Kementerian Keuangan dan OECD Luncurkan Survei Ekonomi Indonesia 2024: Fokus pada Digitalisasi dan Transisi Hijau
Jakarta, (26/11/2024) – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, bersama Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono dan Anggito Abimanyu, serta Sekjen OECD, Mathias Cormann, resmi meluncurkan OECD Economic Survey of Indonesia 2024 di Aula Djuanda, Kementerian Keuangan, Jakarta. Survei ini menjadi gambaran terkini tentang kondisi ekonomi Indonesia serta arah kebijakan di tengah tantangan global.
Survei Ekonomi OECD Indonesia 2024 membahas beberapa tema utama, antara lain kebijakan makroekonomi, konvergensi sosial-ekonomi, digitalisasi, dan transisi hijau. Laporan ini menyoroti pemulihan ekonomi Indonesia pascapandemi, yang didukung kebijakan fiskal dan moneter yang hati-hati. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan mencapai 5,2% pada 2025, dengan tingkat inflasi yang berhasil ditekan dari 6% pada 2022 menjadi 1,7% pada Oktober 2024.
Dua agenda tematik, yakni digitalisasi dan transisi hijau, mendapat perhatian khusus dalam survei ini. OECD menggarisbawahi pentingnya pengembangan ekonomi digital sebagai pendorong inklusivitas dan pertumbuhan. Sementara itu, kebijakan transisi hijau, termasuk penghentian dini sejumlah PLTU dan peningkatan investasi energi berkelanjutan, menempatkan Indonesia sebagai aktor proaktif dalam pengendalian iklim global.
Dalam sambutannya, Sri Mulyani menegaskan bahwa hasil survei mencerminkan daya tahan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global. Ia juga menyoroti ambisi Indonesia untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi melalui hilirisasi industri dan reformasi struktural.
“Indonesia memiliki visi menjadi negara berstatus pendapatan tinggi, lebih inklusif, dan memperkuat struktur ekonomi kami, termasuk melalui pengembangan sektor strategis seperti mineral dan pertanian,” ungkapnya.
Survei juga mencatat peningkatan pendapatan per kapita Indonesia tiga kali lipat dalam 25 tahun terakhir, penurunan kemiskinan ekstrem, serta kemajuan dalam akses pendidikan dan peluang kerja bagi perempuan, yang membantu mengurangi kesenjangan gender.
Dalam bidang digitalisasi, Indonesia dianggap telah mencapai kemajuan signifikan melalui perkembangan e-commerce, peningkatan jumlah startup, dan implementasi e-government untuk layanan publik. Namun, OECD mencatat pengembangan infrastruktur digital masih menjadi tantangan utama.
Sementara itu, transisi hijau menjadi prioritas dalam upaya Indonesia mencapai Net Zero Emission pada 2060 atau lebih cepat. “Kami terus berkomitmen pada transisi hijau, sebagaimana disampaikan dalam KTT Pemimpin G20, untuk memilih lebih banyak energi terbarukan,” ujar Sri Mulyani.
Survei ini juga menandai kemajuan proses aksesi Indonesia menjadi anggota OECD. Sekjen OECD, Mathias Cormann, menyebutkan bahwa aksesi ini akan memperkuat kemitraan strategis dan mendukung reformasi struktural Indonesia secara komprehensif.
“Proses ini akan memperkuat kemitraan yang telah lama terjalin, serta mendukung Indonesia dalam memperkuat agenda reformasi strukturalnya,” jelas Mathias.
Sejak menjadi mitra utama OECD pada 2007, Indonesia terus memperkuat kerja sama melalui berbagai program, termasuk survei ekonomi dan bantuan teknis. Survei tahun ini, yang merupakan edisi ketujuh sejak 2008, diharapkan dapat menjadi rujukan dalam menarik investor, menjaga stabilitas ekonomi, dan menghadapi tantangan perubahan iklim.
Acara peluncuran ini turut dihadiri perwakilan kementerian/lembaga, kedutaan besar negara sahabat, dan mitra internasional, mencerminkan pentingnya survei ini dalam memperkuat posisi Indonesia di panggung global. (mbp)
