  • PKPPIM telah menyusun draf laporan awal study mapping mengenai PES dan finalisasi laporan.

Kemudian, Masato Kawanishi, adviser JICA Indonesia menyampaikan summary perkembangan proyek serta mengingatkan kembali tujuan kerja sama BKF dan JICA ini yaitu meningkatnya kapasitas BKF sebagai unit pembuat kebijakan di Kementerian Keuangan, khususnya dalam mempromosikan green economy.

Pertemuan dilanjutkan dengan sesi diskusi dengan peserta pertemuan yang memberikan usulan dan masukan sesuai dengan bidang mereka masing-masing. Salah satu masukan yang cukup penting adalah mengenai pengembangan kota hijau, dimana sebaiknya pengembangan tersebut ditujukan pada kota-kota kecil yang berpotensi sebagai pilot project dan diharapkan dapat mendorong berkembangnya pembangunan hijau di kota-kota lain. Masukan diharapkan dapat menjadikan program kerjasama BKF dan JICA dapat berjalan lebih baik di masa mendatang.

Pada sesi akhir JCC Meeting, Kepala PKPPIM menyampaikan kesimpulan dari pertemuan, antara lain apresiasi atas perkembangan proyek yang telah dilakukan BKF, JICA, dan stakeholders terkait serta mengingatkan bahwa diperlukan keseriusan dan koordinasi lebih baik dalam upaya mencapai tujuan proyek. Selain itu, diperlukan cakupan stakeholders lebih luas serta pemahaman lebih baik antar K/L sehingga proyek kerjasama ini dapat digunakan sebagai sarana sharing of knowledge yang baik untuk semua pihak.(pkppim)