Seminar Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini 2016 di Padang
Padang, (17/3): Bekerja sama dengan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sumatera barat dan Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Sekretariat Jenderal, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan RI kembali menggelar seminar “Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini 2016”. Bertempat di Mercure Hotel, Padang, seminar yang secara rutin dilaksanakan tiap tahun ini, dihadiri oleh berbagai kalangan baik dari pegawai pemerintah daerah setempat, industri perbankan dan akademisi.
Acara seminar dibuka dengan welcome remarks dari Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sumatera Barat, Supriyo. Dalam sambutannya, Supriyo, memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya bagi para peserta maupun tamu undangan yang berkenan hadir dalam forum seminar, serta berharap acara semacam ini mampu menjadi media komunikasi yang baik antara pemangku kepentingan di tataran pemerintah pusat dan pemerintah di lingkup daerah. Acara kemudian dilanjutkan dengan keynote speech yang disampaikan oleh Nasrul Abit, Wakil Gubernur Sumatera Barat. Dalam keynote speech terssebut, Nasrul Abit berharap agar para peserta memanfaatkan kesempatan ini untuk dapat berkoordinasi menghasilkan rekomendasi kebijakan dalam mendukung akselerasi pembangunan nasional dan daerah.
Diskusi panel yang merupakan acara inti seminar dimoderatori oleh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Masrizal. Paparan pertama disampaikan oleh Yoopi Abimanyu, Peneliti Madya Badan Kebijakan Fiskal. Dalam paparannya yang berjudul “APBN 2016 serta Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini”, Yoopi menyampaikan bahwa Indonesia menghadapi dua tantangan besar di masa depan, dari dalam negeri, Indonesia masih menghadapi tantangan struktural, sedangkan dari luar, Indonesia juga menghadapi fluktuasi kondisi perekonomian global. Untuk menghadapi kedua tantangan ini Pemerintah telah mengeluarkan beberapa strategi baik jangka pendek maupun jangka panjang. Strategi jangka pendek seperti mengeluarkan berbagai stimulus fiskal untuk menjaga daya beli masyarakat dan memperbaiki kualitas iklim investasi. Sedangkan strategi jangka panjang difokuskan pada Budget Reforms yang bertujuan untuk optimalisasi pendapatan, meningkatkan kualitas belanja, dan pembiayaan yang berkelanjutan. Reformasi struktural dibutuhkan untuk menjaga momentum pertumbuhan di antara tekanan ekonomi global dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang adil, merata, dan berkelanjutan
Sesi kedua dengan topik “Kebijakan Pungutan Daerah; Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2016” disampaikan oleh Syamsudin Bahri, Kasubdit PPD (Percepatan Pembangunan Daerah), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Syamsudin Bahri menjelaskan bahwa terdapat perubahan mendasar Kebijakan Transfer Daerah dan Dana Desa pada Tahun Anggaran 2016. Beberapa perubahan ini yaitu: (1) Peningkatakan Alokasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam APBN 2016 mendekati anggaran Kementerian/Lembaga (Belanja K/L), (2) Peningkatkan besaran dan perbaikan formula alokasi DAU guna meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah, (3) Meningkatkan besaran serta memperbaiki dan memperkuat kebijakan DAK untuk mendukung implementasi Nawacita dan pencapaian prioritas nasional dengan cara meluncurkan DAK Infrastruktur Publik Daerah (IPD) untuk mempercepat pembangunan/penyediaan infrastruktur sesuai kebutuhan dan prioritas daerah dan Meniadakan kewajiban dana pendamping, percepatan penetapan juknis, dan perbaikan pola penyaluran, pelaporan, monitoring dan evaluasi, (4) Meningkatkan besaran dan memperbaiki formula alokasi dan kebijakan Dana Insentif Daerah (DID) untuk memberikan penghargaan kepada daerah yang berkinerja baik dalam pengelolaan keuangan, perekonomian dan kesejahteraan daerah, dan (5) Meningkatkan alokasi Dana Desa hingga 6% dari dan diluar transfer ke daerah sesuai Road Map Dana Desa 2015-2019, untuk memenuhi amanat UU No. 6 Tahun 2014.
Selanjutnya, Supriyo, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sumatera Barat, memberikan penjelasan tentang posisi fiskal Sumatera Barat di tahun 2015, yang terdiri dari indikator makroekonomi dan pembangunan manusia, pelaksanaan APBN dan APBD, sektor unggulan dan potensial yang dimiliki Sumatera Barat, dan terakhir adalah tantangan fiskal yang dihadapi oleh Sumatera Barat.
Sesi terakhir ditutup dengan paparan dari Hefrizal Handra yang merupakan salah satu Ekonom Kementerian Keuangan dari Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Hefrizal membawakan Kajian Ekonomi dan Potensi Khusus Daerah Provinsi Sumatera Barat. Dalam kesimpulannya Hefrizal memaparkan bahwa perekonomian daerah 2015 mengalami perlambatan, namun belum berdampak kepada penurunan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan prospek perekonomian daerah 2016, akan sangat tergantung kepada kondisi perekonomian nasional. Pengembangan perekonomian daerah Sumatera Barat dalam lima tahun ke depan perlu fokus kepada sektor yang menghasilkan nilai tambah dan multiplier yang tinggi seperti industri pengolahan khususnya peningkatan nilai tambah sektor pertanian dan pariwisata. (PG)
