Seminar Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini di Pontianak
Pontianak, (27/04) : Sehari setelah diselenggarakan di Pangkal Pinang, Seminar Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini berlanjut ke provinsi daerah perbatasan Kalimantan Barat. Melalui tema “Optimalisasi Belanja Pemerintah yang Lebih Efektif dan Efisien dalam Rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah Perbatasan Kalimantan Barat”, seminar ini merupakan kerjasama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat dengan Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dan Badan Kebijakan Fiskal. Seminar yang diselenggarakan di Hotel Aston-Pontianak ini dihadiri oleh peserta yang berasal dari perwakilan pemerintah daerah, akademisi, institusi keuangan dan perbankan, dan lembaga/perserikatan masyarakat setempat.
Seminar diawali dengan welcome remarks yang disampaikan oleh Supendi, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat. Dalam pembukaannya, Supendi mengharapkan realisasi anggaran baik APBN dan APBD dapat meningkatkan kemajuan ekonomi di Kalimantan Barat. Beliau juga menyampaikan tujuan seminar yaitu memberikan pemahaman kebijakan fiskal yang dilaksanakan pemerintah untuk daerah Kalimantan Barat dan memastikan kontribusi pemerintah terhadap pembangunan di daerah Kalimantan Barat.
Selanjutnya Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, M. Zeet Hamdy Assovie menyampaikan keynote speech dalam seminar tersebut. Beliau menyampaikan kondisi dan permasalahan fiskal di Kalimantan Barat saat ini seperti perbandingan luas geografis dengan alokasi dana, kendala konektivitas dan akses jalan daerah perbatasan, tingkat inflasi yang tinggi, status kependudukan ganda sampai tak berstatus penduduk, dan bencana alam yang rutin terjadi setiap tahun. Beliau juga menyampaikan bahwa Kalimantan Barat siap menjadi lumbung energi nasional dalam mewujudkan tingkat elektrifikasi yang tinggi.
Memasuki sesi pemaparan materi yang dipandu oleh Eddy Suratman, Ekonom dari Universitas Tanjungpura, Parjiono, Kepala Pusat Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal menjadi narasumber pertama untuk menyampaikan kondisi perekonomian Indonesia secara global. Saat ini, perekonomian Indonesia mengalami penurunan yang disebabkan oleh turunnya harga dan permintaan komoditas ekspor, investasi yang lambat, perubahan pemerintahan baru, dan perlambatan ekonomi oleh negara-negara mitra Indonesia. Menghadapi hal tersebut, pemerintah melakukan beberapa kebijakan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendek, pemerintah melakukan reformasi struktural dengan meningkatkan daya beli masyarakat untuk menjaga tingkat konsumsi dan memperbaiki kualitas iklim investasi. Sedangkan dalam jangka panjang, pemerintah melakukan budget reform dengan melakukan optimalisasi pendapatan, meningkatkan kualitas belanja, dan melakukan pembiayaan berkelanjutan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang adil, merata, dan berkelanjutan.
Pada paparan kedua, Kepala Subdirektorat Evaluasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Sukarni M. Amin menyampaikan tentang pokok-pokok perubahan kebijakan umum Transfer ke Daerah yaitu meningkatkan alokasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam APBN 2016 mendekati anggaran Kementerian/Lembaga (Belanja K/L), meningkatkan besaran dan memperbaiki formula alokasi DAU sebagai equalization grant, meningkatkan besaran serta memperbaiki dan memperkuat kebijakan DAK untuk mendukung implementasi nawacita, meningkatkan besaran dan memperbaiki formula alokasi dan kebijakan Dana Insentif Daerah untuk memberikan penghargaan daerah berkinerja baik, meningkatkan alokasi Dana Desa hingga 6% dari dan diluar Transfer ke Daerah, dan meningkatkan kualitas dana otsus Papua dan Papua Barat.
Narasumber ketiga, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat, Supendi menyampaikan potrait pelaksanaan APBN Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 dan 2016. Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat mengalami perlambatan karena menurunnya komoditas ekspor. Kota Pontianak mempunyai tingkat inflasi tertinggi terutama di sektor transportasi udara dan konsumsi rumah tangga pada hari besar keagamaan. Beberapa target penerimaan dan belanja pada tahun 2015 masih belum mencapai target yang ditetapkan nasional. Selain itu, Beliau juga menyampaiakan dokumentasi proyek infrastruktur akses jalan di daerah perbatasan Kalimantan Barat.
Narasumber terakhir merupakan regional economist dari Universitas Tanjungpura, Nurul Bariyah. Beliau menyampaikan kajian ekonomi dan potensi khusus daerah perbatasan Kalimantan Barat. Beliau mencoba mengajak peserta seminar memahami apakah daerah perbatasan memiliki kelebihan dibandingkan daerah bukan perbatasan secara agregat melalui perbandingan beberapa faktor seperti kondisi geografis, demografis, pertumbuhan ekonomi, kemampuan ekonomi, investasi, pengangguran, kesenjangan pendapatan, kemiskinan, dan indeks pembangunan manusia. Berdasarkan pendapat Beliau, Kalimantan Barat masih belum dapat memanfaatkan efek integrasi dan efek pendapatan regional karena basis produksi di daerah perbatasan yang masih kurang diperhatikan oleh pemerintah. Pertumbuhan ekonomi yang baik diharapkan dapat mendorong produktivitas di daerah perbatasan dalam menghasilkan barang dan jasa.
Pada sesi tanya jawab didominasi dengan beberapa pertanyaan tentang masalah alokasi dana Transfer ke Daerah yang tidak sebanding dengan luasnya cakupan daerah Kalimantan Barat. Selain itu, permasalahan persaingan antara pengusaha lokal dengan pengusaha daerah lainnya yang menyebabkan perputaran uang tidak menetap di daerah. Perwakilan pemerintah daerah mengusulkan adanya perubahan formula alokasi dana yang tidak mempertimbangkan kontribusi daerah dan skema pembagian penerimaan pajak antara penerimaan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Seminar diakhiri dengan kesimpulan moderator yaitu pentingnya mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai dengan target nasional melalui penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, mempertimbangkan kontribusi daerah yang kecil dalam melakukan penganggaran daerah di tahun berikutnya, meningkatkan realisasi anggaran untuk daerah Kalimantan Barat, dan meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak. (dt/tw)
