Seminar Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini Di Aceh
Jakarta (12/08): Dalam rangka memberikan informasi mengenai Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini diseluruh Indonesia dan melanjutkan seminar-seminar terdahulu untuk memperoleh masukan-masukan yang penting untuk menyusun kebijakan pemerintah kedepan, Seminar Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini kembali digelar Kementerian Keuangan RI. Seminar kali ini diadakan di Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2015, bertempat di Convention Hall Hotel Mekah. Seminar ini diisi oleh tiga narasumber yaitu, (1) Dalyono S.E, M.A, Kepala Bidang Analisis Ekonomi Internasional dan Hubungan Investor, Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, BKF; (2) Desky Wijaya, S.E., Ak., M.E., Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan, DJPK; (3) Prof. Dr. Nasir Azis, Ekonom Kementerian Keuangan Provinsi Aceh; dan moderator Prof. Dr. Raja Masbar, M.Sc.
Seminar dihadiri oleh para pegawai Kementerian Keuangan, pemerintah daerah, swasta dan akademisi. Acara yang dimulai pada pukul 8.30 WIB dibuka dengan pembacaan ayat Al-Qur’an dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya oleh seluruh peserta. Kepala Kantor Wilayah Perbendaharaan Provinsi Aceh, Bakhtaruddin, berkesempatan membuka seminar dan menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam acara tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan Keynote speech yang disampaikan oleh Asisten III Pemerintah Aceh : Dr. Muzakkar A. Gani, S.H., M.Si.
Menginjak pada sesi utama seminar, paparan pertama tentang “Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini” disampaikan oleh Dalyono S.E, M.A. Dalam paparannya, Dalyono menjelaskan bahwa perlambatan pertumbuhan ekonomi global menjadi fenomena umum yang terjadi di negara maju dan berkembang, termasuk Indonesia. Perlambatan pertumbuhan Indonesia saat ini dipengaruhi oleh menurunnya ekspor komoditas, namun hal tersebut diharapkan hanya bersifat sementara dan akan kembali meningkat pada paruh ke-2 tahun 2015. Tingginya belanja pemerintah terutama belanja modal dan barang, investasi yang meningkat, kinerja impor yang membaik merupakan faktor-faktor pendukung pertumbuhan PDB Indonesia pada semester II ini. Disisi lain, upaya perbaikan struktur anggaran terus dilakukan termasuk pada APBNP 2015. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan akan mengoptimalkan penerimaan negara dengan menerapkan strategi utama yaitu ekstensifikasi untuk memperluas tax base, meningkatkan kepatuhan pajak, dan memperbaiki sistem PPN khususnya restitusi. Selain itu, pemerintah juga berusaha memperbaiki kualitas belanja dengan merealokasi belanja negara menjadi belanja yang lebih produktif, memberikan prioritas pembangunan infrastrukutr transportasi serta mengeluarkan berbagai paket stimulus pertumbuhan ekonomi 2015.
Narasumber kedua, Desky Wijaya, S.E., Ak., M.E., memaparkan tentang “Kebijakan dan Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2015”. Desky menyampaikan bahwa terdapat perubahan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak di RAPBN-P 2015 yang meningkat sebesar 7%. Hal ini disebabkan karena peningkatan penerimaan negara di bidang PPh. Selain perubahan alokasi DBH, terdapat pula perubahan kebijakan Dana Alokasi Khusus tahun 2015, diantaranya daerah dengan IFN tinggi dikeluarkan tanpa memperhitungkan IKW dan IT, kecuali Papua dan Papua Barat; kriteria khusus ditentukan dengan tiga karakteristik yaitu, tertinggal, perbatasan, dan pesisir kepulauan; serta seluruh daerah tertinggal dan daerah perbatasan dengan KKD rendah akan mendapatkan alokasi. Untuk komposisi APBD provinsi, pendapatan dan belanja APBD tahun anggaran 2015 hampir meningkat dua kali lipat dibanding dengan tahun 2010. Dalam APBD 2014 dan 2015 dianggarkan defisit, namun dari tahun 2011 sampai dengan 2013 realisasi APBD agregat se-Provinsi Aceh mengalami surplus.
Prof. Dr. Nasir Azis sebagai narasumber ketiga memaparkan“Perkembangan Ekonomi dan Potensi Provinsi Aceh”. Nasir menjelaskan bahwa Aceh triwulan I 2015 merupakan yang terburuk sejak tahun 2014 dan mengalami penurunan paling tinggi bila dibandingkan dengan provinsi lain. Penyebabnya karena menurunnya produksi migas baik di pertambangan maupun industri. Hal ini juga disebabkan oleh konsumsi pemerintah yang menurun. Realisasi anggaran APBA dan APBN menjadi pendorong utama geraknya ekonomi di Aceh. Nasir juga mengemukakan jika penerimaan dana otonomi khusus (otsus) sangat dominan dibandingkan dengan dana transfer lainnya. Aceh saat ini menghadapi beberapa tantangan dan isu strategis yaitu tingkat kemiskinan dan produktivitas tenaga kerja. Sektor pertanian merupakan sektor penyerap tenaga kerja terbesar (47%) dibandingkan sektor lainnya, namun produktifitas tenaga kerjanya masih rendah. Disisi lain, Aceh memiliki potensi SDA yang cukup menjanjikan seperti agrobisnis dan perkebunan, kelautan, pariwisata dan sumber daya energi.
Seminar kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang diikuti oleh peserta seminar dengan antusias dan diakhiri dengan makan siang bersama.(pkem-ispj)
