Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Edukasi Keuangan Inklusif
Gorontalo (13/09) : Sebagai upaya menanamkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya keuangan inklusif, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) menyelenggarakan Seminar Edukasi Keuangan Inklusif pada tanggal 13 September 2018 bertempat di Gorontalo. Seminar ini dihadiri oleh Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Sosial, Akademisi, serta Lembaga-Lembaga Keuangan di Gorontalo.
Data susenas tahun 2017 menunjukkan kondisi tingkat kepemilikan rekening tabungan pada lembaga keuangan formal di Provinsi Gorontalo masih sangat rendah. Berdasarkan persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas, tingkat kepemilikan rekening tabungan pada lembaga keuangan formal Provinsi Gorontalo hanya sebesar 19,51 persen. Provinsi dengan tingkat kepemilikan rekening tertinggi adalah Provinsi Kepulauan Riau dengan angka 51,46 persen, sementara Provinsi Gorontalo berada di urutan ke 32 dari 34 provinsi di Indonesia.
Mengawali seminar, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Provinsi Gorontalo, Ismed Saputra, menyampaikan Welcoming Remarks. Ismed menyampaikan dengan terwujudnya inklusi keuangan, jumlah masyarakat yang menabung, berinvestasi, mencari modal, ataupun memproteksi diri dengan asuransi akan bertambah. Selanjutnya, diharapkan ekonomi akan tumbuh, angka kemiskinan berkurang, dan kesenjangan menyempit.
Seminar dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo, Idris Rahim. Idris menyampaikan bahwa edukasi keuangan inklusif sangat bermanfaat terutama bagi masyarakat dalam memperoleh akses layanan keuangan dan memanfaatkan produk dan jasa keuangan formal seperti sarana menyimpan uang yang aman (keeping), transfer, menabung, maupun pinjaman dan asuransi.
Keynote speech pada seminar ini disampaikan oleh Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, Ayu Sukorini. Beliau menyampaikan bahwa untuk mencapai target keuangan inklusif yang telah ditetapkan dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), perlu adanya koordinasi dan kerja sama berbagai pemangku kepentingan yang terkait seperti pemerintah daerah, lembaga keuangan, serta akademisi. Sinergi antarpemangku kepentingan dapat mengakselerasi peningkatan keuangan inklusif di Indonesia.
Berbentuk diskusi panel, seminar ini menghadirkan narasumber Kepala Bidang Perbankan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Eni Widyanti; Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, BKF, Ayu Sukorini; Asisten Direktur Departemen Elektronifikasi dan Keuangan Inklusif, Bank Indonesia, Rommy Sariu Tamawiwy; Asisten Deputi Kompensasi Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Herbin Manihuruk; serta dimoderatori oleh Hilman Palaon, Financial Inclusion & GDP Payment Specialist, TNP2K.
Pada seminar ini, Eni memaparkan pentingnya peran keuangan inklusif dalam peningkatan kesejahteraan. Sementara itu Ayu Sukorini menyampaikan materi tentang kebijakan fiskal dan keuangan inklusif, sedangkan Rommy memperkenalkan program elektronifikasi dan transaksi nontunai. Sebagai paparan penutup, Herbin Manihuruk menjelaskan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial sebagai salah satu program akselerasi keuangan inklusif. Seminar edukasi ini diakhiri dengan sesi diskusi tanya jawab serta penyampaian masukan dan harapan dari peserta seminar terhadap inklusi keuangan di Gorontalo. (lnf/ens)
