Kunjungan Mahasiswa Kelompok Studi Ekonomi dan Bisnis Purwakarta
Jakarta, (16/2): Badan Kebijakan Fiskal (BKF) sebagai salah unit perumus kebijakan fiskal di Kementerian Keuangan memiliki tanggung jawab untuk memberikan pemahaman tentang kebijakan fiskal kepada khalayak tanpa terkecuali. Hal tersebut terbukti dari diseminasi informasi fiskal kali ini yang disosialisasikan kepada Mahasiswa Kelompok Studi Ekonomi dan Bisnis Purwakarta.
Sosialisasi yang mengangkat topik mengenai Kebijakan Pengembangan Industri Keuangan dan Ekonomi Syariah dan Masyarakat Ekonomi ASEAN ini diselenggarakan di Aula Lantai 2, Gedung R.M. Notohamiprodjo, Badan Kebijakan Fiskal dengan menghadirkan Haryadi, Kepala Bidang Kebijakan Pengembangan Industri Keuangan Syariah, Pusat Kebijakan Sektor Keuangan dan Nugraha Adi, Kepala Subbidang Forum Keuangan Asean, Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral, BKF sebagai narasumber, serta Yani Farida Aryani, Kepala Subbidang Subsidi Pertanian dan Lainnya, Pusat Kebijakan APBN, BKF, bertindak sebagai moderator.
Pada kesempatan tersebut, Arif Baharudin, Sekretaris BKF yang membuka acara sosialisasi menyampaikan sambutannya yang berintikan bahwa saat ini informasi sudah lebih mudah diperoleh sehingga diperlukan kemauan untuk mengembangkan diri agar bisa bersaing baik di area domestik maupun global.
Pada sesi pertama, Haryadi menjelaskan tentang pengenalan ekonomi dan keuangan syariah. Keuangan syariah merupakan istilah yang mencerminkan bisnis keuangan yang tidak bertentangan dengan prinsip islam dan mewajibkan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi baik dalam produksi, penjualan atau distribusi barang dan jasa tidak di bertentangan dengan prinsip syariah tersebut. Walau pertumbuhannya cukup tinggi, ukuran keseluruhan dan dampak dari industri keuangan syariah Indonesia masih kecil (+5%) dibandingkan industri keuangan secara umum. Padahal potensi pembiayaan dari sektor keuangan syariah sangat besar. Sejak tahun 2013, Pemerintah mulai fokus pada penerbitan Project Financing Sukuk sebagai alternatif sumber pembiayaan berbagai proyek infrastruktur di Indonesia.
Presentasi pada sesi kedua disampaikan oleh Nugraha Adi dengan topik Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA): Perspektif Kerja Sama Keuangan ASEAN. Nugraha Adi menjelaskan tentang perkembangan integrasi ekonomi ASEAN, peluang dan tantangan yang dihadapi, dan strategi peningkatan daya saing yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Nugraha Adi menekankan bahwa dengan MEA bukan berarti pekerjaan di Indonesia bisa dengan mudah diambil oleh tenaga kerja asing, karena jenis pekerjaan yang bisa diisi perlu disetujui dengan perjanjian dan pekerja asing yang hendak masuk perlu memenuhi kualifikasi dan memiliki sertifikasi. Sejauh ini pekerja Indonesia justru memiliki potensi yang besar untuk bekerja di negara lain di ASEAN terutama di profesi arsitek dan insinyur. Pemerintah Indonesia juga berusaha meningkatkan SDM dari rakyat Indonesia agar sanggup bersaing menghadapi MEA. Hal ini dilakukan dengan berbagai kebijakan seperti kebijakan untuk mengalokasikan 20% porsi APBN untuk pendidikan dan 5% porsi APBN untuk kesehatan. (PG/AS)
