Wapres: Angkat Citra Bangsa, Cintailah Produk Dalam Negeri
BANDUNG (Suara Karya): Mungkin di masa lampau kalangan pejabat pemerintah atau masyarakat kalangan atas boleh berbangga jika menggunakan produk impor.Namun saat ini kondisinya berbalik. Kalangan pejabat justru akan merasa malu jika menggunakan produk impor. Kondisi ini tercipta salah satunya karena dorongan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla.
Menurut Wapres, untuk mengangkat citra bangsa, seluruh elemen masyarakat, termasuk kalangan pejabat, harus memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri. Apalagi kualitas dan harga produk dalam negeri lebih kompetitif dibanding produk impor.
"Untuk terus mengangkat citra bangsa, maka cintailah produk dalam negeri. Dan imbauan atau kampanye ini harus dilakukan terlebih dahulu di kalangan pejabat pemerintahan. Selanjutnya pasti diikuti oleh jajaran di bawahnya. Dulu, saat presiden memakai batik, sekarang semua orang hingga lapisan bawah juga pakai batik. Dampaknya, industri batik kita berkembang. Maka, waktu saya melihat pejabat, termasuk menteri, masih memakai sepatu impor, misalnya merek Bally, maka saya minta semua mulai pakai sepatu buatan dalam negeri. Jadi setiap mau rapat, menteri-menteri saya periksa sepatunya," kata Wapres di hadapan ratusan perajin dan produsen sepatu di Bandung, kemarin (2/3).
Pernyataan Wapres ini terungkap dalam dialog dengan ratusan perajin dan produsen sepatu di Jawa Barat yang dilaksanakan di lokasi pergudangan salah satu produsen sepatu di Bandung, PT Fortuna. Hadir pada acara ini Menteri Perindustrian Fahmi Idris, Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalatta serta Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriansyah, dan Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Eddy Widjanarko.
Menurut Wapres, di tengah kondisi krisis keuangan global saat ini, Indonesia termasuk beruntung karena tidak mengalami dampak yang terlalu besar. Ini karena Indonesia memiliki kekuatan pasar domestik yang besar. Dalam hal ini, industri di dalam negeri masih bisa menciptakan nilai tambah.
"Jadi, terkait upaya memprioritaskan penggunaan dalam negeri tidak hanya cukup dengan aturan dan arahan saja, tapi memang harus dimulai dari kalangan pejabat pemerintah dulu dan pasti akan diikuti oleh jajaran di bawahnya," tutur Wapres.
Lebih jauh Wapres Jusuf Kalla mengatakan, perajin dan pengusaha sepatu dalam negeri perlu meningkatkan standar mutu produk. Upaya ini bisa difasilitasi oleh pemerintah melalui Departemen Perindustrian dan asosiasi terkait. Pemerintah pada prinsipnya akan berusaha mencoba memberikan fasilitasi dan bantuan jika memang memungkinkan.
"Setiap pemerintah berusaha agar industri di dalam negerinya bisa meningkatkan nilai tambah. Selain pasar dalam negeri, saya perkirakan ekspor sepatu juga bisa bertahan atau bahkan meningkat. Ini karena importir saat ini tidak berani mengambil banyak keuntungan untuk menjaga daya beli masyarakatnya. Jadi pesanan ekspor tetap ada, " ucap Jusuf Kalla.
Sementara itu, Ketua Umum Aprisindo Eddy Widjanarko mengatakan, kalangan pengusaha dan produsen sepatu dalam negeri meminta insentif, khususnya untuk yang berorientasi ekspor. Ini juga diperlukan untuk menarik investasi ke dalam negeri. Salah satu permintaan yang cukup mendesak adalah pemberian fasilitas pemotongan pajak ekspor (tax rebate).
"Kami minta insentif untuk produk yang bisa ekspor, yaitu tax rebate, kalau bisa 10 persen-lah. China saja sudah menerapkan 17 persen," kata Eddy Widjanarko.
Pemotongan pajak ini penting agar produk sepatu Indonesia bisa lebih kompetitif di pasar ekspor karena nagara-negara pesaing seperti China sudah sedemikian rupa melindungi industri sepatunya agar bisa bersaing di pasar luar negeri. Selain itu, kalangan pengusaha juga meminta pembebasan kewajiban PPh pasal 21 untuk karyawan selama 2 tahun, khususnya untuk investasi baru. (Andrian)