Premium Rp 5000, Solar Rp 4.800 Mulai Berlaku Hari Ini

Jakarta (Suara Karya): Mulai Senin, 15 Desember 2008 ini, harga jual premium turun menjadi Rp 5.000 per liter dan harga solar menjadi Rp 4.800 per liter. Keputusan menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi ini diumumkan pemerintah di Jakarta, Minggu (14/12).

Keputusan itu diumumkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono usai rapat koordinasi terbatas dengan sejumlah menteri di Kantor Presiden, kemarin. "Pemerintah memutuskan menurunkan harga premium dan solar. Rinciannya saya umumkan saja angkanya. Premium Rp 5.000 dan solar Rp 4.800 per liter," kata Presiden.

Presiden menambahkan, harga baru BBM itu mulai berlaku 15 Desember pukul 00.00 di seluruh Indonesia. Namun, pemerintah tidak mengubah harga minyak tanah bersubsidi, yakni tetap Rp 2.500 per liter.

Presiden mengatakan, dalam menurunkan harga BBM, pemerintah selalu mencermati beban subsidi yang ditanggung anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Penurunan harga minyak tanah belum bisa dilakukan karena pertimbangan subsidi.

"Ke depan kita akan mengikuti perkembangan harga minyak. Kalau harganya terus turun dan stabil, kita akan terus sesuaikan. Besaran subsidi tidak hanya tergantung premium dan solar, tapi juga minyak tanah. Dengan program konversi ke elpiji saja, elpijinya masih disubsidi," ujar Presiden.

Penurunan harga BBM ini adalah yang kedua kali dalam sebulan belakangan ini. Pada 1 Desember lalu, pemerintah juga menurunkan harga premium sebesar Rp 500 per liter. Sehingga jika dihitung sejak 1 Desember, premium sudah turun Rp 1.000 dan solar turun Rp 700 per liter.

Menteri Keuangan yang juga selaku Plt Menko Perekonomian, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan, harga BBM akan terus dievaluasi setiap bulan. Penurunan harga dilakukan setelah melihat penurunan harga minyak mentah dunia akhir-akhir ini. "Bila harga minyak tetap rendah, premium akan kembali disesuaikan tiap bulan," ujar dia.

Menurut Sri Mulyani, penurunan harga BBM itu diharapkan dapat meringankan beban masyarakat dan pelaku usaha. "Dengan penurunan harga ini diharapkan terjadi penurunan inflasi sebesar 0,3 persen hingga 0,5 persen sehingga daya beli masyarakat bisa terjaga dengan penurunan inflasi tersebut," ujar Sri Mulyani.

Pasokan Elpiji

Selain menurunkan harga jual BBM bersubsidi, pemerintah juga berkomitmen menjamin pemenuhan bahan bakar rumah tangga, yaitu gas elpiji yang kini permintaannya meningkat pesat. Untuk itu, Wapres M Jusuf Kalla mengatakan, pemerintah segera membangun unit penyimpanan elpiji agar tidak terjadi lagi kelangkaan bahan bakar itu di masa mendatang.

Menurut Wapres, rangkaian produksi dan distribusi elpiji lebih panjang dibanding minyak tanah. Ada enam tahapan untuk sampai ke konsumen; yakni produksi, pengapalan, pengiriman ke kilang elpiji, penyimpanan di kilang, pengiriman ke stasiun pengisian bahan bakar, dan terakhir dinikmati oleh konsumen.

"Semua langkah ini kekuatannya harus sama. Ini yang kami sebut suatu dilema keberhasilan. Pada saat program (konversi minyak tanah ke gas) ini dijalankan, masih ada ketidakyakinan dari pemerintah, pengusaha, maupun masyarakat," ujar Wapres saat meninjau depot elpiji Tanjung Priok di Jakarta Utara, bersama antara lain Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Taufik Efendi, dan Menteri Dalam Negeri Mardiyanto.

Namun, kata Wapres, dalam perkembangan selanjutnya kenyataan berbicara lain. Elpiji atau gas justru menjadi bahan bakar yang disuka dan diminati masyarakat. Selain bersih, bahan bakar ini lebih murah dari minyak tanah.

Pada kesempatan itu, Wapres memerintahkan PT Pertamina menyelesaikan pembangunan stasiun pengisian dan pengangkutan elpiji curah dalam waktu enam bulan untuk mengantisipasi kesulitan distribusi dan meningkatkan cadangan gas 50 persen.

Menurut Wapres, Pertamina perlu membangun 200 stasiun pengisian gas elpiji di seluruh Indonesia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. PT Pertamina memiliki target membangun 250 stasiun pengisian gaj elpiji. Saat ini baru ada 53 stasiun sehingga tidak mampu memenuhi volume distribusi elpiji ke seluruh wilayah. PT Pertamina berjanji membangun 108 stasiun dalam enam bulan ke depan.

Saat ini, konsumsi gas elpiji baru 1,8 juta ton per tahun. Padahal, dalam perhitungan mencapai maksimal 5 juta ton per tahun sehingga cadangan bisa untuk 31 bulan.

Menteri Purnomo Yugiantoro mengakui kesiapan infrastruktur untuk produksi dan distribusi gas di Indonesia belum memadai untuk memenuhi permintaan masyarakat terhadap elpiji yang meningkat setelah pemerintah menjalankan program konversi minyak tanah ke elpiji. "Jadi, memang pertumbuhan luar biasa dan dukungan terhadap infrastruktur tidak bisa cepat. Memang kita punya kendala infrastruktur," tuturnya.

Dia menambahkan, kesulitan infrastruktur yang dihadapi antara lain keterbatasan jumlah tangki penyimpanan gas, terbatasnya jumlah truk untuk distribusi gas dan juga stasiun pengisian gas. "Infrastruktur tidak hanya tabung, truk pengangkut gas, tangki yang mengangkut stasiun ke penerima di pelabuhan sampai pangkalan juga mesti ditambah, stasiun penimbunnya juga, LPG revealing station, itu juga perlu ditambah. Jadi, memang infrastruktur kita kedodoran," ujar dia.

Secara terpisah, berdasarkan pantauan di berbagai daerah, harga minyak melebihi harga premium (bensin). Harga minyak tanah di sejumlah daerah di Kabupaten Pandeglang, Banten, berkisar Rp 6.000 hingga Rp 7.000 per liter. Harga ini lebih tinggi dibanding harga premium di berbagai SPBU di wilayah Banten. Di beberapa tempat, selain harganya dinilai sangat mahal, juga sulit didapat. Kesulitan mendapatkan minyak tanah terjadi di wilayah Kecamatan Patia, Angsana dan Kecamatan Labuan serta sejumlah daerah lainnya.

Sedangkan di Provinsi Jateng, kelangkaan elpiji terjadi diduga karena adanya permainan pihak tertentu untuk menghambat program konversi elpiji. "Dari pantauan di Jateng, kami menangkap indikasi ada pihak-pihak yang secara sengaja menghilangkan elpiji agar penarikan subsidi minyak tanah tidak jadi dilakukan," ujar Wakil ketua Komisi B DPRD Jateng Muhammad Haris. (A Choir/Wisnu/Pudyo S)