Seminar Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini di Pangkal Pinang

Pangkal Pinang, (27/4): Kementerian Keuangan kembali menyelenggarakan acara Seminar Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini pada tanggal 26 April 2016, bertempat di Novotel Bangka Hotel and Convention Centre, Kepulauan Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kegiatan seminar yang terselenggara atas kerja sama Badan Kebijakan Fiskal, Sekretariat Jenderal, dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan tersebut bertujuan untuk memberikan wawasan serta informasi terkini mengenai berbagai kebijakan Kementerian Keuangan yang diantaranya meliputi kebijakan fiskal, kebijakan transfer ke daerah dan dana desa, serta perkembangan ekonomi daerah khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Peserta yang hadir dalam acara tersebut terdiri dari perwakilan seluruh kantor vertikal Kementerian Keuangan, Pemerintah Daerah, kantor perwakilan Bank Indonesia, perwakilan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pusat Statistik (BPS), instansi perbankan, asosiasi pengusaha, serta kalangan akademisi yang berasal dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Acara seminar dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya oleh para peserta dan penyampaian welcome remarks oleh Ir. H. Syahrudin, M.Si., Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam sambutannya, Syahrudin menyampaikan bahwa Bangka Belitung merupakan daerah yang bercirikan kepulauan. Sudah saatnya pemerintah tidak lagi menyamaratakan kebijakan yang dibuat untuk setiap daerah di Indonesia terutama pada daerah yang bercirikan kelautan. High cost economy yang disebabkan oleh rendahnya infrastruktur penghubung, pada dasarnya dapat diatasi dengan adanya transportasi kelautan yang menghubungkan antar pulau. Saat ini 87% pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Bangka Belitung masih berasal dari luar daerah. Apabila terjadi gangguan seperti kondisi alam yang kurang mendukung, hal itu dapat menyebabkan guncangan perekonomian pada masyarakat Bangka Belitung. Selanjutnya, Keynote Speech disampaikan oleh Sakop, S.E., M.M., Pelaksana Harian Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sakop menyampaikan tentang kondisi perekonomian saat ini yang meliputi tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tingkat suku bunga, neraca perdagangan, dan hal hal yang terkait dengan perekonomian baik di Indonesia maupun di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Acara selanjutnya adalah diskusi panel yang diawali dengan pemaparan dua narasumber perwakilan Kementerian Keuangan dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta dimoderatori oleh Devi Valeriani, Ekonom Kementerian Keuangan dari Universitas Bangka Belitung.

Pemaparan pertama disampaikan oleh Agus Kuswantoro, S.E., M.B.A., Kepala Subdirektorat Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Penganggaran Risiko, Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan, yang menyampaikan materi tentang Perkembangan Perekonomian Indonesia dan Arah Kebijakan Fiskal 2016. Agus menyampaikan saat ini faktor eksternal masih menjadi risiko utama terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia seperti kinerja perekonomian negara maju, moderasi pertumbuhan ekonomi Tiongkok, harga komoditas global, dan kebijakan moneter negara maju. Untuk mencapai pertumbuhan potensial ekonomi, pemerintah telah menyusun strategi ekonomi dalam jangka pendek dengan stimulus fiskal (menjaga daya beli masyarakat dan memperbaiki kualitas iklim investasi) serta dalam jangka panjang dengan budget reforms (optimalisasi pendapatan, kualitas belanja, dan pembiayaan berkelanjutan). Kebijakan ekonomi ke depan diarahkan untuk mendorong peningkatan kinerja investasi ujarnya.

Materi kedua disampaikan oleh Nugroho Iman Santosa, S.E., M.P.M., Kepala Bagian Kontrol Intern Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, yang memaparkan materi tentang Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2016. Nugroho menyampaikan saat ini pemerintah tengah melaksanakan revolusi kebijakan umum transfer ke daerah dan dana desa dengan enam cara, yaitu dengan meningkatkan alokasi anggaran transfer ke daerah dan dana desa dalam APBN tahun 2016 mendekati anggaran kementerian/lembaga (K/L); meningkatkan besaran dan memperbaiki formula alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) guna meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah; meningkatkan besaran serta memperbaiki dan memperkuat kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk mendukung implementasi nawacita dan pencapaian prioritas nasional; meningkatkan besaran dan memperbaiki formula alokasi dan kebijakan Dana Insentif Daerah (DID) untuk memberikan penghargaan yang lebih besar kepada daerah yang berkinerja baik dalam pengelolaan keuangan, perekonomian, dan kesejahteraan daerah; meningkatkan alokasi Dana Desa hingga 6% dari dan di luar transfer ke daerah sesuai Road Map Dana Desa 2015—2019 untuk memenuhi amanat UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa; serta meningkatkan kualitas pengelolaan dana otonomi khusus melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas dana otonomi khusus Papua dan Papua Barat. Nugroho juga menyampaikan penyebab lambat dan rendahnya realisasi penyaluran dana desa dari kabupaten/kota ke desa diantaranya masih ada daerah yang belum memasukkan dana desa dalam APBD induk, masih ada daerah yang terlambat dalam menetapkan Peraturan Bupati/Walikota tentang Pengalokasian Dana Desa per Desa, masih ada kekhawatiran perangkat desa terjerat kasus hukum, dan lain sebagainya.

Selanjutnya materi ketiga sekaligus penutup disampaikan oleh Kepala Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dr. Yan Megawandi, yang menyampaikan bahwa saat ini terdapat lima isu strategis pembangunan yang dihadapi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diantaranya isu ekonomi dengan melambatnya laju pertumbuhan ekonomi dan menurunnya daya beli masyarakat; sosial budaya yaitu dengan meningkatnya angka pengangguran; lingkungan hidup dengan menurunnya kualitas lingkungan hidup; infrastruktur dengan kualitas dan kuantitas infrastruktur perhubungan masih rendah; dan pemerintahan dengan tingkat pelayanan publik masih dalam kategori sedang. Oleh karena itu, pemerintah Bangka Belitung menyusun strategi pembangunan ekonomi dengan mendorong transformasi struktural ekonomi yang saat ini masih bergantung pada sektor pertambangan, pengendalian inflasi, pembangunan kewilayahan, serta pemerataan distribusi pendapatan. (ADF/GCW)