APBN Baru Tidak Adil

Pemerintah dinilai tidak adil karena mempertahankan besaran belanja negara sekitar Rp 1.037 triliun dengan unit biaya dan pekerjaan yang sama. Padahal, banyak unit biaya sudah berkurang karena penurunan harga minyak mentah, sehingga bisa membuat program baru.

”Ibarat membeli sepatu, pemerintah akan membeli sepuluh sepatu, masing-masing harganya Rp 10.000, namun, sekarang harga sepatunya sudah turun menjadi Rp 8.000. Tetapi, pemerintah tidak mengurangi jumlah sepatu yang dibeli dan tidak juga memangkas anggarannya. Ini tidak fair karena di saat yang sama, pengusaha diminta memperketat keuangannya,” ujar Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR Suharso Monoarfa di Jakarta, Kamis (15/1).

Menurut Suharso, pemerintah malah menaikkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2009 sebesar Rp 80,8 triliun dari Rp 51,3 triliun atau 1 persen dari produk domestik bruto (PDB) menjadi Rp 132,1 triliun atau 2,5 persen terhadap PDB. Alasannya, pemerintah ingin menambah stimulus fiskal dari Rp 12,5 triliun menjadi Rp 27,5 triliun.

Dengan demikian, pada anggaran belanja yang sama, hasil pekerjaannya tetap sama seperti target awal dalam APBN 2009, sebelum diubah pada 13 Januari 2009.

Padahal, ada tiga pilihan yang bisa dilakukan pemerintah. Pertama, menambah unit pekerjaan karena anggaran yang tersedia menjadi lebih besar.

Kedua, memangkas anggaran belanja di semua pos pengeluaran, tetapi tidak mengurangi unit pekerjaannya, kemudian memasukkan kelebihan anggaran tersebut ke pos cadangan umum sebagai cadangan risiko fiskal tambahan.

”Ketiga, membuat program atau proyek baru yang bisa dibiayai oleh anggaran berlebih yang muncul akibat adanya penghematan di unit biaya,” ujar Suharso.

Salah satu basis perhitungan anggaran di kementerian dan lembaga nondepartemen adalah acuan harga minyak mentah Indonesia (ICP) dalam APBN 2009. ICP telah diturunkan dari 80 dollar AS per barrel menjadi 45 dollar AS per barrel. Ini bisa menyebabkan penghematan.

Menjamin proyek

Menteri Keuangan sekaligus Pelaksana Jabatan Menteri Koordinator Perekonomian Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pihaknya memang tidak merevisi anggaran belanja negara untuk memastikan seluruh proyek dan program yang dibiayai APBN 2009 tidak kekurangan dana.

”Nanti akan ada departemen yang memiliki jatah anggaran Rp 10 triliun, misalnya, ternyata hanya menghabiskan 80 persen saja. Itu akan menjadi penghematan. Penggunaan sisanya akan kita lihat nanti,” ujarnya.

Sumber : E-Kliping (kompas 16 Januari 2009)