Kunjungan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta ke Badan Kebijakan Fiskal

Jakarta, (22/11): Bertempat di aula lantai 2, Gedung Notohamiprodjo, Badan Kebijakan Fiskal menerima kunjungan mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kunjungan tersebut merupakan salah satu bentuk sosialisasi kebijakan fiskal kepada dunia akademis. Kunjungan yang dihadiri oleh 120 mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis tersebut dibuka oleh Sekretaris Badan Kebijakan Fiskal, Arif Baharudin. Dalam sambutannya, Arif menyampaikan kepada para mahasiswa bahwa dalam dunia kerja yang dibutuhkan tidak hanya wawasan yang luas, tapi integritas dan kerja keras juga sangat menentukan keberhasilan seseorang di dunia kerja. Oleh karena itu Arif mengimbau agar para mahasiswa yang akan menjadi penerus bangsa dapat memupuk sikap tersebut hingga bekerja nanti.

Pada kunjungan kali ini, sesi presentasi yang menjadi acara inti dari acara dimoderatori oleh Harris Noor Rabbasa, Kepala Subbagian Manajemen Sistem Informasi, BKF. Hadir sebagai narasumber yaitu, Achmad Budi Setyawan, Kepala Subbidang Harmonisasi Kebijakan APBN, Pusat Kebijakan APBN (PKAPBN) dan Fathul Kamil Tumbriyantoro, Kepala Subbidang Proyeksi Asumsi Dasar, Pusat Kebijakan Ekonomi Makro (PKEM).

Paparan pertama yang dipresentasikan oleh PKAPBN, membahas tentang APBN 2016 dan 2017. Pada tahun 2016, menurut Achmad realisasi penerimaan negara belum sesuai target. Hal tersebut salah satunya disebabkan oleh kondisi perekonomian global yang belum pulih. Kondisi ini mengakibatkan penerimaan negara dari perpajakan menurun. Sejalan dengan perpajakan, penerimaan di sisi PNBP juga mengalami penurunan yang disebabkan oleh harga komoditas seperti minyak dan gas yang masih di bawah perkiraan. Namun demikian, tax amnesty yang menjadi salah satu extra effort pemerintah untuk meningkatkan penerimaan, dapat dikatakan cukup berhasil. Keberhasilan ini menurutnya dapat mengurangi shortfall perpajakan tahun 2016. Untuk APBN tahun 2017 yang telah disahkan oleh DPR pada Oktober lalu, target penerimaan perpajakan masih mengalami ekspansi sebesar 13% dari perkiraan realisasi APBN 2016. Pada sisi belanja, pemerintah juga masih mengedapankan belanja yang produktif seperti infrastruktur dan belanja bantuan sosial.

Tidak hanya mendapatkan penjelasan tentang APBN 2016 dan 2017, para mahasiswa juga diperkenalkan dengan unsur-unsur yang terdapat dalam APBN. Kali ini Fathul Kamil Tumbriyantoro berkesempatan untuk menjelaskan asumsi-asumsi ekonomi makro yang disusun sebagai dasar penghitungan APBN. Ia menyampaikan terdapat tujuh asumsi makro yang biasanya digunakan sebagai dasar untuk menghitung APBN, yaitu pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, harga minyak atau Indonesia crude price (ICP), inflasi, suku bunga SPN 3 bulan serta lifting minyak dan gas. Pada pertumbuhan ekonomi tahun ini, Indonesia masih dapat dikatakan cukup baik. Terbukti dari peringkat pertumbuhan yang hanya tertinggal dari Cina dan India. Pertumbuhan tersebut mayoritas berasal dari konsumsi rumah tangga dan investasi atau PMTB. Lebih lanjut ia menambahkan, investasi mengalami peningkatan tiap tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa investor masih tertarik untuk berinvestasi di Indonesia. Sejalan dengan yang disampaikan oleh narasumber sebelumnya, Fathul mengatakan arah kebijakan APBN Indonesia masih akan meningkatkan belanja modal yang dapat memberikan multiplier effect yang besar. Selain itu momentum pertumbuhan yang cukup baik saat ini akan terus dijaga dengan mendorong pertumbuhan di kawasan Timur.  (IS/PG)