Pemerintah Prioritaskan Penyerapan Anggaran

Pemerintah memprioritaskan penyerapan anggaran yang cepat dan tepat sasaran untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi agar Indonesia terhindar dari krisis keuangan Amerika Serikat.

Pemerintah juga sedang menggodok revisi Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang peraturan pengadaan barang dan jasa untuk keperluan pemerintah.

Menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla, pemerintah akan terus memperhatikan siklus ekonomi yang terjadi secara global dan dampaknya terhadap ekonomi Indonesia. Yang perlu diukur dan dipersiapkan soal ekonomi Indonesia, ujar Kalla, adalah memperkuat fundamental karena krisis Amerika Serikat tidak diketahui kapan bisa diatasi.

"Ini kan siklus, saat ini sedang berada di bawah," kata Kalla kepada wartawan di Jakarta kemarin. Dia mengatakan pemerintah akan tetap menjaga sistem ekonomi dan memperkuat fundamental makroekonomi dan mikroekonomi supaya ketahanan ekonomi Indonesia benar-benar terjamin.

Dalam waktu dekat, pemerintah akan mengusulkan penyesuaian asumsi pertumbuhan ekonomi dari 6,3 persen menjadi 6 persen pada 2009 akibat krisis keuangan global. Perubahan asumsi ini dilakukan untuk mendapatkan angka rasional dalam rangka menjaga pasar.

"Bagaimana pasar bisa percaya kalau asumsinya tidak rasional," kata Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Paskah Suzetta di Jakarta kemarin. Revisi asumsi pertumbuhan ekonomi ini termasuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2009 yang disepakati pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sebelumnya.

Selain revisi asumsi pertumbuhan ekonomi, asumsi lain yang akan disesuaikan adalah inflasi, yakni menjadi 6,5-6,7 persen dari kesepakatan sebelumnya sebesar 6 persen. Adapun tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia diusulkan tetap, yakni 8 persen, dan defisit berkisar pada 1,7 persen.

sumber: E-Kliping (Koran Tempo 8 Oktober 2008)