3 Hal Perubahan Mindset Terhadap Struktur Fiskal
Jakarta (28/10): Pada hari Kamis lalu (22/10), Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara membuka seminar dan focus group discusion bertemakan ‘Peranan Fiskal dan Tata Kelola Pembangunan Infrastruktur dalam Mendukung Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi’ di Aula Mezanine Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan. Sebelum pembukaan, acara seminar diawali dengan menyanyikan lagu Bagimu Negeri oleh semua peserta yang hadir dari kalangan akademisi, pelaku usaha dan undangan terkait.
"Kalau kita membahas peranan fiskal maka kita bisa dilihat peranan itu di APBN-P 2015. Kita melakukan perubahan mindset yang luar biasa terhadap struktur fiskal kita ”, ujar Suahasil Nazara saat memberikan Keynotes Speech mewakili Menteri Keuangan. Lebih lanjut ia menjelaskan, bahwa ada tiga hal mendasar yang menjadi perubahan, tiga hal tersebut yaitu pertama pada sisi pendapatan, Indonesia akan mengubah ketergantungan pendapatan yang sebelumnya bergantung dari sektor sumber daya alam (SDA), karena jika tetap bergantung pada SDA akan terjadi penurunan harga komoditas maka dampaknya langsung terjadi penurunan penerimaan. “Jika harga komoditas turun maka penerimaan akan ikut amblas”, tegasnya. “Untuk itu akan kita ubah menjadi penerimaan negara yang mengandalkan basis kegiatan ekonomi yang akan ikut berkontribusi pada penerimaan terutama pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), royalti, maupun penerimaan negara bukan pajak (PNPB). Kegiatan ekonomi ingin kita dorong dan tumbuhkan, dari situ kita tarik pajaknya ", tambahnya.
Kedua dari sisi Belanja, reformasi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah adalah mengubah belanja-belanja yang sebelumnya tidak produktif, “ Subsidi Bahan Bakar Minyak dan subsidi-subsidi yang tidak tepat sasaran akan kita alihkan ke belanja yang lebih produktif seperti pengeluaran untuk infrastruktur dan belanja untuk perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran”, lanjutnya.
Ketiga dari sisi Pembiayaan, pemerintah juga melakukan perbaikan, terutama dalam strategi pembiayaan. “Sebelumnya, strategi pembiayaan bergantung pada pembiayaan yang berasal dari pasar. Nantinya, strategi akan diubah dengan mengombinasikan pembiayaan yang tidak hanya berasal dari pasar, tetapi juga pembiayaan dari bilateral dan multilateral“, jelasnya.
Suahasil menegaskan bahwa reformasi pada APBN ini akan terus didorong, baik pada peningkatan penerimaan dari pajak, belanja pada pembangunan infrastruktur dan pengurangan subsidi, serta pembiayaan yang melibatkan bilateral dan multilateral. "Ini tiga reform mendasar dari budget kita, dimulai dari APBN-P 2015, dan kita pastikan akan kita lanjutkan ke 2016, 2017, 2018 dan seterusnya".
Sebelumnya pada pembukaan acara ini wakil dari kerjasama Tripartit Universitas antara UI, ITB dan UGM, Prof. Dr. Danang Parikesit menyampaikan bahwa hari ini kita bersyukur karena kalangan perguruan tinggi juga bisa turut serta dalam memberikan kontribusi untuk negara tercinta ini dengan ikut memberikan apa yang dimiliki sesuai dengan bidang dan keahlian masing-masing baik berupa pemikiran, kajian, penelitian dan hasil research kepada pemerintah, khususnya pada bidang infrastruktur.
Adapun pengisi seminar kali ini sebagai Pembicara pertama Dr. Robert Pakpahan, Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kemenkeu RI memaparkan tentang “Dukungan Fiskal untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur : financing, spending dan insentif”. Pembicara kedua Dr. Parjiono, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal, Kemenkeu RI mempresentasikan tentang “Pembangunan Infrastruktur Indonesia dalam perspektif makro ekonomi dan fiskal”. Pembicara ketiga, Rainier Haryanto, Program Director, Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), memaparkan tentang “Framework Pembangunan Infrastruktur Indonesia”. Selanjutnya Pembicara keempat Emma Sri Martini, Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), menjelaskan tentang “Tata kelola Proyek Infrastruktur Indonesia : masalah dan tantangannya” dan Pembicara terakhir Sinthya Roesly, Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) menjelaskan tentang “Skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur Indonesia”. Acara kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab dan stocktaking.
Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan seminar, selanjutnya dilaksanakan kegiatan focus group discussion untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang dibagi dalam dua kelompok kerja, yaitu “Dukungan Fiskal untuk Pembangunan Infrastruktur” dengan fasilitator Prof.Dr. Haula Rosdiana dari Universitas Indonesia dan “Tata Kelola Pembangunan Infrastruktur Indonesia” dengan fasilitator Ibnu Syabri, Ph.D. dari Institut Teknologi Bandung. (gh/pgs/atn)
