Seminar Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini Di Ternate

Ternate (16/10) : Untuk kesempatan yang kesekiankalinya, Kementerian Keuangan mengadakan acara Seminar Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini.  Seminar Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini merupakan salah satu perhelatan yang mendiseminasikan informasi dalam pengelolaan keuangan negara dan perkembangan ekonomi tertinggi secara luas bahkan meliputi informasi lain termasuk pengelolaan keuangan daerah. Pada kesempatan kali ini acara berlangsung di Hotel Bella International Ternate, Provinsi Maluku Utara pada tanggal 16 Oktober 2014 dengan  penyelenggara Kanwil Direktorat Dirjen Perbendaharaan (DJPB) Provinsi Maluku Utara bekerja sama dengan Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (Biro KLI) Sekretariat Jenderal (Setjen), dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Tema yang diusung pada seminar ini adalah “Membangun Maluku Utara Melalui Penguatan Fiskal di Daerah” dengan menghadirkan pembicara dari BKF, DJPK dan anggota Regional Economist Provinsi Maluku Utara dari Fakultas Ekonomi Unkhair Ternate.

Kesejukan udara pagi hari dari Gunung Gamalama dan indahnya daratan Pulau Tidore di kejauhan, mengantarkan pembukaan acara yang disampaikan oleh Sulaimansyah, S.E, Kepala Kanwil DJPB Prov. Maluku Utara. Dalam pidatonya beliau menyampaikan informasi sekilas perkembangan dan indikator perekonomian di Maluku Utara dan kinerja penyerapan anggaran secara total di Maluku Utara. Pada akhir penyampaiannya Sulaimansyah berharap agar melalui acara ini semua pihak yang terlibat dapat mendiskusikan hal-hal strategis untuk pengembangan ekonomi di Maluku Utara.

Setelah itu acara dilanjutkan dengan penyampaian Keynote Speech oleh Tauhid, S.E, MBA, Tenaga Pengkaji DJPB. Atas nama pimpinan DJPB, Taufik mengucapkan selamat datang dan terimakasih atas partisipasi peserta yang dapat memenuhi undangan untuk menghadiri seminar. Disela-sela pidatonya, Tauhid menyampaikan hal mengenai sebelas fungsi pengelolaan keuangan negara  yang terdapat pada Undang-Undang No. 17/2004 diantaranya fungsi ekonomi, lingkungan hidup, perumahan, kesehatan, pariwisata dan budaya, agama serta perlindungan sosial yang secara hakikat bertujuan untuk mencapai masyarakat yg adil, makmur dan sejahtera dimana hal ini dapat terwujud sepanjang dari unsur pemerintah memahami dan adanya willingness untuk menjalankan kebijakan fiskal yang benar dan konsisten untuk mengubah kehidupan masyarakat lebih baik.

Keynote Speech kedua dari Gubernur Maluku Utara dibawakan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, H. Abdul Madjid Husein. Pada kesempatan kali ini Abdul Majid menguraikan kondisi perkembangan daerah dan rencana pemekaran 2 buah kabupaten di Maluku Utara yang sempat tertunda dikarenakan pergantian anggota DPR RI serta kondisi keuangan daerah dan perkembangan ekonomi di Maluku Utara. Beliau menyampaikan bahwa berdasarkan penelitian bahwa APBD dan APBN mempengaruhi secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi di Maluku Utara. Berdasarkan data tahun 2009 pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara adalah sebesar 6.07%, tahun 2013 sebesar 6.12%, bahkan pada tahun 2010 mencapai 7.96%. Sedangkan angka inflasi tahun 2009 adalah 3.88% dan 9.78% di tahun 2013. Untuk pendapatan perkapita berdasarkan harga berlaku adalah sebesar 4.5 juta rupiah di tahun 2009 dan pada tahun 2013 menjadi 6.19 juta rupiah. Menurut Beliau, faktor yang menjadi pemicu inflasi adalah kondisi infrastruktur yang kurang memadai seperti infrastruktur transportasi yang menghubungkan sentra-sentra produksi di wilayah Maluku Utara.

Setelah dilakukannya peresmian acara yang ditandai oleh pemukulan gong oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, acara utama dilaksanakan dengan diskusi panel yang dimoderatori oleh Kakanwil Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara dengan panelis atau pembicara Ir. Adijanto, MPA, Direktur Evaluasi Pembiayaan dan Informasi Keuangan Daerah, DJPK, Kindy Rinaldy Syahrir, B.Eng, M. Com, Kepala Bidang Pemantauan Dini Ekonomi Makro, Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, BKF dan Dr. Mukhtar A. Adam, anggota Regional Economist Provinsi Maluku Utara dari Fakultas Ekonomi Unkhair Ternate.

Pembicara pertama, Kindy, menyampaikan materi berupa Perkembangan Perekonomian Global & Domestik;  Arah Kebijakan Fiskal 2015 dari sisi  Penerimaan Negara, Belanja Negara (Prioritas Program dan Subsidi), Transfer ke Daerah, dan Pembiayaan; serta Strategi Kebijakan Makro Mendatang. Pada paparannya Kindy menggambarkan bahwa dengan skenario atau simulasi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada angka 5.8% diperkirakan Indonesia dapat menjadi “High Income Country” pada tahun 2040 atau lolos dari kategori Middle Income Trap Country. Apabila pertumbuhan rata-rata sekitar 8.7% pada tahun 2030 Indonesia dapat lebih cepat menjadi negara dengan kategori income tinggi.

Pembicara kedua, Adijanto, menyampaikan empat hal mengenai Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, Kondisi Fiskal dan Perekonomian se Provinsi Maluku Utara, Evaluasi Kebijakan dan pengaturan ke depan serta Potret Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Maluku Utara. 

Pembicara ketiga, Mukhtar A. Adam, menyampaikan paparannya dengan judul Perekonomian dan Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Maluku Utara. Beliau menyampaikan bahwa dari sisi pembangunan daerah dan pengelolaan di sektor pemerintahan menghimbau agar pengelolaan dana APBD dapat dilakukan lebih efektif dan efisien.

Acara kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab. Antusiasme para peserta seminar dalam sesi tanya jawab sangat besar. Apresiasi yang tinggi juga ditunjukkan oleh peserta seminar dalam acara ini. Selanjutnya acara ditutup dengan penyerahan plakat kepada narasumber. (hnr)