Indonesia Berpotensi Ekspor Beras

Ketahanan pangan dan energi Indonesia bisa terwujud jika terdapat kerja sama dan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam hal ini, setiap rumusan pelaksanaan kebijakan ketahanan pangan dan energi beserta fasilitasinya harus bisa dijalankan hingga ke daerah-daerah.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Hatta Rajasa mengatakan, konsep ketahanan pangan sudah mulai dirintis, khususnya yang menyangkut kebutuhan pokok. Salah satunya mengenai produksi dan peningkatan produktivitas beras yang merupakan sumber makanan pokok utama masyarakat Indonesia. Bahkan, Indonesia berpotensi untuk melakukan ekspor beras seiring dengan peningkatan produksi beras yang sudah mencapai surplus.

"Saya tidak tahu apakah ada ekspor (beras) lagi atau tidak. Tapi dalam kerangka kerja sama ASEAN, ekspor beras dimungkinkan jika salah satu negara membutuhkan. Apalagi Indonesia saat ini sudah mengalami surplus beras," kata Hatta Rajasa usai membuka seminar Ketahanan Pangan dan Keamanan Energi untuk Kebangkitan Indonesia yang diselenggarakan Ikatan Cen-dekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), di Jakarta, Kamis (5/6).

Hatta Rajasa yang juga Ketua Presidium ICMI lebih lanjut mengatakan, terkait ekspor beras tersebut, Malaysia telah menyatakan keinginannya untuk dapat mengimpor beras dari Indonesia. Saat permintaan Malaysia diajukan pada tahun 2007, sebenarnya Indonesia mempunyai produksi beras yang cukup, tapi pemerintah memutuskan untuk tidak membuka keran ekspor. Namun, mulai tahun 2008 ini, produksi beras di Indonesia mengalami surplus, meski belum tentu Indonesia akan membuka izin ekspor beras. "Insya Allah tahun depan kita juga ada surplus beras lagi, tapi saya tidak tahu apakah bisa diekspor atau tidak," ujar Hatta.

Sementara itu, Staf Ahli Menteri Pertanian, Iskandar Andi Nuhung, mengatakan, dalam 15 tahun terakhir, sektor pertanian tumbuh 4,62 persen. Sedangkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan produksi padi Indonesia sejak 2006 terus mengalami kenaikan cukup tinggi.

"Tahun 2008 ini perhitungan pertumbuhan pertanian tidak sampai 4,62 persen, tapi tetap lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya," kata Iskandar. Pada 2006, produksi padi mencapai 54,4 juta ton gabah kering giling (GKG) dan pada 2007 menjadi 57,05 juta ton GKG setara 32,31 juta ton. Sedangkan menurut angka ramalan (aram) BPS, produksi akan meningkat menjadi 58,27 juta GKG atau setara 33 juta ton beras. Dia menjelaskan, ketersediaan dan konsumsi beras juga mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2007 lalu, dengan ketersediaan beras mencapai 32,311,488 ton, konsumsi mencapai 31,398,084 ton.

Meski demikian, memang Indonesia cukup berani dalam menetapkan stok cadangan nasional yang hanya 20 hingga 30 hari. Sedangkan negara lain biasanya menetapkan stok untuk tiga bulan hingga satu tahun. "Karena itu, kemungkinan untuk melakukan ekspor beras memang harus dikaji lagi," tuturnya.

Sementara itu, terkait masalah ketahanan energi, Hatta Rajasa menjelaskan, pemda harus bekerja sama dan kooperatif dalam melaksanakan kebijakan pemerintah pusat. Apalagi masalah pasokan dan harga energi akan diatur secara nasional di berbagai daerah. Salah satunya melaksanakan uji coba program penghematan penggunaan BBM bersubsidi, seperti dengan menggunakan kartu pintar (smart card).

Menurut Hatta, tentunya akan menimbulkan suatu konflik jika kebijakan nasional ditolak atau bahkan tidak dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Tentunya hal tersebut akan menimbulkan sesuatu yang tidak pas dalam pelaksanaan pemerintahan.

Di sisi lain, Pemerintah Indonesia diminta segera mencari lokasi pengeboran minyak baru jika ingin terus bisa memenuhi kebutuhan minyak di dalam negeri. Sebab, sumur minyak yang ada saat ini dinilai sudah sangat tua dan tidak mampu lagi memproduksi minyak untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Direktur Center for Petroleum and Energy Economics Studies Dr Kurtubi mengatakan, untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri tersebut, Indonesia harus memiliki kilang minyak yang dapat memproduksi 165 barel per hari. Namun sumur minyak yang ada sekarang ini hanya mampu memproduksi sekitar 90 barel per hari.

Menurut Kurtubi, harga minyak dunia yang terus meningkat bukan membuat pemerintah termotivasi untuk mendorong investasi dan eksplorasi guna mencari minyak yang tersimpan di bumi pertiwi ini. "Padahal potensi migas di Indonesia relatif besar. Itu bukan menurut penelitian saya, melainkan para peneliti dunia. Tetapi kenapa pemerintah tidak mau memanfaatkan hal tersebut," katanya.

Saat ini, lanjut Kurtubi, pemerintah bisa dikatakan nyaris tidak berdaya menemukan lapangan baru untuk melakukan ekplorasi dan pengeboran minyak sehingga produksi minyak terus menurun. Dan sulitnya mendapatkan lapangan minyak baru dan kegiatan pengeboran minyak karena tidak adanya investor yang mau lagi menanamkan modalnya untuk mencari minyak itu. Dahulu, lanjutnya, para investor banyak berminat menanamkan modalnya untuk melakukan pencarian dan pengeboran minyak di Indonesia. Semua karena birokrasi yang mudah dan juga biaya yang relatif tidak begitu besar. Namun peraturan yang ada saat ini justru menciptakan birokrasi yang berbelit-belit dan banyak melibatkan instansi pemerintahan untuk proses perizinannya.

Di tempat yang sama, Dirjen Migas Departemen ESDM Luluk Sumiarso mengatakan, pihaknya memang mengakui kalau produksi minyak nasional sedang mengalami penurunan. Namun untuk masalah perubahan peraturan, tidak bisa dilakukan dalam tempo yang singkat.

"Zaman dan pemerintahan saat ini sudah berbeda. Sekarang setiap instansi yang terkait sudah mempunyai kepentingan masing-masing. Seperti Bea dan Cukai, mereka berhak memeriksa dan mengecek alat-alat pengeboran yang dibawa investor dari luar negeri karena ini ada keterkaitannya dengan bea masuk dan pajak. Belum lagi instansi lainnya," kata Luluk.

Sumber : E-Kliping (Suara Karya 6 Juni 2008)