Risiko Fiskal dari Keuangan BUMN

Pemerintah telah menyelesaikan uji sensitivitas atau macro stress test. Ini dilakukan untuk mengetahui sampai seberapa jauh kinerja keuangan BUMN terpengaruh perubahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, perubahan harga minyak, dan suku bunga.

Jika kondisi keuangan BUMN buruk, dapat memengaruhi kontribusi BUMN terhadap APBN. Penurunan kontribusi ini merupakan bagian dari risiko fiskal yang bersumber dari BUMN.

”Beberapa risiko sudah mulai terasa, antara lain membesarnya anggaran subsidi BBM,” ujar Kepala Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan Anggito Abimanyu di Jakarta, Jumat (29/8).

Dalam Nota Keuangan dan Rancangan APBN 2009 disebutkan, macro stress test yang dilakukan pemerintah menggunakan beberapa indikator risiko fiskal, yang meliputi pertama, kontribusi BUMN terhadap APBN.

Kedua, utang bersih BUMN. Ketiga, kebutuhan pembiayaan bruto BUMN. Simulasi ini dilakukan untuk mengidentifikasi secara dini risiko fiskal yang bersumber dari BUMN.

Simulasi macro stress test dilakukan pada PT Pertamina, PT PLN, PT Perusahaan Gas Negara (PGN), PT Telkom, PT Pelni, PT Kereta Api (KA), dan PT Pupuk Sriwijaya.

Pengujian ini dilakukan secara parsial berdasarkan kinerja keuangan ketujuh BUMN pada tahun 2007.

Hasil macro stress test menunjukkan bahwa kenaikan nilai tukar, harga minyak, dan tingkat bunga mengakibatkan kontribusi bersih BUMN terhadap APBN tahun 2009 semakin negatif.

Sebagai contoh, pada saat harga minyak meningkat sebesar 20 dollar AS per barrel, arus kas dari pemerintah ke BUMN juga meningkat Rp 1,35 triliun hingga Rp 1,376 triliun.

Kenaikan ini terutama disebabkan kenaikan subsidi minyak dan listrik yang diberikan melalui PT Pertamina dan PT PLN. Kenaikan ketiga variabel makro ini juga meningkatkan kebutuhan pembiayaan bruto BUMN.

Contoh lain, pada saat nilai tukar rupiah terhadap dollar AS mengalami depresiasi 20 persen, menyebabkan kebutuhan pembiayaan bruto BUMN tahun 2009 meningkat antara Rp 106,72 miliar dan Rp 107,9 miliar agar BUMN tetap tumbuh.

Depresiasi nilai tukar

Terkait hal ini, terdapat beberapa BUMN yang mengalami kesulitan dalam mencari sumber pembiayaan tanpa dukungan dari pemerintah.

Depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dollar AS sebesar 20 persen pada tahun 2009 berpotensi menurunkan kemampuan aktiva lancar terhadap total kewajiban antara Rp 774,3 miliar dan Rp 756,9 miliar.

Besarnya pengaruh depresiasi ini disebabkan tingginya komposisi dollar AS dalam aktivitas operasional BUMN dan komposisi utang BUMN. Contohnya, utang PT PLN dalam mata uang asing tahun 2007 sekitar 71,54 persen dari total utang.

Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR Suharso Monoarfa mengatakan, risiko fiskal bisa menekan APBN tahun 2009. Namun, cadangan fiskal yang disediakan pemerintah Rp 6 triliun, hanya memperhitungkan kemungkinan adanya kenaikan harga minyak dari 100 dollar AS per barrel ke 130 dollar AS per barrel.

”Cadangan itu tidak mempertimbangkan kemungkinan terjadi lonjakan volume konsumsi BBM bersubsidi dari 35,5 juta kiloliter menjadi 40 juta kiloliter di sepanjang tahun depan,” ujarnya.

sumber : E-Kliping ( Kompas 1 September 2008 )