Seminar Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini di Palembang
Palembang (22/4): Dalam rangka melanjutkan peningkatan sinergi pengelolaan perekonomian antara pusat dan daerah, Kota Palembang Bumi Sriwijaya Emas, Elok Madani dan Sejahtera, menyelenggarakan kembali sosialisasi kebijakan fiskal dan perkembangan ekonomi terkini pada hari Rabu, 22 April 2015. Acara yang bertempat di Grand Atyasa ini terselenggara atas kerjasama Badan Kebijakan Fiskal, Biro Komunikasi dan Layanan Informasi dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Dimoderatori oleh Prof. Dr. Taufik selaku ketua ISEI Sumatera Selatan, seminar ini dibuka pada pukul 09.00 WIB dengan doa dan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama oleh lebih dari 200 peserta.
Acara ini penting sehubungan dengan peran Kementerian Keuangan sebagai regulator perumus kebijakan fiskal. Kegiatan ini juga dapat digunakan sebagai sarana diskusi dan sharing informasi antara Kementerian Keuangan dan para akademisi di daerah untuk membahas kebijakan fiskal yang terbaik demi kemaslahatan bangsa. Selain itu, acara ini diharapkan dapat menjaring kontribusi yang berdaya guna, khususnya pada Provinsi Sumatera Selatan untuk mencapai tujuan bernegara yang adil dan makmur. Kemandirian ekonomi daerah juga dibahas dalam seminar kali ini, terutama dalam hal peningkatan kapasitas fiskal daerah. Demikian disampaikan Ibu Rina Robiati Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sumatera Selatan dalam welcome remarks-nya.
Selanjutnya, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, Ibu Euis Fatimah, menyampaikan keynote speech. Beliau menyampaikan bahwa komponen penting postur APBN berupa besaran indikator ekonomi makro, yaitu pendapatan, belanja negara, keseimbangan primer, keseimbangan umum, dan pembiayaan negara, besaran dasarnya terkait dengan kondisi perekonomian dan dampak yang lebih bersifat kebijakan atau administratif. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa peningkatan kualitas belanja dalam APBN-P 2015 sangat berkaitan dengan program-program inisiatif pemerintah baru berupa pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan serta program kedaulatan pangan mengharuskan adanya komunikasi dan kerjasama yang erat antar berbagai pemangku kepentingan.
Menginjak acara utama pada seminar ini, pembicara pertama, Bapak Rofyanto Kurniawan menyampaikan paparannya tentang perkembangan perekonomian dan keadaan fiskal saat ini. Menurut beliau, kuartal pertama 2015 telah dilalui dengan kinerja perekonomian yang belum sesuai harapan. Hal ini antara lain ditandai dengan rendahnya pertumbuhan kredit dan melambatnya kinerja ekspor sekitar 15%. Maka dari itu, saat ini pemerintah meningkatkan belanja infrastruktur untuk efisiensi dan peningkatan daya saing. Salah satu caranya adalah dengan mengurangi alokasi belanja subsidi BBM yang selama ini tidak efektif dan justru menimbulkan gap yang besar antara masyarakat miskin dan masyarakat kaya. Dengan cara ini, diharapkan pemerintah dapat melakukan saving sebesar 210 T rupiah untuk pembangunan infrastruktur.
Pembicara kedua pada acara seminar ini, Bapak Anwar Syahdad, menitikberatkan pada kebijakan transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2015. Beliau mengatakan bahwa permasalahan kebijakan transfer dan dana desa 2015 tidak lepas dari kebijakan otonomi yang telah diatur di dalam UU Nomor 3 Tahun 2014. Kebijakan otonomi daerah ini mengharapkan semua pemerintah daerah dapat mandiri dalam perekonomian. Akan tetapi, faktanya adalah bahwa hampir di seluruh daerah, APBD-nya masih sangat tergantung pada transfer dari pusat. Selanjutnya beliau menjelaskan tentang dana desa. Beliau menegaskan bahwa dana desa bukanlah merupakan transfer ke daerah, hanya saja mekanisme penyalurannya hampir sama seperti transfer ke daerah. Dana desa disalurkan secara bertahap dan besarannya diatur di dalam Undang-Undang sebesar 10% dari transfer ke daerah.
Acara dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Ibu Bernadette Robiani, Ekonom Kementerian Keuangan Provinsi Sumsel. Beliau menyoroti kinerja dan tantangan perekonomian di Provinsi Sumatera Selatan. Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumsel pada tahun 2015 mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh penurunan harga bahan baku karet, CPO dan batu bara. Apalagi pengeluaran di Provinsi Sumsel masih didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga, yaitu sebesar 68%. Namun dalam hal investasi, Sumsel memiliki daya saing yang tinggi dibanding provinsi lain. Demikian juga dengan sisi ketenagakerjaan yang pada tahun 2015 ini terdapat penurunan pengangguran terbuka. Setelah itu, beliau memaparkan bahwa pada komposisi APBD Sumsel, dana transfer masih memegang peranan yang paling tinggi. Sementara penyumbang terbesar pada PAD Sumsel tetap berupa pajak daerah.
Antusiasme peserta tampak jelas pada sesi tanya jawab. Akan tetapi, karena keterbatasan waktu, hanya ada 4 pertanyaan yang tertampung untuk kemudian dibahas dan didiskusikan bersama dengan para narasumber. Penyerahan cindera mata tepat pada pukul 12.00 WIB menandai berakhirnya acara seminar ini. (TC/HS)
