Indonesia Bisa Jadi Pusat Ekonomi Keuangan Syariah Dunia
Jakarta (27/10): Indonesia dapat menjadi pusat ekonomi di dunia bahkan menjadi pelopor dan kiblat pengembangan keuangan syariah di dunia. Hal ini karena potensi Indonesia yang sangat besar. Di antaranya adalah berdasarkan data World Bank tahun 2012, Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, kemudian di antara negara-negara OKI lainnya seperti Turki, Saudi Arabia, Iran, dan Malaysia, Indonesia merupakan negara dengan GDP terbesar, kemudian hal yang mendukung lainnya karena iklim politik Indonesia yang relatif stabil sejak tahun 1998 sampai dengan sekarang. Selain itu pengembangan keuangan syariah di negara kita lebih bersifat market-driven dan bottom-up sehingga lebih bertumpu pada sektor riil, berbeda dengan negara lain yang top-down dan bertumpu pada sektor keuangan, inilah yang semakin membuat Indonesia menjadi spesial ” tegas Mochamad Imron, Kepala Subbidang Kebijakan Pasar Modal dan Komoditas Syariah pada Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan RI dalam penyampaian materi paparannya sebagai pembicara pertama dalam acara diseminasi dan sosialisasi kebijakan fiskal pada kunjungan mahasiswa Universitas Islam As-Syafi’iyah Jakarta.
Acara diseminasi dan sosialisasi kebijakan fiskal yang diselenggarakan di Ruang Rapat Fiskal-Analisis, Gedung Notohamiprodjo lantai 3 di Kompleks Kementerian Keuangan ini, merupakan salah satumedia edukasi dan penyampaian informasi kebijakan fiskal kepada masyarakat yang dilakukan oleh Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan RI. Sebanyak kurang lebih 100 peserta yang terdiri dari dosen dan mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam As-Syafi’iyah hadir dalam kunjungan ini. Acara yang berdurasi selama tiga jam ini, dibuka dengan sambutan oleh Sekretaris Badan Kebijakan Fiskal, Arif Baharudin, kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari perwakilan Universitas Islam As-Syafi’iyah, Sari Mujiani selaku Dosen Pembimbing. Dalam sambutannya, Arif menantang para mahasiswa untuk bergabung di Badan Kebijakan Fiskal pada periode penerimaan calon pegawai negeri sipil yang akan datang. “Di BKF ini beasiswa mencari pegawai, bukan lagi pegawai yang susah mencari beasiswa, itu adalah salah satu keuntungan jika adik-adik semua bisa masuk ke kantor ini, sampai-sampai tahun ini BKF surplus untuk pegawai dengan lulusan Doktor” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Harris Noor Rabbasa Roslim, Kepala Subbagian Manajemen Sistem Informasi, Bagian Informasi dan Komunikasi Publik, Sekretariat BKF berperan sebagai moderator. Selain itu, acara ini menghadirkan narasumber dari Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral, Nugraha Adi, Kepala Subbidang Forum Keuangan ASEAN dan Mochamad Imron, Kepala Subbidang Kebijakan Pasar Modal dan Komoditas Syariah yang merupakan narasumber kedua dari Pusat Kebijakan Sektor Keuangan.
Presentasi dan Diskusi yang merupakan acara inti, dibuka oleh paparan Nugraha Adi tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 Dalam Perspektif Kerja Sama Keuangan ASEAN. Nugraha Adi juga menjelaskan peluang dan tantangan Indonesia dalam MEA ini. Paparan kedua yang disampaikan oleh Mochamad Imron, menjelaskan Akselerasi Ekonomi Syariah: Kebijakan Strategis Pemerintah Pusat.
Setelah pemaparan dari dua narasumber utama, dibuka sesi tanya jawab yang mendapatkan antusiasme cukup tinggi terbukti dari banyaknya peserta yang mengajukan pertanyaan dalam sesi tersebut. Acara ditutup dengan pertukaran cinderamata antara Badan Kebijakan Fiskal dengan perwakilan Universitas Islam As-Syafi’iyah. (gh)
