Segera Tetapkan Harga Baru Premium dan Solar

Jakarta (Suara Karya): Pelaksana tugas (Plt) Menteri Perekonomian, Sri Mulyani Indrawati, beserta jajaran menteri teknisnya diminta segera menindaklanjuti pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden HM Jusuf Kalla beberapa beberapa hari lalu mengenai rencana penurunan harga jual bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Sebab, penurunan kembali harga BBM bersubsidi itu bisa segera direalisasikan mulai 1 Januari 2009.

"Pemerintah melalui jajaran menteri teknis harus segera menindaklanjuti penetapan penurunan harga BBM di dalam negeri pada bulan depan. Apalagi saat ini harga minyak sudah berada di titik terendah dalam empat tahun terakhir di kisaran 40 dolar AS per barel," kata pengamat perminyakan Kurtubi, di Jakarta, Selasa (9/12).

Menurut dia, percepatan penurunan harga jual BBM bersubsidi jenis solar dan premium akan sangat membantu memperbaiki daya beli masyarakat yang sudah sangat rendah. Bila tujuannya untuk pemberdayaan dan menopang perekonomian masyarakat, pemerintah tak perlu mengkhawatirkan bakal melonjaknya harga minyak mentah di masa mendatang.

"Kalau harga minyak sudah turun harus segera disesuaikan penurunannya terhadap BBM di dalam negeri. Ini kesempatan yang mesti dimanfaatkan oleh pemerintah untuk memperbaiki perekonomian masyarakat," kata Direktur Center for Petroleum and Energy Economics Studies (CPEES) ini.

Sebaliknya, bila harga minyak kembali melonjak lagi maka langkah antisipasi yang diambil pemerintah dengan menerapkan batas atas harga jual BBM Rp 6.000 per liter sudah sangat tepat. "Kalau suatu saat harga bisa naik lagi sampai 100 dolar AS per barel, maka penerapan batas atas sebesar Rp 6.000 per liter sudah tepat. Lebih dari itu ditanggung oleh pemerintah," kata dia.

Dengan perhitungan harga minyak mentah di pasar internasional yang sudah berada di kisaran 40 dolar AS per barel tersebut, menurut dia, penurunan harga untuk solar dan premium bisa mencapai Rp 1.000 per liter, sehingga harga masing-masing Rp 4.500 per liter," ucapnya.

Terkait besaran penurunan BBM tersebut, Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR Suharso Monoarfa mengatakan, harga jual premium dan solar bisa turun menjadi Rp 4.500 dan Rp 4.300 per liter pada awal tahun depan. "Kalau pemerintah mau maka pada 1 Januari harga solar dan premium bisa turun minimal ke Rp 5.000," kata Suharso.

Hal itu, kata dia, bisa terealisasi bila harga minyak mentah dunia bisa stabil pada tingkat 40 dolar AS per barel. Dia menjelaskan, dengan menerapkan harga premium Rp 4.500 per liter dan solar Rp 4.300 per liter, maka total subsidi yang dikeluarkan pemerintah mencapai Rp 26 triliun.

Namun, bila pemerintah menetapkan harga premium dan solar Rp 5.000 per liter, maka beban subsidi yang ditanggung menjadi hanya Rp 5 triliun. "Itu berarti subsidi yang ditanggung menjadi sangat kecil dibandingkan alokasi APBN 2009 sebesar Rp 57 triliun," ujarnya.

Dengan potensi penghematan sebesar Rp 52 triliun, kata dia, maka pemerintah tidak perlu mencari utang yang besar. Menurut dia, dana penghematan dari subsidi itu bisa dipergunakan untuk membiayai pembangunan.

"Daripada kita mencari utang, ini ada potensi untuk menambal defisit APBN secara murah," ujarnya.

Di tempat terpisah, peneliti senior ekonomi Direktorat Kebijakan Moneter Bank Indonesia (BI), Wiwiek Sisto Widayat, mengatakan, pemerintah masih memperoleh keuntungan meskipun harga premium sudah diturunkan Rp 500 per liter. Keuntungan itu akan lebih besar lagi karena harga minyak dunia sudah turun ke level 40 dolar AS per barel. Padahal, pada harga 49 dolar AS per barel keuntungan itu sudah dipetik.

"Perhitungan kita, dengan harga minyak 49 dolar AS per barel saja pemerintah sudah dapat untung, apalagi dengan harga minyak 40 dolar AS," ujarnya.

Dia juga mengatakan, peluang turunnya harga solar sekarang ini juga terbuka lebar. Pemerintah bisa menurunkan harga sekarang, tidak perlu awal Januari nanti. Untuk itu, dia meminta dalam menurunkan harga jual solar, pemerintah harus mempertimbangkan efektivitasnya, misalnya bisa memutar roda ekonomi masyarakat. "Kalau tidak bisa menambah investasi dan meningkatkan produksi, percuma saja," ujarnya.

Faktor lain yang juga memengaruhi efektif tidaknya kebijakan pemerintah tersebut adalah besaran angka penurunan. Dia mencontohkan penurunan harga premium yang dianggap tidak sesuai, mengakibatkan kebijakan pemerintah tersebut jadi tidak efektif. "Malah membuat masyarakat susah. Premium langka di mana-mana," katanya.

Menanggapi rencana penurunan harga BBM bersubsidi tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro mengatakan, penurunan harga BBM pada Januari 2009 tidak tergantung hasil sidang Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC) pada 15 Desember ini.

Sebab, keputusan penurunan harga tidak selalu dikaitkan dengan keputusan OPEC. "Kita tidak tahu pertemuannya (OPEC) seperti apa. Keputusan kita tidak harus terkait dengan keputusan OPEC, itu hanya referensi," kata Purnomo.

Lebih jauh dia mengatakan, saat ini pemerintah masih mengkaji berapa besaran perubahan harga BBM yang cocok dan kapan waktu yang sesuai untuk melakukan penurunan harga tersebut.

"Kita sedang kaji dan amati dengan cermat perkembangan harga, kurs, dan perkembangan banyak hal terkait harga premium dan solar," ujarnya.

Meski demikian, menurut Purnomo, perkembangan tiga poin tersebut saat ini masih fluktuatif. Namun, apa pun hasilnya, keputusan akan diambil pemerintah melalui pertemuan Presiden dengan menteri-menteri terkait, termasuk Menteri ESDM dan Menteri Keuangan.

Perdagangan minyak mentah di Asia pada Selasa (9/12), menunjukan pergerakan yang tipis. Kontrak berjangka utama New York, minyak mentah light sweet untuk pengiriman Januari, naik 25 sen menjadi 43,96 dolar AS per barel. Pada Senin, kontrak ditutup naik 2,90 dolar AS menjadi 43,71 dolar AS.

Harga minyak mentah Brent North Sea untuk penyerahan Januari bertambah 12 sen menjadi 43,54 dolar AS, setelah ditutup naik 3,68 dolar AS pada Senin menjadi 43,42 dolar AS. Pasar-pasar finansial, termasuk pasar berjangka minyak, melambung setelah Presiden AS terpilih Barack Obama menjanjikan invetasi infrastruktur terbesar dalam setengah abad terakhir, dan Kongres mengindikasikan sebuah penyelamatan tiga besar industri otomotif AS. (A Choir/Indra/Andrian)