Pelajaran penting sistem pensiun untuk Indonesia
Jakarta (21/07) – Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan bersama Australian Treasury dan World Bank telah melaksanakan diskusi untuk membahas public pension reform di Indonesia. Diskusi dilakukan secara virtual melalui video conference dengan menghadirkan narasumber dari World Bank, Australian Treasury, dan narasumber dari Badan Kebijakan Fiskal bertindak sebagai discussant.
Dalam sambutannya, Kepala BKF Febrio Kacaribu memberikan gambaran singkat proses perbaikan sistem pensiun yang saat ini sedang dijalankan oleh Pemerintah dan perannya dalam memberikan jaminan penghasilan yang lebih baik untuk seluruh lapisan masyarakat di hari tua. Dana dana pensiun juga diharapkan dapat menciptakan akumulasi dana jangka panjang dalam jumlah besar yang kemudian dapat dikelola untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Sejalan dengan sambutan Kepala BKF, Satu Kahkonen selaku Country Director World Bank Indonesia juga menyampaikan bahwa reformasi public pension system memegang peranan penting untuk menjamin perlindungan sosial masyarakat. Beliau juga mengalami secara langsung bagaimana sulitnya mereformasi suatu sistem pensiun. Untuk Indonesia, reformasi pensiun Aparatur Sipil Negara dan jaminan pensiun SJSN perlu segera dilakukan guna memberikan manfaat yang lebih baik dan memastikan program dapat berkesinambungan.
Faruk Khan, World Bank’s Lead Economist and Program Leader untuk Ukraina, Belarus dan Moldova, yang menjadi pembicara berikutnya, menggarisbawahi beberapa pelajaran penting dari pelaksanaan pension reform di Ukraina. Salah satu bentuk reform adalah menginformasikan manfaat program pensiun secara transparan.
Hal lain yang dibahas lebih dalam adalah pension reform di Australia yang dipaparkan James Thomson, Australian Pension System Specialist dari Australian Treasury). Dalam paparannya, James Thomson memberikan review mengenai tiga pilar skema dana pensiun yang telah berjalan di Australia terdiri dari government funded age pension (pilar satu), compulsory superannuation (pilar dua), dan voluntary savings (pilar tiga) termasuk pemberian insentif bagi masyarakat yang memilih skema self-funded dana pensiun.
Dalam sesi terakhir, Robert Palacios, Lead Pension Specialist World Bank, memaparkan asesmennya mengenai kondisi sistem pensiun di Indonesia yang dilanjutkan dengan diskusi panelis oleh Ronald Yusuf selaku Kepala Bidang Program Analis Pusat Kebijakan Sektor Keuangan.
Dari hasil diskusi, disimpulkan beberapa tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mengaplikasikan sistem pensiun yang baik yaitu: (i) tenaga kerja di Indonesia didominasi oleh pekerja sektor informal yang masih belum terproteksi oleh program pensiun, (ii) maraknya penarikan dana pensiun yang relatif dini sebelum memasuki usia pensiun pada program Jaminan Hari Tua, (iii) kesulitan dalam mengintegrasikan antara skema pensiun ASN dan Polri/TNI yang existing ke dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan (iv) pengelola dana pensiun yang belum menerapkan best practices untuk mengelola investasi (rp/ahn).
