Seminar Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini di Padang
Padang (26/11): Kota Padang menjadi tujuan berikutnya dalam rangkaian acara Seminar Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini. Bertempat di Ballroom Pangeran Beach Hotel, acara ini terselenggara atas kerja sama Badan Kebijakan Fiskal dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Wilayah Sumatera Barat, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan RI.
Acara dimulai dengan Opening Remarks oleh Direktur Transformasi dan Teknologi Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Sudarto S.E., M.B.A., Ph.D. Dalam kesempatan ini beliau menyampaikan pesan dari Menteri Keuangan untuk saling bekerjasama terkait dengan percepatan penyerapan anggaran daerah dan penyetoran penerimaan pajak, terutama menjelang akhir tahun. Diharapkan dengan percepatan ini dapat membantu kondisi ekonomi Indonesia yang sedang menghadapi tantangan.
Dalam acara ini diberikan pula penghargaan atas dasar partisipasi, kerjasama, dan koordinasi yang kooperatif dalam memberikan data dan sharing knowledge kepada pemerintah Sumatera Barat. Penghargaan ini diterima oleh Kabupaten Tanah Datar, Kota Sawah Lunto, Badan Pusat Statistik Sumatera Barat, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal.
Acara dilanjutkan dengan Keynote Speech dari Sekretaris Daerah Sumatera Barat, Dr. H Ali Asmar, M.Pd. Beliau menggarisbawahi bahwa fokus penyerapan anggaran bukan hanya dilihat dari sisi kecepatan tetapi juga kualitas belanja anggaran. Lebih lanjut kelambatan penyerapan anggaran dikarenakan kehati-hatian dari pejabat daerah.
Agenda selanjutnya, yaitu seminar dan diskusi dipandu oleh Direktur Pasca Sarjana Universitas Andalas, Prof. Dr. Syafruddin Karimi, MA. yang terbagi menjadi empat sesi penyampaian materi dan sesi tanya jawab. Masing-masing materi dibawakan secara berurutan oleh empat narasumber. Narasumber pertama adalah Parjiono, S.E., MPP., Ph.D. Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal. Dalam paparannya beliau menyampaikan kondisi perekonomian global yang berpengaruh terhadap kondisi perekonomian Indonesia, mulai dari perlambatan ekonomi China, apresiasi mata uang dolar AS, harga komoditas yang rendah, dan pertumbuhan yang stagnan di Eropa dan Jepang. Menghadapi seluruh tantangan ini Indonesia masih menunjukkan pertumbuhan yang konsisten, 4,72 di Q1; 4,67 di Q2 dan 4,73 di Q3. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagian besar ditopang dari Jawa yang memiliki banyak industri manufaktur. Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa pemerintah sudah mengambil langkah-langkah strategis untuk menghadapi tantangan ke depan. Strategi jangka pendek diambil dengan mengeluarkan berbagai Stimulus Fiskal dan langkah jangka panjang diambil dengan Budget Reform atau Reformasi Anggaran. Contoh Budget Reform ini adalah pergeseran alokasi anggaran subsidi energi ke sektor pendidikan, infrastruktur dan kesehatan pada APBN. APBN 2016 juga mendukung pembangunan wilayah mulai dari pinggiran yang tercermin pada alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang lebih besar dibandingkan dengan Belanja kementerian/Lembaga.
Narasumber kedua yaitu Kasubdit Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Anwar Syahdat, SH, ME. Dalam paparannya beliau menjelaskan bagaimana daerah diharapkan dapat memperkuat kemampuan untuk menghasilkan atau mencari pendapatannya sendiri, sehingga ada desentralisasi pendapatan dan tidak hanya tergantung dari Pusat. Komitmen Pemerintah terhadap pembangunan daerah ditunjukkan dengan pengalihan PBB ke daerah dan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang lebih besar dibandingkan dengan Belanja kementerian/Lembaga.
Narasumber ketiga Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat. Drs. Supriyo, S.IP., M.H. menyampaikan materi tentang kondisi ekonomi dan fiskal regional Provinsi Sumatera Barat tahun 2014-2015 dan arah Kebijakan Fiskal 2016. Dalam kesempatan ini beliau menjelaskan bahwa penyerapan anggaran BLU secara keseluruhan melambat karena faktor perubahan nomenklatur dan proses perubahan struktur organisasi. Transfer daerah Tahun Anggaran 2015 mencapai 17,6 Triliun, dimana telah direalisasikan sebesar 14,1 Triliun hingga Q3, 2015. Tingkat penyerapan APBD se-Sumatera Barat baru mencapai 37.3% sampai dengan Q3 2015. Dari sisi persentase, tingkat penyerapan ini masih jauh di bawah target.
Materi keempat dibawakan oleh Dr. Hefrizal Handra, Ketua Jurusan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas yang juga Ekonom Kementerian Keuangan. Beliau menjelaskan bahwa Outlook perekonomian Sumatera Barat di 2016 umumnya mengekor perekonomian nasional , meski strukturnya berbeda. Diperkirakan Sumatera barat akan tumbuh sekitar 5,5% dengan optimalisasi belanja, inflasi di kisaran 5%, dan angka pengangguran terbuka sekitar 6%. Sumatera Barat harus mengembangkan potensi industri baru. Dalam paparannya beliau mengungkapkan bahwa kedepannya Sumatera Barat harus mengembangkan industri pengolahan seperti industri pangan, industri kreatif dan industri bahan galian bukan logam.
Acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Pertanyaan yang mengemuka terutama terkait pembangunan ekonomi di Sumatera Barat dan sistem pembagian dana desa di Sumatera Barat yang menganut sistem Nagari. Acara ditutup dengan kesimpulan bahwa desentralisasi fiskal memiliki arti penting karena pada dasarnya pihak yang paling mengerti karakteristik suatu daerah adalah masyarakat lokal daerah itu sendiri. Program-program yang diberikan perlu fleksibilitas dan dukungan dan pengawasan masyarakat atas program pemerintah perlu ditingkatkan. (PG)
