Seminar Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini di Kupang

Kupang (27/08): Kementerian Keuangan yang diwakili oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kantor Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan Negara Provinsi NTT, dan Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI)  bekerja sama dengan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) kembali mengadakan seminar Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini Tahun 2015 yang bertempat di Hotel Aston Kupang. Seminar ini merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan Forum Ekonom Kementerian Keuangan Tahun 2015 yang mengambil tema “Penguatan Peran Belanja Pemerintah Dalam Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi NTT”.

Sekretaris Direktorat Jendral Perbendaharaan, Drs. Haryana, M.Soc.Sc dalam pembukaannya mengharapkan dengan pelaksanaan seminar ini dapat dimanfaatkan untuk membangun diskusi yang konstruktif dan memperkokoh kerangka kerjasama yang sehat dan saling melengkapi serta memperkuat sinergi diantara kita. Mewakili Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi NTT, Andreas Jeholu, SH. MSI dalam keynote speech memberikan penjelasan tentang perkembangan perekonomian di Provinsi NTT.

Berlanjut pada acara utama yaitu sesi pemaparan oleh para narasumber, Sesi Pertama, I Nengah Gradug, Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi NTT menyampaikan data tentang Dana Pemerintah Pusat Untuk Provinsi NTT. Pada semester I tahun 2015 dana APBN mengalami penurunan dari tahun 2014 yaitu dari 28% menjadi 19%. Untuk dana transfer mengalami kenaikan dari 47% menjadi 51%. DBH naik dari 36% menjadi 44%. DAU naik dari 50% menjadi 58%. DAK mengalami penurunan dari 28% pada semester I tahun 2014 menjadi 26% pada semester I tahun 2015.

Sesi Kedua, Yoppi Abimanyu, Peneliti Madya Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan menyampaikan tentang  makro dan pertumbuhan ekonomi, perekonomian global  perekonomian domestik, realisasi APBN-P 2015 dan outlook,  strategi kebijakan pemerintah, dan R-APBN 2016.

Sesi Ketiga, Anwar Syahdat, Kasubdit Dana Bagi Hasil Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, menyampaikan paparan terkait dengan kebijakan transfer ke daerah dan dana desa. Dengan adanya desentralisasi fiskal, diharapkan daerah dapat memaksimalkan dana yang ada untuk pengembangan daerah tersebut. Dana desa nantinya akan menjadi program primadona yang dicanangkan pemerintah. Oleh sebab itu dibutuhkan pelatihan khusus untuk kepala daerah agar dapat merencanakan dana desa dengan baik. Jangan sampai kepala daerah mendapat hukuman karena kesalahan dalam pengelolaan dana desa.  Pendapatan dan belanja APBD agregat se-Provinsi Nusa Tenggara Timur terus mengalami peningkatan dari tahun 2011-2015. Bahkan APBD tahun 2015 jumlahnya hampir dua kali lipat dibanding dengan tahun 2011. Berdasarkan data anggaran, APBD agregat se-Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2014-2015 dianggarkan defisit. Sedangkan berdasarkan data realisasi, APBD agregat se-Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2011-2013 tercatat surplus.

Sesi Empat, Thomas Ola, Ekonom Kementerian Keuangan Provinsi NTT mengungkapkan fakta ekonomi di NTT. Tahun 2001-2002, 2004 pertumbuhan ekonomi NTT lebih besar daripada nasional. Tahun 2005-2006 pertumbuhan ekonomi NTT kontraksi dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Tahun 2007-2014 pertumbuhan ekonomi  NTT seirama pertumbuhan ekonomi nasional. Tahun 2014 irama pertumbuhan ekonomi sama-sama melambat tapi pertumbuhan ekonomi  NTT lebih besar daripada nasional. Tahun 2002-2013 pendapatan perkapita NTT dan nasional sama-sama meningkat,  tetapi peningkatan pendapatan perkapita nasional jauh lebih besar daripada NTT dan semakin melebar. Jika NTT tidak mempercepat langkah pembangunan ekonomi maka NTT akan semakin tertinggal dari nasional. Tahun 2002 kesenjangan sebesar 4 juta rupiah, namun tahun 2013 kesenjangan sebesar 25 juta rupiah. Potensi khusus ekonomi di NTT. Potensi pariwisata NTT mengikuti persebaran pulau dan kabupaten, seperti komodo dan kampung adat waerebo serta taman laut yang indah di Manggarai Raya, kampung adat bena dan taman laut 17 pulau di Ngada dan Nagekeo, kemudian ada danau 3 warna kelimutu dan spesialisasi tenun ikat di Ende, tenun ikat dan prosesi keagamaan ala portugis di Sikka dan Flotim, prosesi penangkapan ikan paus di Lembata, taman laut yang indah dan tarian tradisional di Alor,  pantai kolbano dan lasiana di Timor. Pantai nemberala dan laut mati di Rote, makam purbakala dan pantai yang indah di Sumba. Potensi peternakan ditunjukkan dengan kontribusi ternak sapi sebesar 6,31% dan kerbau sebesar 12,05% terhadap kebutuhan nasional di tahun 2013. Guna mempercepat pembangunan ekonomi di NTT, dibutuhkan intervensi pemerintah. NTT bersama NTB  dan Bali telah ditetapkan pemerintah pusat sebagai wilayah penyangga pangan nasional dan pariwisata. Pertama, mengingat sektor pertanian masih mendominasi ekonomi NTT, butuh intervensi pemerintah pusat dalam membangun infrastruktur guna peningkatan produktivitas sektor pertanian dan peternakan (bendungan Raknamo, Temef, Manikin, Kolhua, Rotiklod dan Napunggete). Ini mendukung program pemda NTT menjadikan NTT provinsi jagung dan provinsi ternak. Kedua, laut NTT masih perawan dan masuk dalam kategori empat laut terkaya di indonesia (Banda, Arafuru, Sulawesi dan laut Flores bersama laut Timor dan laut Sawu). Perlu dibangun infrastruktur kelautan dan toll laut guna menunjang program pemda menjadikan NTT provinsi kelautan dan perikanan. Ketiga, kontribusi sektor pariwisata NTT lebih besar daripada rata-rata nasional. Butuh sentuhan infrastruktur yang menjangkau destinasi pariwisata termasuk desa wisata. Mendukung program pemda NTT menjadikan NTT provinsi pariwisata.

Sesi terakhir, Eka Hendra Permana, Kepala Bidang Kerjasama Ekonomi dan Keuangan ASEAN Pusat Kerjasama Regional dan Bilateral menyampaikan Inisiatif-inisiatif konkret seperti AIF, CMIM-AMRO dan CGIF merupakan kontribusi kerjasama sektor keuangan dalam forum regional ASEAN dan ASEAN dengan Mitra dalam rangka mengatasi berbagai hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh kawasan dalam proses bersama menuju integrasi kawasan yang lebih mendalam.

Acara seminar ditutup dengan tanya jawab. Beberapa penanya dari pihak Mahasiswa, Dosen, Pemerintah daerah dan beberapa dari organisasi menunjukan antusiasme peserta serminar dalam rangka ikut serta mendorong pembangunan nasional.(AP/ADY)