Kunjungan Mahasiswa Universitas Negeri Malang ke Badan Kebijakan Fiskal
Jakarta, (3/8): Dalam rangka diseminasi kebijakan fiskal kepada dunia akademisi, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) kembali menggelar sosialiasi kebijakan fiskal kepada para mahasiswa Universitas Negeri Malang yang berkunjung ke BKF. Sosialisasi kali ini menghadirkan Irfa Ampri, Kepala Pusat Kebijakan Regional Bilateral dan Evi Mulyani, Kepala Bidang Keuangan Inklusif, BKF sebagai narasumber.
Acara yang digelar di ruang Analis-Fiskal, Gedung Notohamipordjo dibuka dengan sambutan dari Kepala Bagian Informasi dan Komunikasi Publik, BKF, Endang Larasati. Dalam sambutannya Endang menjelaskan gambaran umum organisasi Badan Kebijakan Fiskal. Ia juga menyampaikan bahwa BKF senantiasa terbuka untuk menerima kunjungan dari berbagai perguruan tinggi dan instansi untuk transfer knowledge yang dimiliki oleh BKF.
Sesi presentasi dan diskusi yang dipandu oleh Fino Valico, Kepala Subbidang Belanja Modal, diawali dengan paparan dari Irfa Ampri sebagai narasumber yang menjelaskan tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Dalam paparannya, dijelaskan bahwa MEA merupakan bentuk integrasi ekonomi antar negara di Asia Tenggara. MEA 2016 memiliki lima pilar utama yaitu integrasi ekonomi, ASEAN yang kompetitif dan inovatif, peningkatan konektivitas dan kerjasama sektoral, SDM yang berkualitas, dan ASEAN yang menglobal. Lebih lanjut dijelaskan bahwa Indonesia memiliki sejumlah keunggulan dan peluang besar dalam MEA, misalnya, Indonesia unggul dalam jumlah tenaga kerja ahli seperti insinyur dan arsitek. Tercatat, bahwa Indonesia memiliki 579 insinyur dan 84 arsitek tersertifikasi. Jumlah tersebut merupakan yang terbesar di kawasan ASEAN. Selain itu Indonesia merupakan pangsa pasar yang besar dan potensial dengan jumlah penduduk sekitar 40% dari jumlah penduduk di ASEAN.
Selanjutnya, Evi Mulyani sebagai narasumber kedua memberikan paparan tentang keuangan inklusif. Ia menyampaikan bahwa saat ini Pemerintah terus berupaya untuk mewujudkan masyarakat yang inklusif dalam sektor keuangan. Lebih lanjut ia menjelaskan terdapat empat pilar Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), yaitu perluasan edukasi keuangan, pengembangan layanan keuangan pada sektor pemerintah, pengembangan fasilitas intermediasi dan saluran distribusi, serta penguatan perlindungan konsumen. Untuk mewujudkan visi tersebut, beberapa program telah dan terus berjalan hingga saat ini diantaranya, Program Keluarga Harapan, Program Indonesia Pintar, Laku Pandai, Basic Saving Account, Yuk Nabung Saham, Simpel (Simpanan Pelajar) dan Layanan Keuangan Digital. Evi mengungkapkan tujuan dari program tersebut ialah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (is/pg)
